TRUMBU – Ketua Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin, mengaku awalnya tidak menyangka kenaikan harga bahan bakar berlangsung sangat tinggi. Menurutnya, lonjakan harga tersebut membuat nelayan semakin terbebani karena pendapatan hasil tangkapan tetap rendah sampai sekarang.
“Terus terang, tadinya kami semua tidak menduga bakal seperti ini,” kata Kajidin.
Saat ini ia menilai kenaikan harga bahan bakar saat ini jauh melebihi perkiraan para nelayan sebelumnya. Bahkan nelayan sempat mencari alternatif penggunaan bahan bakar jenis Dex untuk kebutuhan melaut sehari-harinya.
Upaya tersebut dilakukan setelah harga bahan bakar industri lebih dahulu mengalami kenaikan cukup signifikan sebelumnya.
“Kalau kemudian dipaksakan dengan harga 23.900 saya rasa ya kita enggak bakal kuat. Kita bisa mati menjerit,” ujarnya.
Ia menilai nelayan akhirnya memilih berhenti melaut sementara karena pendapatan hasil tangkapan tidak mengalami peningkatan berarti.
Kajidin mengatakan situasi tersebut berpotensi memicu terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir wilayah Cirebon dan Indramayu. Selain nelayan, kondisi tersebut turut berdampak terhadap awak kapal hingga perdagangan hasil laut daerah pesisir.
Ucapan itu menggambarkan satu kenyataan yang kini terasa di banyak kampung pesisir, yakni kapal yang melaut belum tentu membawa untung.
Banyak nelayan memilih berhenti sementara karena biaya operasional tak sebanding dengan hasil tangkapan. Jika dipaksakan, mereka justru pulang dengan utang.
Situasi ini bukan hanya menghantam nelayan. Rantai ekonomi pesisir ikut goyah. Awak kapal kehilangan pekerjaan harian. Pengepul ikan kekurangan pasokan. Pedagang es, warung logistik, hingga usaha pengolahan ikan kecil di pesisir mulai merasakan dampaknya.
Di kawasan Pantura, satu kapal yang tidak berangkat berarti puluhan mata pencaharian ikut terhenti. Di balik krisis ini, ada persoalan yang lebih besar daripada sekadar harga solar.
Karena kenaikan BBM menunjukkan betapa rentannya sektor kelautan dan perikanan Indonesia terhadap guncangan energi.
Sebagai negara kepulauan, hampir seluruh rantai usaha perikanan bergantung pada bahan bakar, dari kapal penangkap, distribusi hasil tangkapan, operasi cold storage, hingga pengiriman antar-pulau.
Data Bank Indonesia mencatat inflasi kelompok energi pada Maret 2026 didorong kenaikan harga BBM nonsubsidi, terutama bensin dan solar.
Dampaknya merembet ke banyak sektor, tetapi perikanan menjadi salah satu yang paling cepat merasakan tekanan karena BBM merupakan komponen utama biaya produksi.
Besarnya sektor ini tidak kecil. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, nilai tambah lapangan usaha perikanan pada 2024 mencapai Rp554,68 triliun.
Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat nilai ekspor perikanan nasional pada 2025 mencapai USD6,27 miliar, naik 5,2 persen dibanding tahun sebelumnya.
Angka-angka itu menunjukkan bahwa setiap gangguan pada efisiensi biaya sektor ini bukan hanya persoalan nelayan, melainkan menyentuh ketahanan pangan, inflasi, hingga devisa negara.
Masalahnya, struktur usaha penangkapan ikan di Indonesia memang sangat sensitif terhadap harga energi.
Data KKP tahun 2023 menunjukkan sekitar 47,5 persen armada nasional adalah perahu motor tempel, 42,3 persen kapal motor, dan hanya 10,1 persen perahu tanpa motor. Dengan kata lain, sebagian besar aktivitas penangkapan ikan bergantung langsung pada BBM.
Kajian Kementerian Keuangan menyebutkan biaya bahan bakar menyumbang rata-rata 42,96 persen dari total biaya operasional usaha penangkapan ikan.
Di beberapa wilayah, porsinya bahkan mencapai 40–60 persen. Artinya, setiap lonjakan harga solar akan langsung memangkas margin usaha nelayan.
Di Pantura, dampaknya sudah terlihat. Nelayan kecil yang biasa melaut harian kini menghitung ulang setiap liter solar. Sebagian memutuskan menepi karena hasil tangkapan tak menutup biaya. Sebagian lain tetap melaut dengan risiko kerugian.
Dalam jangka panjang, pilihan ini sama-sama berat. Berhenti berarti tak ada pemasukan, melaut berarti mempertaruhkan modal yang belum tentu kembali.
Namun persoalan harga BBM sebenarnya membuka masalah yang lebih dalam. Sektor perikanan tangkap Indonesia masih berjalan dengan efisiensi rendah.
Banyak kapal beroperasi dengan teknologi lama, mengandalkan perkiraan tradisional untuk mencari ikan, dan menempuh perjalanan panjang tanpa kepastian hasil tangkapan. Di tengah harga solar yang melonjak, pola seperti ini menjadi semakin mahal.
Karena itu, Sekretaris Jenderal Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) Dr. Nimmi Zulbainarni mengatakan, solusi tidak cukup hanya pada subsidi.
“Subsidi memang dapat meredam tekanan sesaat, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Sektor perikanan membutuhkan transformasi menuju model usaha yang lebih efisien,” ujar Nimmi.
Salah satu gagasan yang kini mengemuka adalah smart fishing, penangkapan ikan berbasis teknologi. Dengan peta daerah penangkapan ikan, data musim, dan informasi fishing ground yang akurat, nelayan dapat mengurangi jarak tempuh, mempercepat pencarian, dan menekan konsumsi BBM.
Bagi nelayan kecil, satu jam lebih cepat menemukan titik tangkap bisa berarti penghematan besar. Modernisasi armada juga mendesak.
Kapal yang lebih efisien, mesin yang terawat, alat tangkap selektif, dan tenaga kerja yang terlatih dapat menekan biaya operasi.
Di banyak negara, perikanan tangkap telah bergerak ke arah mekanisasi yang mengurangi pemborosan tenaga, bahan bakar, dan waktu. Indonesia masih tertinggal dalam transformasi ini.
Persoalan lain adalah distribusi. Banyak kapal penangkap harus bolak-balik ke darat hanya untuk menurunkan hasil tangkapan. Akibatnya, konsumsi BBM meningkat dan mutu ikan menurun.
Kehadiran kapal pengangkut khusus dapat menjadi solusi, karena hasil tangkapan dapat langsung dipindahkan ke pelabuhan tanpa kapal penangkap harus kembali.
Jika negara ingin sektor perikanan menjadi tulang punggung pangan dan ekspor, maka krisis ini tak bisa dijawab hanya dengan menunggu harga turun.
Ia menuntut langkah yang lebih mendasar. Mulai dari akses energi yang adil, modernisasi armada, teknologi tangkap yang efisien, dan hilirisasi hasil laut agar nelayan tidak hanya bergantung pada jumlah tangkapan.