TRUMBU – Di salah satu ruangan yang cukup megah di kawasan Jakarta Pusat, percakapan tentang laut Indonesia berlangsung dengan nada yang tidak biasa. Bukan lagi sekadar soal ikan, nelayan, atau tangkapan harian, melainkan tentang investasi, kepastian hukum, hingga daya saing global.
Laut yang selama ini identik dengan kehidupan tradisional kini dibicarakan sebagai frontier atau garda depan ekonomi baru yang menjanjikan.
Di forum itu, Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri berdiri dan menyampaikan pesan yang lugas. Menurutnya, Indonesia tidak kekurangan sumber daya laut, melainkan kekurangan keberpihakan kebijakan yang mampu mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi nyata.
“Masalah kita bukan kekurangan sumber daya, tapi kurangnya keberpihakan. Kalau mau maju, beri karpet merah untuk investasi, permudah izin, beri kepastian hukum, dan bangun infrastruktur,” ujarnya dalam sebuah talkshow yang digelar oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (ASPEKINDO) di Hotel Borobudur.
Pernyataan dari seorang mantan menteri perikanan dan kelautan itu bisa juga disebut sebagai cerminan kegelisahan lama tentang bagaimana negara kepulauan terbesar di dunia ini masih tertatih dalam mengelola kekayaan lautnya sendiri.
Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, garis pantai terpanjang kedua di dunia, serta wilayah laut yang mencapai dua pertiga dari total luas wilayahnya. Di dalamnya tersimpan potensi ekonomi yang sangat besar, dari perikanan tangkap, budidaya, pariwisata bahari, hingga energi laut.
Namun, selama puluhan tahun, potensi ini sering disebut sebagai “raksasa tidur”. Istilah yang menggambarkan kekayaan besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Menurut Rokhmin Dahuri, masalah utamanya bukan pada sumber daya, melainkan pada tata kelola. Regulasi yang tumpang tindih, perizinan yang berbelit, serta infrastruktur yang belum memadai menjadi hambatan klasik yang terus berulang.
Dari sisi pemerintah, upaya untuk memperbaiki tata kelola mulai dilakukan. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kartika Listriana menegaskan bahwa kepastian ruang laut menjadi faktor krusial dalam menarik investasi.
“Tanpa kepastian ruang laut, investasi akan ragu. Kita harus pastikan tata ruang jelas, terencana, dan tetap menjaga keseimbangan ekologi,” ujarnya.
Tentu saja, pernyataan ini menggarisbawahi satu persoalan mendasar, yakni konflik ruang di wilayah pesisir dan laut. Di banyak daerah, ruang laut menjadi arena tarik-menarik berbagai kepentingan, mulai dari nelayan tradisional, industri perikanan, pariwisata, hingga proyek energi. Tanpa penataan yang jelas, konflik ini tidak hanya menghambat investasi, tetapi juga merusak ekosistem.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berupaya mendorong penataan ruang laut yang lebih terintegrasi. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam sinkronisasi antara pusat dan daerah.
Dalam konteks ini, forum ASPEKSINDO menjadi penting. Dengan melibatkan lebih dari 300 kepala daerah, forum ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan.
Namun, di balik pembicaraan tentang investasi dan tata kelola, ada satu kelompok yang seringkali berada di posisi paling rentan yakni, nelayan tradisional.
Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas pemerintah saat ini diharapkan mampu menjawab persoalan tersebut. Namun, menurut Dani, program itu harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar nelayan, bukan hanya menjadi proyek simbolik.
“Ke depan, KNMP tentu saja akan menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan dasar nelayan, termasuk akses energi,” tegas Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.
Trenggono juga menekankan bahwa pembangunan sektor kelautan tidak bisa berhenti pada peningkatan produksi.
“Tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi harus masuk ke hilirisasi, inovasi produk, dan penguatan rantai pasok agar memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing global,” ujarnya.
Hilirisasi menjadi kata kunci. Selama ini, banyak produk perikanan Indonesia diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi, sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh negara lain.
Karena dengan hilirisasi, Indonesia diharapkan mampu mengolah produknya sendiri, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing.
“Namun, hilirisasi juga membutuhkan investasi besar, teknologi, serta sumber daya manusia yang terampil. Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi penting,” ujar Trenggono.
Ia menilai anggota ASPEKSINDO memiliki posisi strategis dalam mengembangkan potensi daerah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Di luar lingkaran kebijakan, kalangan akademisi melihat persoalan ini dalam kerangka yang lebih luas. Guru Besar Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPIK) IPB University, Prof. Tridoyo Kusumastanto juga menekankan pentingnya pendekatan ekonomi biru dalam pembangunan kelautan.
Menurutnya, ekonomi biru bukan sekadar eksploitasi sumber daya laut, melainkan pemanfaatan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem.
“Ekonomi biru itu bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal keberlanjutan dan keadilan,” ujarnya kepada Trumbu.
Pendekatan ini menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya tekanan terhadap ekosistem laut, mulai dari overfishing, pencemaran, hingga perubahan iklim.
“Dalam konteks ini, kebijakan investasi harus dirancang sedemikian rupa agar tidak mengorbankan lingkungan,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, seperti Yonvitner, menekankan pentingnya pendekatan berbasis ekosistem.
Menurutnya, pembangunan kelautan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta keterlibatan masyarakat lokal. “Kalau tidak, kita hanya memindahkan masalah dari darat ke laut,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa laut bukan ruang kosong yang bisa dieksploitasi tanpa batas. Ia adalah sistem kehidupan yang kompleks, yang jika rusak, dampaknya akan kembali ke manusia.
Di sinilah dilema pembangunan kelautan Indonesia, yaitu bagaimana menarik investasi tanpa kehilangan kedaulatan, bagaimana meningkatkan produksi tanpa merusak ekosistem, dan bagaimana menciptakan pertumbuhan tanpa meninggalkan nelayan kecil.
Laut Indonesia menyimpan janji yang besar. Ia bisa menjadi sumber pangan, energi, dan kesejahteraan bagi jutaan orang. Namun, untuk mewujudkannya, dibutuhkan lebih dari sekadar kebijakan. Dibutuhkan keberanian untuk berubah, konsistensi dalam implementasi, dan komitmen terhadap keberlanjutan.
Apa yang disampaikan Rokhmin Dahuri tentang “karpet merah” seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai kemudahan bagi investor. Ia juga harus dimaknai sebagai komitmen negara untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Karena pada akhirnya, laut bukan hanya soal ekonomi. Ia adalah ruang hidup, identitas, dan masa depan bangsa.