TRUMBU – Pagi di pelabuhan ekspor perikanan Indonesia tidak selalu ditentukan oleh cuaca. Di gudang-gudang pendingin yang menyimpan udang, tuna, cumi, dan rajungan untuk pasar luar negeri, ancaman kadang datang dari tempat yang jauh dan abstrak, yakni laporan inflasi di Amerika Serikat.
Angka-angka yang dirilis dari Washington itu tampak abstrak bagi nelayan di Indonesia. Tetapi sesungguhnya, setiap kenaikan inflasi di negeri tujuan ekspor terbesar dunia dapat menjalar hingga ke tambak udang di pesisir Jawa, pabrik pengolahan tuna di Sulawesi Utara, hingga sampai rumah-rumah nelayan di Maluku.
Gelombangnya tak terlihat, tetapi dampaknya nyata, yaitu pesanan berkurang, harga ditekan, dan margin ekspor menyusut. Apalagi Amerika Serikat selama ini menjadi salah satu pasar utama produk perikanan Indonesia.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan nilai ekspor produk perikanan Indonesia sejak awal 2026 hingga pertengahan Maret mencapai USD 983,1 juta, setara sekitar Rp16,7 triliun, dengan Amerika Serikat tetap berada di jajaran negara tujuan utama.
Namun, saat ini pasar global sedang berubah. Kenaikan inflasi di Amerika bukan hanya soal harga kebutuhan pokok di sana. Ia berpotensi mengubah pola konsumsi rumah tangga, menekan belanja makanan premium, dan memukul produk-produk impor, termasuk hasil laut dari Indonesia.
Dalam perdagangan perikanan global, Amerika bukan sekadar pembeli besar, ia juga penentu tren. Ketika daya beli konsumen Amerika melemah, importir cenderung menekan harga dari negara pemasok. Produk premium seperti tuna loin, fillet, dan udang ukuran besar bisa terkena dampak paling cepat.
Bagi Indonesia, ini situasi yang rumit. Sebab struktur ekspor perikanan nasional masih sangat bergantung pada komoditas primer dan setengah olahan.
Udang beku, tuna mentah, cumi utuh, dan beberapa komoditas laut lainnya masih mendominasi ekspor. Ketika pasar tujuan menahan konsumsi, Indonesia rentan menjadi penerima dampak pertama.
Pakar perikanan dan kelautan, Suhana menyoroti bahwa perdagangan perikanan dunia kini memasuki fase baru, bukan lagi soal volume, melainkan nilai tambah. Negara-negara yang berhasil mengekspor produk olahan bernilai tinggi cenderung lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global.
“Sementara negara yang masih mengekspor bahan mentah lebih mudah tertekan oleh fluktuasi harga,” ujar Suhana.
Sebagai salah satu produsen perikanan terbesar di dunia, Indonesia memiliki paradoks. Produksi besar tidak otomatis berarti daya tawar kuat.

Menurut Suhana, masalah utama terletak pada struktur industri. Banyak komoditas ekspor Indonesia dijual dalam bentuk bahan baku atau pengolahan minimal. Artinya, nilai tambah justru dinikmati negara lain yang mengolah ulang produk itu menjadi makanan siap saji atau produk retail dengan merek global.
Ambil contoh tuna. Indonesia mengekspor tuna dalam bentuk beku atau loin. Tetapi nilai ekonomi tertinggi justru ada pada produk kaleng premium, sashimi grade, atau makanan siap konsumsi yang dipasarkan supermarket internasional.
“Ketika inflasi menekan konsumsi di Amerika, pembeli akan lebih selektif. Produk yang tidak memiliki diferensiasi kualitas atau branding paling mudah tergeser,” ujarnya.
Bahkan, yang membuat situasi makin kompleks, inflasi datang bersamaan dengan perubahan kebijakan dagang global. Amerika beberapa tahun terakhir semakin agresif menggunakan instrumen tarif, standar keberlanjutan, dan ketertelusuran produk.
Produk perikanan kini tak cukup hanya segar dan murah. Ia harus bisa dibuktikan asal tangkapannya, metode budidayanya, hingga jejak karbon distribusinya. Pasar premium semakin “hijau”, dan syarat ini menjadi hambatan baru bagi eksportir dari negara berkembang.
Indonesia sebenarnya punya peluang besar. Produk seperti udang vannamei, tuna, rajungan, dan rumput laut masih sangat diminati pasar dunia.
“Namun tanpa transformasi industri, Indonesia berisiko hanya menjadi pemasok bahan mentah di pasar yang semakin selektif,” jelasnya.
Namun, setiap perubahan di pasar global pada akhirnya bermuara ke pelaku paling bawah: nelayan dan pembudidaya.
Ketika eksportir menurunkan pembelian, pabrik akan mengurangi serapan. Ketika pabrik mengurangi serapan, harga di tingkat nelayan turun. Pola ini sudah berkali-kali terjadi pada komoditas udang dan tuna.
Di sentra tambak seperti Lampung atau Sulawesi Selatan, harga udang bisa berubah hanya karena kabar permintaan melemah di Amerika. Nelayan yang menangkap tuna di Bitung atau Maluku juga menghadapi risiko serupa.
Mereka tidak membaca data inflasi AS. Tetapi mereka langsung merasakan ketika pengepul menawar lebih rendah.
Di sinilah tantangan strategis Indonesia. Krisis seperti ini seharusnya menjadi dorongan untuk mempercepat hilirisasi. Bukan hilirisasi simbolik, melainkan perubahan nyata.
Mulai dari menjual ikan mentah menjadi produk siap saji, dari ekspor volume besar menjadi ekspor bernilai tinggi. Negara-negara seperti Vietnam dan Ekuador berhasil memperkuat ekspor perikanannya karena cepat membaca tren ini.
“Indonesia sebenarnya memiliki semua syarat. Mulai dari sumber daya laut besar, tenaga kerja melimpah, dan pasar ekspor yang sudah terbuka. Tetapi tanpa industri pengolahan yang agresif, nilai tambah tetap bocor ke luar negeri,” jelasnya.
Inflasi di Amerika mungkin terdengar jauh dari pelabuhan ikan di Nusantara. Tetapi dunia perdagangan modern membuat jarak itu nyaris tak ada.
Satu keputusan suku bunga oleh bank sentral Amerika bisa memengaruhi daya beli supermarket di California. Dari sana, importir menekan kontrak. Lalu pabrik di Surabaya mengurangi pembelian.
“Akhirnya, seorang nelayan di pesisir Indonesia pulang dengan harga tangkapan yang lebih rendah,” tegasnya.
Inilah wajah globalisasi perikanan, laut tetap di Indonesia, tetapi harga sering ditentukan ribuan kilometer jauhnya di seberang benua sana.
Bagi Indonesia, ancaman inflasi AS bukan sekadar isu ekonomi makro. Ia adalah pengingat bahwa sektor perikanan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kelimpahan laut.
Masa depan ekspor ditentukan oleh seberapa cepat negara beralih dari eksportir bahan mentah menjadi pemain industri pangan laut bernilai tinggi.
“Jika tidak diantisipasi, Indonesia akan terus memiliki laut yang kaya, tetapi hanya menjadi penonton di pasar global yang terus tumbuh,” pungkas Suhana yang juga wakil rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UTMJ) ini.
