Opini Oleh. : Pengamat Perikanan dan Kelautan, Suhana
TRUMBU – Indonesia terlalu lama memperlakukan laut seperti warisan yang pasti ada, bukan aset strategis yang harus dikelola dengan visi. Kita memujanya dalam pidato, mengagungkannya dalam slogan, tetapi kerap mengabaikannya dalam kebijakan. Padahal, di tengah krisis iklim, tekanan fiskal energi, dan kebutuhan industrialisasi baru, laut bukan lagi sekadar ruang hidup. Laut adalah sumber daya masa depan—dan salah satu yang paling penting adalah energi.
Masalahnya, negara ini masih berpikir tentang energi dengan imajinasi daratan. Pembangkit, transmisi, konsumsi, dan industri masih dibayangkan berpusat di pulau-pulau besar, sementara ribuan pulau kecil terus hidup dalam ketimpangan pasokan energi, biaya logistik mahal, dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Padahal, Indonesia adalah negara kepulauan. Kalau peta geografis kita adalah laut, mengapa peta kebijakan energi kita masih seperti negara kontinental?
Di sinilah persoalannya menjadi mendasar: Indonesia terlalu lambat membaca masa depan. Ketika dunia mulai bergerak ke energi rendah karbon, kita masih sibuk mengulang debat lama tentang transisi seolah-olah ia bisa ditunda. Padahal, transisi energi bukan perkara gaya hidup hijau kelas menengah kota. Ia adalah soal kedaulatan, efisiensi, dan arah pembangunan nasional.
Data menunjukkan tekanannya nyata. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi energi akhir Indonesia pada 2024 mencapai 7.930.428 terajoule, naik sekitar 7,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor industri dan konstruksi menyerap porsi terbesar, yakni 4.515.252 terajoule atau 56,9 persen dari total konsumsi. Rumah tangga menyusul 1.659.629 terajoule atau 20,9 persen, lalu transportasi 1.250.606 terajoule atau 15,8 persen. Ini artinya, kebutuhan energi kita bukan hanya besar, melainkan terus membengkak.
Sementara itu, struktur produksi energi primer kita masih menunjukkan ketergantungan yang keras kepala pada sumber lama. Pada 2024, produksi energi primer nasional mencapai 25.617.883 terajoule, naik 7,5 persen dari tahun sebelumnya. Tetapi komposisinya masih didominasi batubara sebesar 21.018.820 terajoule, disusul gas alam 2.509.448 terajoule, dan minyak mentah serta kondensat 1.292.308 terajoule. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah potret sebuah negara yang masih menumpukan masa depan energinya pada fondasi abad lalu.
Kita boleh menyebut diri negara maritim. Namun selama laut hanya dilihat sebagai jalur kapal, lokasi tangkap ikan, atau ruang reklamasi, kita sesungguhnya belum memahami arti strategis kemaritiman. Laut bukan hanya perairan. Laut adalah infrastruktur energi yang belum dibaca serius oleh negara.
Padahal, literatur ilmiah global sudah bergerak ke sana. Kajian yang dirujuk dari jurnal Energy Nexus menegaskan bahwa energi laut bukan teknologi pinggiran. Ia justru menjadi salah satu frontier penting energi terbarukan karena menawarkan hal yang tidak selalu dimiliki surya dan angin: stabilitas, prediktabilitas, dan ketersediaan yang lebih kontinu. Dalam bahasa sederhana, laut tidak sekadar punya energi—ia punya ritme yang bisa dihitung.
Inilah keunggulan yang selama ini kurang dipahami. Energi surya dan angin memang tumbuh cepat, tetapi keduanya punya masalah intermitensi. Matahari tidak selalu bersinar. Angin tidak selalu bertiup pada saat yang dibutuhkan. Sistem energi modern memerlukan lebih dari sekadar kapasitas terpasang; ia memerlukan keandalan pasokan. Energi laut menawarkan itu—khususnya melalui arus, pasang surut, dan perbedaan suhu laut.
Indonesia, secara geografi, hampir seperti laboratorium raksasa untuk pengembangan energi laut. Pantai selatan Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua berhadapan langsung dengan samudra terbuka. Di sana, gelombang tidak datang sebagai pemandangan wisata semata, melainkan sebagai energi kinetik yang belum kita ubah menjadi listrik.
Masalahnya, kita terlalu sering terjebak pada kebiasaan berpikir “kalau belum raksasa, berarti belum penting”. Padahal, untuk Indonesia, kekuatan energi laut bukan pertama-tama ada pada megaproyek. Kekuatan itu justru ada pada kemampuannya menjawab masalah yang paling konkret: listrik untuk pulau kecil, energi untuk pelabuhan ikan, daya untuk rantai dingin, pasokan bagi sentra budidaya, dan biaya logistik yang selama ini mencekik ekonomi pesisir.
Di sinilah energi laut harus dibaca bukan sebagai sektor energi semata, melainkan sebagai bagian dari ekonomi kelautan. Ini poin penting yang terlalu sering hilang dalam perencanaan Indonesia. Negara kita gemar memecah kebijakan ke dalam kotak-kotak birokrasi: energi diurus kementerian energi, perikanan diurus kementerian kelautan, industri diurus kementerian industri, pulau kecil dibicarakan sendiri, riset berdiri sendiri, dan pembiayaan tersangkut sendiri. Akibatnya, tidak ada yang benar-benar melihat laut sebagai satu sistem ekonomi terpadu.
Padahal, kalau energi laut dibangun dengan benar, dampaknya bukan hanya pada listrik. Ia bisa menggerakkan industri galangan, rekayasa kelautan, manufaktur komponen, jasa perawatan maritim, riset oseanografi terapan, hingga pendidikan vokasi pesisir. Dengan kata lain, energi laut bukan hanya soal kilowatt-jam. Ia adalah soal lapangan kerja, nilai tambah domestik, dan arah industrialisasi maritim.
Lihatlah potensi energi arus laut. Selat Lombok, Selat Alas, Selat Larantuka, dan sejumlah selat sempit lain menyimpan arus yang relatif kuat dan stabil. Dalam banyak wilayah kepulauan, listrik masih bergantung pada diesel mahal yang harus diangkut dengan ongkos logistik tinggi. Ini absurd. Kita hidup di tengah arus energi alami, tetapi tetap mengirim bahan bakar dari jauh untuk menyalakan pulau-pulau kecil. Itu bukan efisiensi. Itu kegagalan imajinasi kebijakan.
Begitu pula dengan energi pasang surut. Secara teknis, ia termasuk yang paling dapat diprediksi. Namun, seperti banyak teknologi energi baru lain, Indonesia terlalu sering berhenti di seminar dan pilot project. Kita rajin meluncurkan uji coba, tetapi buruk dalam menginstitusikan keberhasilan. Akibatnya, banyak inovasi berhenti sebagai etalase, bukan menjadi infrastruktur.
Padahal, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar proyek percontohan untuk dipamerkan pada forum internasional. Yang dibutuhkan adalah peta jalan (roadmap) nasional energi laut yang jelas: wilayah prioritas mana, teknologi apa yang paling cocok, skema pembiayaan seperti apa, model bisnisnya bagaimana, dan siapa yang memimpin orkestrasi lintas sektor. Tanpa itu, energi laut akan bernasib sama seperti banyak agenda besar lain di negeri ini: sering disebut dalam visi, jarang masuk dalam eksekusi.
Salah satu peluang paling strategis justru ada pada Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), teknologi yang memanfaatkan perbedaan suhu air laut permukaan dan laut dalam. Bagi negara tropis seperti Indonesia, ini bukan sekadar peluang—ini nyaris keunggulan komparatif alamiah. Tidak banyak negara yang memiliki kombinasi laut tropis luas, pulau kecil banyak, dan kebutuhan energi terdistribusi seperti Indonesia. Kalau pun ada, sedikit yang punya skala sebesar kita.
OTEC penting bukan hanya karena ia dapat menghasilkan listrik secara relatif stabil selama 24 jam. Ia juga berpotensi menghasilkan air tawar sebagai produk samping. Bagi pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir kering, ini bisa menjadi pengubah permainan. Bayangkan satu infrastruktur yang dapat menyuplai listrik, mendukung fasilitas pendingin ikan, menghidupkan usaha pengolahan hasil laut, sekaligus membantu penyediaan air bersih. Ini bukan teknologi eksotis. Ini adalah fondasi ekonomi lokal.
Jika negara serius, energi laut bisa menjadi jembatan antara transisi energi dan keadilan wilayah. Selama ini, ketimpangan pembangunan Indonesia sebagian besar berakar pada biaya logistik dan infrastruktur yang timpang. Pulau-pulau kecil sering kalah bukan karena mereka tidak punya potensi, melainkan karena biaya dasar untuk hidup dan berproduksi terlalu mahal. Energi laut memberi kemungkinan untuk memotong salah satu akar persoalan itu.
Namun, potensi besar selalu datang dengan jebakan besar pula: romantisme. Indonesia punya kebiasaan buruk mengubah potensi menjadi mantra. Kita terlalu sering puas mengatakan “potensinya besar” tanpa bertanya siapa yang mengeksekusi, dengan uang siapa, dengan teknologi siapa, dan manfaatnya untuk siapa. Potensi yang tidak dibangun hanyalah nostalgia masa depan.
Karena itu, tajuk ini perlu tegas: energi laut tidak boleh jatuh menjadi proyek mercusuar baru. Ia harus dibangun dengan disiplin ilmiah, kehati-hatian ekologis, dan logika ekonomi yang masuk akal. Laut bukan ruang kosong. Ia adalah ruang hidup nelayan, jalur migrasi biota, kawasan konservasi, dan lanskap sosial-ekologis yang rapuh. Salah desain proyek, salah lokasi, atau salah tata kelola bisa mengubah energi hijau menjadi konflik baru.
Maka prinsipnya harus jelas: pengembangan energi laut tidak boleh meniru kesalahan ekstraksi lama. Ia tidak boleh datang sebagai bentuk kolonisasi teknologi atas wilayah pesisir. Masyarakat pesisir tidak boleh hanya menjadi penonton yang lahannya dipakai, lautnya diukur, dan ruang hidupnya diatur dari Jakarta. Mereka harus menjadi bagian dari perencanaan, pemanfaatan, dan manfaat ekonominya.
Di sinilah negara harus memilih: mau membangun energi laut sebagai agenda industri nasional, atau sekadar menyerahkannya sebagai pasar proyek teknologi impor. Jika yang kedua yang terjadi, Indonesia hanya akan menjadi pengguna akhir dari teknologi mahal yang komponennya diproduksi di luar negeri, dibiayai dari utang mahal, lalu dirawat dengan ketergantungan jangka panjang. Itu bukan kedaulatan energi. Itu hanya mengganti ketergantungan lama dengan ketergantungan baru.
Karena itu, kebijakan energi laut harus sejak awal ditautkan dengan industri domestik. Kampus, politeknik maritim, galangan kapal, pusat riset, dan pelaku manufaktur harus masuk ke dalam ekosistemnya. Negara perlu menyiapkan insentif fiskal, dana riset terapan, dan model pembiayaan campuran agar teknologi ini tidak mati sebelum lahir. Tanpa itu, energi laut akan terus dianggap mahal—bukan karena secara alamiah mustahil, melainkan karena negara gagal membangun rantai nilainya.
Dan di sinilah letak ujian paling pentingnya: keberanian politik. Indonesia terlalu lama nyaman menjadi eksportir bahan mentah dan importir teknologi. Energi laut memberi kesempatan untuk mematahkan pola itu. Ia bisa menjadi salah satu sektor di mana kita tidak hanya menjual laut sebagai panorama atau hasil tangkapan, tetapi sebagai basis inovasi dan industrialisasi baru.
Kita tidak kekurangan alasan untuk memulainya. Kita hanya terlalu sering kekurangan keputusan. Laut Indonesia telah memberi bangsa ini pangan, jalur niaga, dan identitas sejarah. Kini ia menawarkan satu hal lagi: energi untuk masa depan. Pertanyaannya bukan lagi apakah potensi itu ada. Pertanyaannya adalah apakah negara cukup serius untuk mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.
Kalau jawabannya tetap berupa seminar, pilot project, dan pidato yang indah, maka laut akan kembali diperlakukan seperti biasa: dipuji, tetapi tidak dipakai untuk melompat ke depan. Dan bangsa yang gagal membaca energinya sendiri, pada akhirnya akan terus membeli masa depannya dari luar.