Uni Eropa menggunakan dana krisis untuk mengubah wajah perikanan: lebih hijau, digital, dan tangguh. Indonesia masih sibuk menambal masalah dengan bantuan jangka pendek.
TRUMBU – Di tengah gelombang inflasi energi, perang geopolitik, dan ancaman perubahan iklim yang menekan sektor pangan dunia, para nelayan di pesisir Eropa menghadapi situasi yang tak jauh berbeda dengan nelayan di Indonesia, dari soal solar melonjak, biaya melaut membengkak, dan pasar hasil tangkapan tak menentu.
Bedanya, ketika krisis datang, negara-negara di Eropa tidak sekadar menyalurkan bantuan tunai atau subsidi sesaat. Mereka menggunakan krisis sebagai momentum merombak sektor perikanan secara struktural.
Kebijakan itu bernama European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF), sebuah dana kelautan dan perikanan Uni Eropa periode 2021–2027 yang awalnya dirancang sebagai instrumen pembangunan maritim.
Namun sejak pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina mengguncang harga energi global, dana ini berkembang menjadi alat perlindungan darurat bagi nelayan, pembudi daya, dan industri pengolahan seafood di seluruh Eropa.
Di atas kertas, EMFAF tampak seperti program bantuan biasa. Namun praktiknya jauh lebih ambisius. Dana itu bukan hanya menolong nelayan bertahan saat solar naik, tetapi sekaligus mendorong mereka beralih ke kapal yang lebih hemat energi, sistem akuakultur modern, hingga teknologi digital untuk pengawasan dan ketelusuran hasil tangkapan.
Krisis justru dijadikan pintu masuk untuk transformasi. Sementara di Indonesia, sebagai negara kepulauan besar dan laut yang luas, pendekatan seperti itu masih terasa jauh.
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perikanan global mengalami tekanan berlapis. Harga bahan bakar melonjak akibat konflik geopolitik. Perubahan iklim membuat musim tangkap sulit diprediksi.
Rantai pasok pangan terganggu. Konsumen global pun semakin menuntut produk seafood yang legal, berkelanjutan, dan dapat dilacak asal-usulnya.
Bagi banyak negara, tekanan ini memukul langsung nelayan kecil. Tetapi di Uni Eropa, pemerintah memilih strategi yang berbeda. Melalui European Commission, negara anggota diperbolehkan mengaktifkan dana EMFAF untuk merespons situasi darurat.
Menariknya, bantuan tersebut tidak diarahkan hanya untuk “menyelamatkan” usaha lama. Uni Eropa justru menghubungkan bantuan dengan agenda green transition: transisi menuju sektor perikanan yang lebih efisien energi, rendah karbon, dan berbasis teknologi.
Dengan kata lain, jika nelayan mendapat bantuan, maka kapal mereka juga didorong untuk lebih hemat solar. Jika industri pengolahan menerima insentif, maka fasilitasnya diarahkan menggunakan energi terbarukan. Jika akuakultur memperoleh dana, maka sistem budidayanya harus lebih modern dan tahan krisis.
Program EMFAF di berbagai negara Eropa memperlihatkan setidaknya lima orientasi utama. Pertama, penguatan keberlanjutan stok ikan.
Negara-negara Eropa secara agresif mengurangi penangkapan berlebih dan menyesuaikan kapasitas armada dengan kondisi sumber daya. Mereka bahkan mengalokasikan dana untuk menghentikan operasi kapal-kapal yang dianggap tidak efisien.
Kedua, transisi hijau. Negara seperti Netherlands, Denmark, dan Sweden menjadikan efisiensi energi dan dekarbonisasi sebagai prioritas. Mesin kapal ditingkatkan, pelabuhan diperbarui, dan energi terbarukan mulai masuk ke rantai pasok perikanan.
Ketiga, akuakultur modern. Negara-negara seperti Czech Republic, Slovakia, dan Hungary fokus mengembangkan budidaya berbasis teknologi resirkulasi air, biosecurity, dan ekonomi sirkular.
Keempat, digitalisasi. Pengawasan kapal, dokumentasi hasil tangkap, dan sistem traceability menjadi standar. Produk seafood tidak cukup segar; ia harus bisa dibuktikan berasal dari sumber legal dan berkelanjutan.
Kelima, penguatan ekonomi biru komunitas pesisir. Dana digunakan untuk mendukung wisata bahari, pengolahan hasil laut, UMKM pesisir, hingga diversifikasi pendapatan nelayan.
Dalam bahasa sederhana, Eropa tidak lagi membangun perikanan dengan logika “tangkap ikan sebanyak-banyaknya”. Mereka membangun ekosistem laut sebagai ekonomi masa depan.
Indonesia Masih Pola Lama
Pakar perikanan dan kelautan, Suhana mengatakan, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan dasar hukum. Pemerintah Republik Indonesia memiliki payung regulasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Secara normatif, undang-undang itu sudah cukup progresif. Negara diwajibkan melindungi nelayan melalui subsidi, asuransi, pembiayaan, dan bantuan ketika terjadi risiko usaha atau bencana.
Praktiknya, kebijakan yang berjalan masih sangat bertumpu pada bantuan jangka pendek. Subsidi BBM, bantuan sarana tangkap, asuransi, hingga bansos pandemi menjadi instrumen utama.
“Masalahnya, sebagian besar bantuan itu bersifat konsumtif. Negara menolong agar nelayan tetap bertahan, tetapi belum cukup mendorong perubahan sistem,” ujar Suhana.
Ketika harga solar naik, solusinya menambah subsidi. Ketika cuaca buruk, solusinya bantuan sosial. Ketika pasar ekspor lesu, solusinya insentif sesaat. Padahal tantangan yang dihadapi sektor ini semakin struktural.
Ketergantungan yang Rentan
Sektor perikanan Indonesia menghadapi persoalan yang sangat mirip dengan Eropa, bahkan dalam beberapa hal lebih kompleks.
Sebagian besar armada perikanan tangkap nasional masih bergantung pada solar. Biaya bahan bakar dapat menyumbang hingga 40–60 persen total operasional kapal. Setiap kenaikan harga energi langsung menekan pendapatan nelayan.
Selain itu, perubahan iklim membuat hari melaut semakin tak menentu. Angin ekstrem dan cuaca buruk mengurangi hari tangkap. Di saat yang sama, pasar ekspor utama seperti United States dan Japan mulai menerapkan standar keberlanjutan yang semakin ketat.
Indonesia juga masih menghadapi lemahnya traceability. Banyak produk seafood ekspor yang belum sepenuhnya terhubung dengan sistem digital dari kapal hingga pelabuhan. Ini menjadi tantangan besar ketika pasar global menuntut transparansi.
Suhana menjelaskan, pengalaman Eropa setidaknya memberi lima pelajaran strategis.
Pertama, Indonesia membutuhkan Dana Ketahanan Perikanan Nasional.
Dana ini dapat diaktifkan cepat saat terjadi krisis: lonjakan BBM, bencana iklim, pandemi, atau hambatan ekspor. Tetapi berbeda dari bansos biasa, dana tersebut harus menjadi alat restrukturisasi sektor.
Kedua, subsidi harus bergeser menjadi subsidi hijau.
Bantuan negara sebaiknya tidak hanya untuk membeli solar murah, tetapi untuk mengganti mesin kapal yang boros, membangun cold storage tenaga surya, dan mendorong armada lebih efisien.
Ketiga, akuakultur modern harus dipercepat.
Indonesia punya potensi besar pada udang, nila, lobster, dan rumput laut. Namun produktivitas masih rendah. Investasi pada biosecurity, sistem resirkulasi, dan digitalisasi budidaya akan menjadi kunci.
Keempat, digitalisasi harus menjadi prioritas.
Tanpa sistem data yang kuat, Indonesia akan tertinggal dalam pasar seafood global yang semakin sensitif terhadap isu keberlanjutan.
Kelima, ekonomi biru berbasis komunitas harus diperkuat.
Ribuan desa pesisir Indonesia memiliki potensi wisata bahari, pengolahan hasil laut, dan UMKM berbasis sumber daya laut. Ini dapat menjadi sumber pendapatan baru selain menangkap ikan.
Selama puluhan tahun, kebijakan perikanan Indonesia terlalu berfokus pada satu ukuran: produksi. Berapa ton ikan ditangkap, berapa ekspor dicapai, berapa kapal beroperasi.
Padahal, lanjut Suhana, dunia sudah berubah. Tantangan ke depan bukan sekadar menghasilkan ikan lebih banyak, tetapi menghasilkan ikan dengan cara yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan.
Uni Eropa menunjukkan bahwa bantuan krisis bisa menjadi alat reformasi. Subsidi tidak lagi dipakai sekadar menambal masalah, tetapi menjadi jembatan menuju sektor yang lebih modern.
Bagi Indonesia, pelajaran ini relevan ketika tekanan global semakin besar. Perang dagang, inflasi energi, perubahan iklim, dan tuntutan pasar ekspor tidak akan mereda dalam waktu dekat.
Jika pemerintah hanya mempertahankan pola lama, subsidi BBM dan bantuan sesaat, maka sektor ini bisa jadi akan terus rapuh.
“Tetapi jika krisis digunakan sebagai momentum reformasi, maka kelautan dan perikanan bisa menjadi salah satu fondasi utama ekonomi nasional,” ujar Suhana.
Di negara kepulauan sebesar Indonesia, laut bukan sekadar sumber protein. Ia adalah masa depan ekonomi. “Pertanyaannya tinggal satu: apakah negara siap belajar dari krisis?”