TRUMBU – Angin laut berembus pelan di pesisir Sulawesi Selatan ketika para petani mulai menarik tali-tali bentangan rumput laut dari perairan dangkal.
Di beberapa titik, hamparan Eucheuma cottonii berwarna cokelat kehijauan mengapung mengikuti pasang surut. Pemandangan itu tampak sederhana dan selalu dihiasi nelayan kecil, perahu kayu, dan jemuran rumput laut di bawah matahari tropis.
Namun di balik aktivitas rutin tersebut, sesungguhnya sedang berlangsung perebutan besar dalam industri pangan dan ekonomi hijau dunia.
Rumput laut kini tidak lagi sekadar bahan baku agar-agar atau campuran kosmetik murah. Ia berubah menjadi komoditas strategis global.
Rumput laut diperebutkan industri pangan, farmasi, energi hijau, bioplastik, hingga pasar karbon. Dunia mulai melihat rumput laut sebagai bagian penting dari masa depan pangan rendah emisi dan ekonomi biru global.
Perubahan itu terlihat jelas dalam berbagai laporan internasional beberapa tahun terakhir. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) melalui Globefish mencatat bahwa produksi rumput laut dunia telah mencapai sekitar 37,8 juta ton dan hampir seluruhnya berasal dari budidaya akuakultur di Asia.
China menguasai sekitar 61 persen produksi global, sementara Indonesia menyumbang sekitar 26 persen. Tetapi angka produksi besar tidak otomatis berarti kekuatan ekonomi besar. Di sinilah paradoks Indonesia mulai terlihat.
Indonesia memang menjadi eksportir rumput laut terbesar dunia dari sisi volume. Namun sebagian besar ekspornya masih berupa bahan mentah dengan harga rendah.
Sebaliknya, negara lain justru menikmati keuntungan lebih besar dari produk olahan bernilai tinggi. Korea Selatan misalnya, berhasil mengubah rumput laut menjadi produk konsumsi premium seperti gim atau roasted seaweed yang diekspor ke berbagai negara dengan harga jauh lebih tinggi dibanding bahan mentah asal Indonesia.
Pergeseran pasar global sebenarnya sudah mulai terlihat sejak beberapa tahun terakhir. Laporan FAO menunjukkan volume perdagangan rumput laut dunia sempat turun sekitar 4–5 persen pada 2025, tetapi nilai perdagangannya justru meningkat hampir 10 persen. Harga rata-rata global naik lebih dari 14 persen.
Fenomena itu memperlihatkan satu perubahan besar: dunia tidak lagi sekadar membutuhkan rumput laut dalam jumlah besar, tetapi menginginkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi, standar mutu lebih ketat, serta fungsi industri yang lebih luas.
Dengan kata lain, industri rumput laut global sedang bergerak dari “ekonomi volume” menuju “ekonomi nilai”. Perubahan ini membuat posisi Indonesia menjadi sangat menarik sekaligus rawan.
Di satu sisi, Indonesia memiliki modal besar, yakni garis pantai panjang, perairan tropis ideal, tenaga kerja melimpah, dan pengalaman budidaya yang luas. Tetapi di sisi lain, Indonesia masih sangat bergantung pada ekspor bahan baku murah dan pasar tunggal.
Sekitar 88 persen ekspor rumput laut Indonesia masih mengarah ke China. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan besar dalam rantai perdagangan nasional. Ketika permintaan China menurun atau harga global turun, dampaknya langsung terasa di tingkat petani pesisir Indonesia.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia sebenarnya belum sepenuhnya menguasai rantai nilai industri rumput laut dunia.
Indonesia kuat di produksi, tetapi belum dominan di teknologi, pengolahan, inovasi produk, maupun distribusi global. Padahal, sejatinya industri global rumput laut sedang berubah sangat cepat.
Di laboratorium-laboratorium pangan Eropa dan Asia Timur, rumput laut kini dipelajari sebagai bahan pangan masa depan. Kandungan protein, mineral, serat, dan senyawa bioaktif menjadikannya dianggap cocok untuk mendukung sistem pangan global rendah karbon.
Dalam diskursus “Blue Food System 2050”, seafood dan biota laut termasuk rumput laut dipandang sebagai bagian penting dari strategi menghadapi krisis pangan dan perubahan iklim dunia.
Di berbagai negara maju, rumput laut bahkan mulai diposisikan bukan hanya sebagai komoditas pangan, tetapi juga instrumen iklim.
Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Communications Sustainability menunjukkan bahwa budidaya rumput laut memiliki potensi besar dalam menyerap karbon melalui proses alkalinitas sedimen laut. Artinya, rumput laut dapat menjadi bagian dari solusi perubahan iklim global.
Karena itu, negara-negara maju mulai berlomba mengembangkan teknologi budidaya modern, sistem produksi tertutup, hingga industri turunan berbasis biomassa laut.
Korea Selatan misalnya mulai mengembangkan budidaya rumput laut berbasis darat (land-based cultivation) untuk mengurangi ketergantungan terhadap perubahan iklim dan suhu laut. Sementara negara-negara Eropa seperti Denmark dan Jerman mulai aktif mempromosikan rumput laut sebagai pangan berkelanjutan.
Permintaan dunia terhadap produk berbasis rumput laut pun diperkirakan terus meningkat. Pasar global rumput laut diproyeksikan mencapai lebih dari USD72 miliar pada 2025 dan berpotensi melampaui USD140 miliar pada 2035.
Ledakan permintaan tersebut dipicu oleh beberapa faktor sekaligus: tren makanan sehat, pertumbuhan pangan nabati (plant-based food), kebutuhan bahan baku industri ramah lingkungan, hingga tekanan global terhadap pengurangan emisi karbon.
Merespons hal itu, pakar perikanan dan kelautan, Suhana mengatakan, bagi Indonesia, ini sebenarnya merupakan peluang ekonomi yang sangat besar.
“Namun masalah utama Indonesia bukan terletak pada produksi, melainkan pada struktur industrinya,” tegas Suhana.
Selama ini, sebagian besar petani rumput laut Indonesia masih terjebak pada rantai ekonomi berpendapatan rendah. Mereka menjual rumput laut mentah kepada pengepul dengan harga fluktuatif dan sangat bergantung pada pasar ekspor primer. Ketika harga global turun, pendapatan petani langsung terpukul.
“Nilai tambah terbesar justru dinikmati negara yang mengolah rumput laut menjadi produk jadi,” ujar Suhana.
Kondisi ini mengingatkan pada pola lama ekonomi komoditas Indonesia: mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk bernilai tinggi.
Dalam konteks rumput laut, pola tersebut membuat Indonesia berisiko terjebak sebagai “raksasa volume” tetapi bukan “raksasa industri”.
“Padahal, rantai industri rumput laut sangat luas,” imbuh Suhana.
Dari satu komoditas ini dapat lahir industri pangan, farmasi, kosmetik, bioplastik, pupuk organik, pakan ternak, biofuel, hingga karbon biru.
Rumput laut juga mulai digunakan dalam riset pengurangan emisi metana ternak karena beberapa jenis algae diketahui mampu menekan produksi gas rumah kaca pada sistem peternakan.
Artinya, masa depan rumput laut bukan lagi sekadar soal ekspor bahan baku pesisir, melainkan bagian dari ekonomi hijau global.
Namun, lanjut Suhana, transformasi menuju industri bernilai tinggi membutuhkan perubahan besar dalam kebijakan nasional.
“Masalah pertama adalah hilirisasi. Indonesia masih minim industri pengolahan rumput laut skala besar yang mampu menghasilkan produk premium siap konsumsi. Sebagian industri domestik masih berkutat pada semi refined carrageenan atau SRC dengan margin terbatas,” jelasnya.
Lalu, kata Suhana, terkait masalah kedua adalah riset dan teknologi. Negara-negara maju agresif mengembangkan inovasi berbasis bioteknologi laut, sementara investasi riset Indonesia di sektor rumput laut masih relatif kecil dibanding potensinya.
“Sementara aasalah ketiga adalah standar global. Pasar dunia kini semakin ketat terhadap isu keberlanjutan, keamanan pangan, traceability, hingga emisi karbon,” jelasnya.
Produk rumput laut yang masuk pasar Eropa dan Amerika tidak lagi cukup hanya murah dan tersedia dalam jumlah besar. Produk harus memiliki sertifikasi, standar lingkungan, kualitas stabil, dan rantai pasok transparan.
“Inilah yang mulai mengubah wajah perdagangan global,” tegas Suhana.
Dalam banyak kasus, standar keberlanjutan kini menjadi bentuk baru persaingan ekonomi internasional. Negara yang menguasai standar akan menguasai pasar.
Indonesia menghadapi tantangan besar di titik ini. Sebagian besar produksi rumput laut nasional masih dilakukan oleh petani kecil dengan akses teknologi, pembiayaan, dan sertifikasi yang terbatas. Jika tidak ada transformasi kelembagaan dan dukungan industri, maka Indonesia berisiko tertinggal dalam fase baru industri rumput laut dunia.
“Padahal, posisi Indonesia sebenarnya sangat strategis,” ujar wakil rektor Universitas Teknik Muhammadiyah Jakarta (UTMJ) itu.
Secara geografis, Indonesia berada di pusat kawasan tropis dengan biodiversitas laut terbesar dunia. Secara ekonomi, Indonesia memiliki basis produksi kuat dan tenaga kerja pesisir yang besar.
Secara geopolitik, dunia juga mulai mencari sumber pangan laut alternatif di tengah ancaman perubahan iklim dan keterbatasan lahan pertanian darat. Dalam konteks itulah rumput laut menjadi semakin penting.
“Saya pikir ini bukan hanya komoditas ekspor, tetapi bagian dari pertarungan masa depan pangan dunia,” tegasnya.
Karena itu, pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah Indonesia mampu memproduksi rumput laut lebih banyak. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia mampu naik kelas menjadi pemain utama industri pangan laut global berbasis inovasi dan nilai tambah.
Tanpa hilirisasi, diversifikasi pasar, penguatan riset, dan penguasaan standar global, Indonesia hanya akan tetap menjadi pemasok bahan baku murah bagi industri negara lain.
Tetapi jika transformasi berhasil dilakukan, rumput laut dapat menjadi salah satu fondasi penting ekonomi biru Indonesia di masa depan menghubungkan pesisir, pangan, industri hijau, dan geopolitik global dalam satu rantai ekonomi baru.
Karena itu, ketika dunia mulai mencari sumber pangan rendah emisi serta industri ramah lingkungan, hamparan rumput laut di pesisir Nusantara mungkin tak lagi dipandang sekadar tanaman laut biasa. Ia bisa menjadi salah satu komoditas paling strategis abad ini.
