TRUMBU – Pengadaan kapal melalui kerja sama maritim antara Indonesia dan Inggris masih berada pada tahap awal. Pemerintah, kata dia, saat ini masih menuntaskan pembahasan terkait skema pembiayaan sebelum proyek itu benar-benar masuk ke tahap pelaksanaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, (7/4).
Menurut Trenggono, proyek pengadaan kapal itu tidak bisa dijalankan secara cepat karena harus melalui sejumlah tahapan lintas kementerian, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga penetapan program pelaksanaan.
“Itu sedang dalam proses, kalau itu butuh waktu. Jadi masalah pembiayaan masih dalam proses melalui Pak Menteri Bappenas nanti. Baru beres dari sana ke Kemenkeu, baru kemudian kita programkan,” kata Trenggono..
Ia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah masih menyusun fondasi pembiayaan proyek tersebut. Karena itu, meskipun kerja sama maritim Indonesia dan Inggris telah diumumkan secara resmi, implementasi konkret dalam bentuk pengadaan kapal masih memerlukan waktu.
Trenggono juga menegaskan, proses pembiayaan menjadi tahapan krusial karena proyek ini bernilai besar dan melibatkan banyak aspek strategis, tidak hanya untuk sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga industri manufaktur, galangan kapal, hingga penguatan ekosistem ekonomi pesisir.
“Masih panjang prosesnya,” ujar Trenggono singkat.
Selain menyangkut pembiayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga disebut tengah melakukan analisis terhadap kesiapan industri galangan kapal dalam negeri. Langkah ini dinilai penting agar proyek tersebut tidak hanya berujung pada pembelian kapal semata, melainkan juga memberi dampak ekonomi terhadap industri nasional.
Menurut Trenggono, pemerintah ingin memastikan sejauh mana industri perkapalan domestik dapat terlibat dalam rantai pasok proyek tersebut. Dengan demikian, kerja sama ini diharapkan tidak hanya menghasilkan armada baru, tetapi juga mendorong penguatan kapasitas industri maritim nasional.
Ia berharap seluruh tahapan persiapan, baik dari sisi pendanaan maupun kesiapan teknis, dapat segera dirampungkan agar target penyelesaian kapal dalam waktu dua tahun dapat dicapai.
“Mudah-mudahan nanti segera bisa cepat, karena targetnya dua tahun harus jadi,” katanya.
Awalnya MPP
Rencana pengadaan kapal itu merupakan bagian dari kerja sama maritim antara Indonesia dan Inggris yang dikenal sebagai Maritime Partnership Programme (MPP). Program ini menjadi salah satu bentuk kemitraan strategis kedua negara dalam memperkuat kerja sama di bidang kelautan, perikanan, keamanan maritim, dan pengembangan industri perkapalan.
Dalam skema kerja sama tersebut, Inggris dan Indonesia disebut berkomitmen untuk mendorong peningkatan kemampuan maritim Indonesia, termasuk melalui pengadaan lebih dari 1.000 armada perikanan dan penguatan sektor pendukung lainnya.
Gagasan itu muncul di tengah dorongan pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dari sektor hasil laut. Pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan sektor pangan sebagai salah satu agenda prioritas, termasuk penguatan produksi protein hewani berbasis kelautan.
Dalam konteks itu, kapal perikanan dipandang sebagai salah satu infrastruktur dasar yang sangat penting. Selama ini, produktivitas nelayan Indonesia kerap terkendala keterbatasan armada, teknologi penangkapan, kapasitas penyimpanan, hingga akses terhadap kapal yang lebih modern dan efisien.
Kerja sama dengan Inggris kemudian diposisikan sebagai peluang untuk mempercepat modernisasi armada, baik dari sisi jumlah maupun kualitas kapal yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan perikanan nasional.
Tak hanya itu, proyek tersebut juga dikaitkan dengan upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi maritim yang lebih terintegrasi. Artinya, pengadaan kapal bukan sekadar penambahan armada, tetapi juga diharapkan dapat menggerakkan industri galangan, logistik, permesinan, pembiayaan, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyambut positif kemitraan maritim antara Indonesia dan Inggris. Pemerintah memandang kerja sama tersebut sebagai elemen penting dalam mendorong pengembangan ekonomi kelautan Indonesia, yang selama ini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Kemitraan itu juga diharapkan dapat membuka peluang investasi baru di sektor industri galangan kapal dan mempercepat revitalisasi kawasan pesisir yang selama ini sangat bergantung pada aktivitas perikanan tangkap.
Selain sisi ekonomi, kerja sama maritim Indonesia-Inggris juga mengandung dimensi strategis yang lebih luas, yakni penguatan pertahanan dan keamanan maritim nasional. Dengan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia membutuhkan dukungan armada dan infrastruktur maritim yang memadai untuk menjaga kedaulatan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi.
Karena itu, proyek pengadaan kapal dalam kerja sama ini dipandang tidak semata sebagai program sektoral KKP, melainkan bagian dari agenda pembangunan maritim nasional yang lebih besar.
Meski memiliki nilai strategis tinggi, realisasi proyek tersebut masih sangat bergantung pada tuntasnya pembahasan pembiayaan di tingkat pemerintah. Trenggono menegaskan, alur pembahasan masih berjalan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menuju Kementerian Keuangan sebelum masuk ke tahap pemrograman.
Skema ini menunjukkan bahwa pemerintah masih berhati-hati dalam menentukan struktur pembiayaan proyek. Hal itu wajar mengingat proyek pengadaan kapal dalam jumlah besar akan memerlukan kalkulasi fiskal, manfaat ekonomi, serta kesiapan eksekusi yang matang.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa proyek ini benar-benar bisa menjawab kebutuhan riil sektor perikanan nasional. Dengan kata lain, pengadaan kapal tidak boleh berhenti pada aspek simbolik kerja sama internasional, tetapi harus memberi manfaat konkret bagi nelayan dan sistem produksi perikanan Indonesia.
Di lapangan, salah satu tantangan terbesar dari proyek seperti ini adalah bagaimana memastikan kapal yang dihadirkan benar-benar sesuai dengan karakteristik wilayah tangkap, kebutuhan nelayan, serta sistem distribusi hasil perikanan yang ada.
Karena itu, tahapan perencanaan yang saat ini sedang berlangsung menjadi sangat menentukan arah keberhasilan proyek dalam jangka panjang.
Target penyelesaian dalam dua tahun yang disampaikan Trenggono tergolong cukup ambisius, mengingat proyek masih berada dalam tahap pembiayaan dan penyiapan industri pendukung. Namun pemerintah tampaknya ingin menjaga momentum agar kerja sama ini tidak berhenti hanya pada level nota kesepahaman atau komitmen diplomatik.
Jika seluruh proses administrasi, pembiayaan, dan kesiapan industri dapat dipercepat, proyek ini berpotensi menjadi salah satu program maritim terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Sebaliknya, jika pembahasan lintas kementerian berlangsung terlalu lama, proyek tersebut berisiko mengalami keterlambatan sejak tahap awal.
Untuk saat ini, pemerintah masih menunggu rampungnya seluruh proses perencanaan sebelum masuk ke fase implementasi. Dengan demikian, nasib proyek pengadaan kapal dari kerja sama Indonesia dan Inggris masih akan sangat ditentukan oleh seberapa cepat pemerintah menyelesaikan persoalan pendanaan dan kesiapan industri nasional.
Di tengah ambisi besar membangun ketahanan pangan dan ekonomi maritim, proyek ini kini menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan implementasinya oleh pelaku sektor kelautan dan perikanan.