TRUMBU – Indonesia kembali mengambil panggung dalam percaturan tata kelola kelautan global setelah menggagas Bogor Action Plan, sebuah peta jalan strategis untuk mempercepat penerapan ocean accounting atau neraca sumber daya laut di negara-negara berkembang.
Langkah ini menandai dorongan baru agar pengelolaan laut dunia tidak lagi hanya berbasis konservasi, tetapi juga ditopang oleh perhitungan ekonomi, sosial, dan ekologis yang terukur.
Inisiatif tersebut lahir dalam forum South-South Ocean Accounting Exchange (SSOAE) 2026 yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, dan dihadiri perwakilan lebih dari 18 negara. Forum itu menjadi wadah kolaborasi antarnegara Global South untuk menyusun strategi bersama dalam memperkuat pengelolaan laut berbasis data.
Bogor Action Plan dirancang sebagai dokumen panduan aksi bersama yang bertujuan mempercepat implementasi ocean accounting di berbagai negara berkembang. Rencana tersebut menitikberatkan pada pentingnya integrasi data lintas sektor guna menjawab persoalan klasik, mulai dari fragmentasi data, keterbatasan sumber daya manusia, hingga lemahnya dukungan pembiayaan.
Secara sederhana, ocean accounting merupakan metode yang digunakan untuk menghitung dan memetakan nilai sumber daya laut secara menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya menghitung hasil ekonomi dari laut, tetapi juga mengukur kondisi lingkungan, manfaat sosial, hingga keberlanjutan pemanfaatannya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Koswara, mengatakan neraca sumber daya laut menjadi instrumen penting dalam menghasilkan kebijakan kelautan yang lebih akurat dan berbasis bukti.
“NSDL mengintegrasikan data lingkungan, ekonomi, dan sosial kelautan sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh dan terukur dalam pengelolaan sumber daya laut,” ujarnya.
Menurut dia, pendekatan tersebut kini menjadi kebutuhan mendesak di tengah semakin kompleksnya tantangan sektor kelautan global. Pasalnya, laut tidak lagi hanya dipandang sebagai ruang konservasi, melainkan juga aset ekonomi strategis yang menopang pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam dokumen Bogor Action Plan, terdapat lima fokus utama yang menjadi perhatian negara-negara peserta. Pertama adalah memperkuat kualitas data agar dapat diolah menjadi basis pengambilan keputusan, bukan sekadar data mentah statistik.
Kedua, menghubungkan neraca laut dengan pembiayaan dan investasi. Langkah ini dimaksudkan agar data kelautan dapat menjadi dasar dalam membuka akses investasi ekonomi biru, termasuk obligasi biru, asuransi, hingga pasar karbon.
Ketiga, memperkuat tata kelola, kepemimpinan kelembagaan, dan komitmen politik di tingkat nasional. Sebab, implementasi ocean accounting dinilai tidak akan berjalan tanpa dukungan politik yang kuat dari masing-masing pemerintah.
Keempat adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui jejaring kerja sama antarnegara berkembang. Program ini mencakup pertukaran pengetahuan, penguatan kurikulum pendidikan, hingga pelatihan teknis lintas negara.
Kelima, memperluas implementasi hingga tingkat daerah dan komunitas. Langkah ini dilakukan agar sistem pencatatan sumber daya laut tidak berhenti di level nasional, tetapi juga menjangkau wilayah pesisir dan pemerintah daerah.
Secara global, konsep ocean accounting kini berkembang sebagai kerangka baru dalam tata kelola sumber daya kelautan. Sistem tersebut dinilai mampu menghubungkan kondisi ekosistem laut dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan serta dampak sosial yang ditimbulkan.
Pendekatan ini juga dianggap penting karena mampu mengisi celah yang selama ini tidak tercakup dalam perhitungan produk domestik bruto atau PDB. Dengan sistem tersebut, negara dapat mengetahui berapa nilai kekayaan laut yang sesungguhnya, termasuk nilai ekologis yang selama ini kerap luput dihitung.
Indonesia sendiri dinilai memiliki posisi strategis dalam pengembangan ocean accounting global. Sejak 2023, Indonesia dipercaya menjadi salah satu ketua bersama dalam Global Ocean Accounts Partnership (GOAP), forum internasional yang mendorong penerapan sistem pencatatan laut di berbagai negara.
Peran itu mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu negara penggerak dalam isu tata kelola laut berkelanjutan. Status sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dinilai memberi legitimasi kuat bagi Indonesia untuk memimpin diskursus tersebut.
Dari sisi akademik, keterlibatan perguruan tinggi juga menjadi sorotan dalam penguatan agenda tersebut. Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menegaskan bahwa masa depan tata kelola laut tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia.
“Investasi terbesar bagi masa depan kelautan adalah penguatan kapasitas generasi muda yang memahami keterkaitan antara data, sains, dan kebijakan,” ujar Alim.
Bagi Indonesia, lanjut Alim, lahirnya Bogor Action Plan bukan sekadar capaian diplomatik. Dokumen ini menjadi simbol bahwa arah pembangunan sektor kelautan global mulai bergeser menuju tata kelola berbasis data dan valuasi ekonomi yang lebih modern.
Di tengah ancaman krisis iklim, eksploitasi berlebih, dan kerusakan ekosistem laut yang terus meningkat, dunia kini dituntut tidak hanya menjaga laut, tetapi juga memahami nilainya secara menyeluruh.
Bogor Action Plan menjadi pengingat bahwa masa depan laut tidak cukup dijaga dengan slogan konservasi semata. Sebab, laut harus dihitung, dipetakan, dan dipahami nilainya agar setiap keputusan yang lahir benar-benar mampu menjaga keberlanjutannya.