TRUMBU – Di timur pulau Nusa Tenggara Timur (NTT), di sebuah bentang savana yang selama ini lebih akrab dengan kuda dan musim kering, suara mesin kini menggema. Tanah yang dulu retak karena panas mulai dibelah, diratakan, lalu dibentuk menjadi petak-petak kolam.
Di sinilah negara sedang membangun salah satu proyek budidaya udang terbesar dalam sejarahnya, sebuah kawasan tambak terintegrasi yang diproyeksikan menjadi mesin baru ekonomi kelautan Indonesia.
Di wilayah Waingapu, proyek ini bukan hanya soal udang. Ia adalah cerita tentang ambisi, tentang harapan ribuan orang, dan tentang pertaruhan besar: apakah Indonesia mampu membangun tanpa mengulangi kesalahan lama dalam mengelola alamnya.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan dana sebesar Rp7,2 triliun untuk membangun kawasan tambak udang terintegrasi di Sumba Timur. Proyek ini berdiri di atas lahan sekitar 2.150 hektare, luasan yang setara dengan ribuan lapangan sepak bola yang disusun menjadi satu sistem produksi raksasa.
Pendanaan proyek ini sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri sekitar Rp6,1 triliun, sementara sisanya merupakan dana pendamping dari APBN sebesar Rp1,1 triliun. Skema pembiayaan ini menunjukkan bahwa proyek tersebut bukan sekadar program biasa, melainkan investasi strategis berskala nasional.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, menyebut kawasan ini sebagai model budidaya udang modern yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Sistemnya mencakup pengambilan air laut, kolam budidaya, tandon besar, hingga instalasi pengolahan limbah yang dirancang untuk menekan dampak lingkungan.
Dalam narasi pemerintah, proyek ini adalah “benchmark”atau model yang akan direplikasi di wilayah lain di Indonesia. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalannya akan menjadi rujukan bagi masa depan industri udang nasional.
Angka-angka yang disematkan pada proyek ini mencerminkan skala ambisinya. Dalam kondisi optimal, kawasan tambak ini ditargetkan mampu memproduksi sekitar 52.000 hingga 52.800 ton udang per tahun. Artinya, Artinya, rata-rata produksi tambak tersebut sekitar 4.300–4.400 ton udang setiap bulan jika produksi berjalan stabil sepanjang tahun.
Produktivitasnya bahkan dirancang mencapai 55 ton per hektare per siklus, jauh melampaui tambak tradisional yang selama ini mendominasi produksi udang di Indonesia.
Udang-udang dari NTT ini nantinya tidak hanya untuk konsumsi domestik. Mereka akan masuk ke rantai ekspor global, menyasar pasar seperti Amerika Serikat, Jepang, hingga China.
Dalam hitungan ekonomi, proyek ini diproyeksikan menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp3,38 triliun per tahun, serta kontribusi devisa sekitar 285 juta dolar AS.
Bagi pemerintah, ini bukan sekadar proyek perikanan. Ini adalah strategi untuk menjadikan udang sebagai komoditas unggulan ekspor nasional.
Namun, angka yang paling menggugah justru datang dari sisi lain—dari manusia yang mengelilingi proyek ini. Ketika rekrutmen tenaga kerja dibuka, sebanyak 4.796 orang mendaftar untuk menjadi bagian dari proyek tambak udang ini.
Angka ini mungkin terlihat kecil dibanding narasi sebelumnya yang menyebut puluhan ribu pelamar. Namun, data terbaru menunjukkan angka resmi yang terverifikasi berada di kisaran tersebut.
Dari hampir lima ribu pelamar itu, hanya sebagian yang akan lolos untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja sekitar 8.820 orang dalam berbagai fase proyek—mulai dari konstruksi hingga operasional.
Para pelamarnya bermacam-macam, ada anak muda lulusan SMA yang baru pertama kali melamar pekerjaan formal. Ada nelayan yang hasil tangkapannya menurun karena perubahan musim.
Ada pula pekerja migran yang pulang dan berharap menemukan masa depan di kampung halaman. Mereka datang dengan satu keyakinan sederhana: bahwa tambak ini adalah peluang.
Proyek ini lahir dari gagasan besar pemerintah untuk mengubah wajah sektor perikanan Indonesia. Selama ini, produksi udang masih didominasi oleh tambak tradisional dengan skala kecil dan produktivitas rendah.
Melalui proyek ini, KKP ingin mendorong industrialisasi perikanan budidaya—menggunakan teknologi, standar global, dan sistem terintegrasi.
“Program ini merupakan program strategis pemerintah untuk memperkuat industri perikanan budi daya nasional secara berkelanjutan,” ujar Tb Haeru Rahayu.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, juga menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya soal produksi. Ia menyebut tambak ini sebagai ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk menjadi “talenta maritim unggul” dalam ekonomi biru.
Dengan kata lain, proyek ini membawa dua misi sekaligus, yakni ekonomi dan transformasi sumber daya manusia. Dalam hitungan makro, dampak proyek ini diproyeksikan sangat besar.
“KKP memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumba Timur bisa meningkat hingga 34,7 persen akibat proyek ini,” ujar Menteri KKP.
Pada fase operasional, PDRB daerah diperkirakan naik dari sekitar Rp7,8 triliun menjadi Rp10,5 triliun. Lebih jauh, proyek ini disebut berpotensi mengangkat hingga 55 persen penduduk miskin keluar dari kemiskinan struktural.
Jika angka ini tercapai, maka tambak udang bukan hanya proyek ekonomi, melainkan intervensi sosial berskala besar. Namun, di balik semua angka dan janji itu, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah ini benar-benar ekonomi biru?
Konsep ekonomi biru menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem laut. Ia menuntut agar setiap aktivitas ekonomi tidak merusak daya dukung lingkungan.
KKP menyatakan bahwa proyek ini dirancang ramah lingkungan, dengan sistem pengolahan limbah dan tata kelola air yang ketat.
Namun, pengalaman global menunjukkan bahwa tambak udang skala besar seringkali membawa risiko ekologis, mulai dari pencemaran hingga degradasi habitat pesisir. Di sinilah proyek tambak udang raksasa itu menjadi ujian nyata: apakah Indonesia mampu menerjemahkan konsep ekonomi biru ke dalam praktik, bukan sekadar retorika.
Di desa-desa sekitar lokasi proyek, perubahan mulai terasa. Jalan dibangun, aktivitas ekonomi meningkat, dan interaksi sosial menjadi lebih dinamis.
Namun, perubahan ini juga membawa konsekuensi. Masyarakat lokal harus beradaptasi dengan ritme industri, yang wajib taat pada jadwal kerja, target produksi, dan sistem manajemen modern.
Bagi sebagian orang, ini adalah peluang. Namun bagi yang lain, ada kekhawatiran akan hilangnya pola hidup tradisional yang selama ini menjadi identitas mereka.