TRUMBU – Di pesisir utara Jawa, ancaman air laut bukan lagi cerita masa depan. Ia sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, merendam rumah, merusak tambak, dan memaksa warga beradaptasi dengan realitas baru.
Di tengah situasi itu, muncul dua pilihan besar yakni membangun tembok laut raksasa atau mengembalikan alam sebagai pelindung utama melalui mangrove.
Megaproyek giant sea wall (GSW) digadang-gadang sebagai solusi untuk menahan laju air laut yang terus naik. Namun di balik ambisi besar itu, muncul kekhawatiran bahwa proyek ini justru membawa dampak yang tidak sederhana.
Pembangunan tanggul berbentuk raksasa tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Bahkan, proyek ini dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan antara sistem alam dan kehidupan sosial manusia.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah mulai mempercepat pembahasan proyek giant sea wall. Proyek ini diposisikan sebagai solusi besar untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman yang terus meningkat.
Pembahasan proyek ini dilakukan dalam rapat terbatas di tingkat nasional. Sejumlah pejabat penting dipanggil untuk membahas arah dan kesiapan pembangunan.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf dalam keterangannya mengatakan, pemerintah menegaskan bahwa proyek ini masih berada pada tahap awal. Fokus utama saat ini adalah pendalaman aspek teknis dan kesiapan sumber daya.
“Soal Giant Sea Wall, masih dalam tahap perencanaan dan kita akan mendalami lagi untuk kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan konstruksi,” ujar pejabat tersebut.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proyek ini belum masuk tahap pembangunan fisik. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
Hingga saat ini, belum ada kepastian terkait waktu pelaksanaan proyek. Begitu pula dengan skema investasi yang masih dalam tahap pembahasan.
“Belum, belum,” ucapnya saat ditanya terkait keputusan terbaru.
Meski demikian, arah pembangunan sudah mulai terlihat. Pemerintah memastikan bahwa proyek akan dimulai dari kawasan Pantura.
Wilayah ini dipilih karena memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap banjir rob. Selain itu, penurunan muka tanah di kawasan ini juga menjadi faktor utama.
Pembangunan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan sumber daya. Pendekatan ini diambil untuk memastikan proyek berjalan lebih terukur.
“Proyek ini akan dimulai dari wilayah Pantura dan dikerjakan secara bertahap,” ujarnya.
Merespons rencana tersebut Peneliti Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Muhamad Karim menilai, pembangunan tanggul raksasa tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.
“Bahkan, proyek ini dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan antara sistem alam dan kehidupan sosial manusia,” ujar Karim.
Perubahan besar pada struktur pesisir dapat mengacaukan proses alami yang selama ini menjaga keseimbangan ekosistem. Kondisi ini dikenal sebagai gangguan terhadap “metabolisme” alam dan sosial.
Selain itu, keberadaan GSW juga berpotensi memperburuk krisis iklim. Hal ini terjadi karena perubahan besar pada dinamika laut yang sebelumnya berlangsung secara alami.
Arus laut, pola abrasi, hingga perubahan garis pantai dapat mengalami gangguan signifikan. Gelombang, suhu air, hingga proses erosi juga ikut berubah akibat intervensi besar tersebut.
Dalam skala yang lebih luas, proyek ini juga dikhawatirkan memicu praktik perampasan ruang laut atau ocean grabbing. Artinya, ruang hidup masyarakat pesisir bisa terpinggirkan oleh kepentingan proyek besar.
Pertanyaan pun muncul di tengah masyarakat dan kalangan akademisi. Mengapa pemerintah tidak memilih pendekatan yang lebih alami dibandingkan membangun tembok raksasa?
“Salah satu alternatif yang mengemuka adalah bio-infrastruktur. Konsep ini menekankan pemulihan pesisir melalui pendekatan berbasis ekosistem,” ujarnya.
Bio-infrastruktur merupakan bentuk pembangunan yang memanfaatkan kekuatan alam sebagai pelindung. Dalam konteks pesisir, pendekatan ini dilakukan dengan menanam mangrove dan vegetasi lainnya.
Dijelaskan Karim, rehabilitasi mangrove tidak hanya memperkuat garis pantai. Lebih dari itu, ia juga mengembalikan fungsi ekologis yang selama ini hilang.
Pendekatan ini dinilai tidak akan berbenturan dengan program strategis nasional lainnya. Bahkan, bio-infrastruktur justru dapat melengkapi program revitalisasi tambak di Pantura.
Salah satu model yang relevan adalah sistem silvofishery mangrove. Sistem ini menggabungkan kegiatan budidaya perikanan dengan penanaman mangrove.
Dalam praktiknya, tambak tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem mangrove. Udang, bandeng, nila, dan kepiting dibudidayakan dalam lingkungan yang tetap terjaga.
Tujuan dari sistem ini bukan hanya meningkatkan produksi. Lebih dari itu, silvofishery bertujuan menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.
Melalui pendekatan ini, masyarakat tetap mendapatkan penghasilan. Di sisi lain, ekosistem mangrove tetap terjaga dan bahkan berkembang.
Memang, dari sisi produktivitas, silvofishery tidak sekompetitif tambak intensif. Produksi yang dihasilkan berkisar antara 3 hingga 4 ton per hektar.
Sementara itu, tambak intensif mampu menghasilkan hingga 7 sampai 8 ton per hektar. Perbedaan ini sering menjadi alasan untuk memilih sistem intensif.
“Namun, keberlanjutan menjadi keunggulan utama silvofishery. Sistem ini memiliki kualitas air yang lebih baik dan biaya produksi yang lebih rendah,” ujarnya.
Selain itu, hasil panen cenderung stabil karena didukung oleh pakan alami. Daun mangrove yang jatuh menjadi sumber nutrisi bagi organisme di dalam tambak.
Keunggulan lain adalah ketahanan terhadap penyakit. Lingkungan yang lebih alami membuat risiko gagal panen lebih kecil.
Sebaliknya, tambak intensif memiliki usia produktif yang terbatas. Dalam waktu 3 hingga 4 tahun, lahan sering kali menjadi tidak produktif.
Kondisi tersebut memaksa petambak untuk mencari lahan baru. Akibatnya, tekanan terhadap lingkungan terus meningkat.
Dalam konteks ini, silvofishery menawarkan solusi jangka panjang. Sistem ini menjaga keseimbangan antara produksi dan kelestarian lingkungan.
Jika dibandingkan secara ekonomi makro, pendekatan bio-infrastruktur juga lebih efisien. Biaya yang dibutuhkan jauh lebih kecil dibandingkan pembangunan GSW.
Misalnya, jika dilakukan penanaman mangrove sepanjang 500 kilometer dengan lebar 500 meter. Total luas area yang direhabilitasi mencapai sekitar 2.500 hektar.
Dengan kepadatan 10.000 pohon per hektar, kebutuhan bibit sangat besar. Namun biaya yang diperlukan masih relatif terjangkau.
Estimasi biaya berkisar antara Rp 65 juta hingga Rp 80 juta per hektar. Dengan demikian, total biaya mencapai sekitar Rp 162,5 miliar hingga Rp 200 miliar dalam tiga tahun.
Jika menggunakan standar biaya internasional, angkanya bahkan bisa lebih rendah. Perkiraan biaya berkisar antara Rp 104 miliar hingga Rp 161 miliar.
“Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya pembangunan GSW. Proyek tanggul laut raksasa diperkirakan menelan biaya hingga Rp 1.300 triliun,” ujarnya.
Perbandingan ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Biaya bio-infrastruktur hanya sekitar 0,013 hingga 0,015 persen dari total biaya GSW.
Selain efisiensi biaya, bio-infrastruktur juga memberikan manfaat sosial. Program ini bersifat padat karya dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Diperkirakan setiap hektar dapat menyerap sekitar 470 tenaga kerja. Proses ini mencakup pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan.
Jika dihitung secara keseluruhan, proyek ini dapat menyerap lebih dari 1,1 juta tenaga kerja dalam tiga tahun. Angka ini menunjukkan potensi besar dalam mengurangi pengangguran.
“Dari sisi ekologi, manfaatnya juga sangat signifikan. Mangrove mampu memulihkan ekosistem pesisir yang telah rusak,” ujar alumni FPIK IPB itu.
Keberadaan mangrove meningkatkan jumlah fauna yang hidup di sekitarnya. Ekosistem yang sehat akan mendukung keberlanjutan sumber daya laut.
Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Vegetasi ini mampu mengurangi energi gelombang hingga mencapai 75 persen.
Perlindungan ini sangat penting dalam menghadapi ancaman abrasi dan banjir rob. Bahkan, mangrove juga dapat mengurangi dampak tsunami.
Pengalaman tsunami Palu pada 2018 menjadi contoh nyata. Wilayah yang memiliki mangrove relatif lebih terlindungi dibandingkan wilayah yang tidak.
Selain itu, mangrove juga memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim. Tanaman ini mampu menyerap karbon dalam jumlah besar.
Mangrove menyimpan sekitar 10 hingga 15 persen karbon di wilayah pesisir dunia. Kemampuannya dalam menyerap karbon menjadikannya aset penting dalam menghadapi krisis iklim.
Proses fotosintesis mangrove menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi manusia.
Dari sisi sosial, pengelolaan mangrove juga membuka peluang baru. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya.
Konsep ini dikenal sebagai commoning. Pendekatan ini menekankan pengelolaan bersama oleh komunitas.
Dalam praktiknya, masyarakat dapat membentuk koperasi atau kelompok nelayan. Mereka dapat mengelola kawasan mangrove secara kolektif.
Selain itu, potensi ekonomi juga dapat dikembangkan melalui ekowisata. Kawasan mangrove dapat menjadi destinasi wisata berbasis alam.
Pendekatan ini juga dapat dikombinasikan dengan ekonomi kreatif digital. Hal ini membuka peluang baru bagi generasi muda di pesisir.
Dengan berbagai manfaat tersebut, bio-infrastruktur menawarkan solusi yang lebih holistik. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada perlindungan fisik, tetapi juga keberlanjutan jangka panjang.
Sebaliknya, GSW lebih menitikberatkan pada pendekatan teknis. Infrastruktur ini mungkin efektif dalam jangka pendek, tetapi belum tentu berkelanjutan.
Perdebatan antara kedua pendekatan ini masih terus berlangsung. Pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah.
Namun satu hal yang pasti, masa depan pesisir Indonesia tidak bisa ditentukan secara sepihak. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh.
Pada akhirnya, pilihan antara beton dan mangrove bukan sekadar soal teknologi. Ini adalah soal arah pembangunan dan keberpihakan pada rakyat serta alam.
Jika tujuan utamanya adalah keberlanjutan, maka pendekatan berbasis alam layak mendapat perhatian lebih besar.