TRUMBU – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan, persoalan wisata bahari di Indonesia harus bisa mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Karena sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, hal ini sudah seharusnnya menjadi sektor yang harus digarap serius.
“Indonesia ini bangsa maritim, punya garis pantai yang mencapai 108.000 kilometer dan 17.000 lebih pulau. Ini potensi besar pariwisata yang harus bisa sangat dimanfaatkan pemerintah,” ujar Lamhot yang merupakan mitra kerja Kementerian Pariwisata di DPR RI.
Jangan sampai, modal besar ini menjadi mubadzir dan tak termanfaatkan karena ketidaktahuan juga ketidakmampuan pengambil kebijakan dalam memanfaatkan potensi yang ada. “Harus ada perhatian serius di sektor ini, saya di DPR tentu akan mendorong Kementerian Pariwisata agar betul-betul bisa memanfaatkan modal besar yang kita miliki,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Lamhot juga mengakui, wisata bahari tidak berdiri sebagai sektor tersendiri. Ia tersebar dalam berbagai kategori, transportasi, akomodasi, kuliner, hingga jasa rekreasi, dan hal terkait lainnya sehingga kontribusinya menjadi terfragmentasi dan sulit diukur secara utuh.
“Ini yang harus dibedah dan dikaji lebih mendalam, agar jangan sampai kita semua gagal menangkap besarnya potensi ekonomi yang sesungguhnya,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh pengamat ekonomi perikanan dan kelautan Suhana, jika dilihat dari struktur industrinya, wisata bahari merupakan ekosistem ekonomi yang sangat kompleks. Ia mencakup sedikitnya 20 lebih jenis kegiatan usaha, mulai dari angkutan laut penumpang, hotel pesisir, restoran seafood, hingga penyewaan alat selam dan pengelolaan taman laut.
“Dengan kata lain, setiap wisatawan yang datang ke destinasi bahari tidak hanya menggerakkan satu sektor, tetapi menciptakan efek berantai ke berbagai sektor ekonomi sekaligus,” ujar Suhana.
Inilah yang disebut sebagai multiplier effect. Dampak ekonomi wisata bahari tidak berhenti pada transaksi langsung, tetapi menyebar ke sektor lain seperti perikanan, UMKM pesisir, transportasi lokal, hingga industri kreatif.
“Wisata bahari ini merupakan sektor yang justru paling mencerminkan identitas maritim Indonesia, walaupun masih belum sepenuhnya diakui sebagai mesin utama ekonomi nasional,” ujar Suhana.
Suhana juga memaparkan, data menunjukkan bahwa wisata bahari bukanlah sektor kecil. Justru sebaliknya, ia merupakan salah satu kontributor terbesar dalam sistem pariwisata nasional. Berdasarkan pendekatan dalam Tourism Satellite Account Indonesia (TSAI) 2022–2024, kontribusi wisata bahari diperkirakan mencapai sekitar 32 hingga 42 persen dari total ekonomi pariwisata nasional.
“Artinya, hampir setengah aktivitas ekonomi pariwisata Indonesia sesungguhnya bertumpu pada laut, pesisir, dan ekosistem perairan,” paparnya.
Bahkan, lanjutnya, Jika ditarik lebih jauh ke level makro, kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berada di kisaran 4–5 persen. Dari angka tersebut, wisata bahari diperkirakan menyumbang sekitar 1,5 hingga 2 persen terhadap PDB Indonesia.
“Ini bukan angka kecil. Dalam struktur ekonomi nasional, kontribusi sebesar itu setara dengan sektor-sektor strategis lain yang selama ini lebih mendapat perhatian kebijakan,” paparnya.
Namun, persoalannya bukan pada kecil atau besarnya kontribusi. Masalah utama justru terletak pada bagaimana kontribusi tersebut “tidak terlihat”. Dalam konteks pembangunan daerah, efek ini menjadikan wisata bahari sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang sangat strategis, terutama di wilayah pesisir dan pulau kecil.
Kontribusi wisata bahari bahkan lebih dominan pada wisatawan mancanegara. Diperkirakan sekitar 40 hingga 55 persen turis asing datang ke Indonesia karena daya tarik lautnya—mulai dari Bali, Raja Ampat, hingga Labuan Bajo.
Sementara itu, pada wisatawan domestik, kontribusinya berada di kisaran 25 hingga 35 persen, mencerminkan masih adanya diversifikasi tujuan wisata di dalam negeri.
Namun, besarnya kontribusi ini tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pariwisata nasional. Selama ini, pendekatan yang digunakan masih cenderung berbasis jumlah kunjungan wisatawan (mass tourism), bukan pada nilai ekonomi yang dihasilkan.
“Akibatnya, banyak destinasi bahari berkembang secara kuantitatif, tetapi tidak secara kualitatif. Wisatawan datang dalam jumlah besar, tetapi nilai tambah yang dihasilkan relatif rendah,” tegasnya.
Ini terlihat dari dominasi aktivitas wisata berbiaya murah dibandingkan dengan segmen premium seperti diving kelas dunia, yacht tourism, atau eco-marine tourism yang sebenarnya memiliki potensi pendapatan jauh lebih tinggi.
Sementara itu, masalah lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan pengembangan destinasi. Hingga saat ini, wisata bahari masih terkonsentrasi di beberapa wilayah seperti Bali. Padahal, Indonesia memiliki ribuan pulau kecil dengan potensi kelas dunia yang belum tergarap optimal.
“Ketimpangan ini menciptakan dua masalah sekaligus: overkapasitas di satu sisi dan underutilization di sisi lain,” tegasnya.
Di Bali, tekanan terhadap lingkungan semakin tinggi akibat lonjakan wisatawan. Sementara di kawasan seperti Maluku, Papua, atau Nusa Tenggara, potensi wisata bahari masih belum berkembang karena keterbatasan infrastruktur dan investasi.
Persoalan lingkungan juga menjadi tantangan serius. Aktivitas wisata yang tidak terkelola dengan baik dapat merusak ekosistem laut, terutama terumbu karang yang menjadi daya tarik utama wisata bahari. Sebab, tanpa pengelolaan yang berkelanjutan, keunggulan komparatif Indonesia justru dapat berubah menjadi kerugian jangka panjang.
Di titik inilah konsep ekonomi biru (blue economy) menjadi relevan. Wisata bahari tidak bisa hanya dilihat sebagai alat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
“Sayangnya, integrasi antara pariwisata dan ekonomi biru masih belum berjalan optimal,” papar Suahana.
Selain itu, persoalan klasik lain adalah rendahnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam rantai nilai wisata. Banyak keuntungan ekonomi justru dinikmati oleh pelaku usaha besar, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton.
“Padahal, keberhasilan wisata bahari seharusnya diukur dari sejauh mana ia mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Solusi atas berbagai persoalan ini sebenarnya sudah cukup jelas. Pertama, Indonesia perlu mengembangkan sistem statistik khusus, seperti Marine Tourism Satellite Account, agar kontribusi wisata bahari dapat diukur secara lebih akurat. Karena tanpa data yang presisi, kebijakan akan selalu tertinggal dari realitas.
“Kedua, strategi pembangunan harus bergeser dari kuantitas ke kualitas. Fokus pada high-value tourism akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar tanpa harus menambah tekanan terhadap lingkungan,” kata Suhana.
Lalu ketiga, pengembangan destinasi harus diperluas secara geografis agar manfaat ekonomi dapat tersebar lebih merata. Diikuti dengan lengkah keempat, integrasi dengan ekonomi biru harus menjadi prinsip utama, bukan sekadar jargon kebijakan.
“Terakhir atau kelima, soal pemberdayaan masyarakat pesisir harus ditempatkan sebagai prioritas utama agar wisata bahari benar-benar menjadi alat pemerataan ekonomi,” imbuhnya.
Jangan sampai, wisata bahari Indonesia menjadi sebuah paradoks besar. Ia merupakan salah satu mesin ekonomi paling kuat, tetapi justru paling tidak terlihat dalam sistem kebijakan. Karena dengan kontribusi yang diperkirakan mencapai hingga 40 persen dari ekonomi pariwisata, sektor ini