TRUMBU – Pagi di pelabuhan perikanan Paotere, Makassar, dimulai bahkan sebelum matahari muncul. Kapal-kapal kayu berlabuh sambil menurunkan tuna, cakalang, dan ikan pelagis lain yang semalaman ditangkap di perairan Selat Makassar.
Di dermaga, pedagang, buruh angkut, dan pengepul bergerak cepat. Aroma laut bercampur solar, es batu, dan suara lelang. Di tempat seperti inilah ekonomi maritim Indonesia sesungguhnya bergerak: jauh dari gedung-gedung kementerian di Jakarta, tetapi menentukan hidup jutaan orang.
Data terbaru Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan 2025 menunjukkan satu gejala penting: pusat pertumbuhan ekonomi kelautan Indonesia mulai bergeser. Jawa masih dominan sebagai kekuatan lama, tetapi Indonesia timur perlahan menantang. Ini bukan sekadar soal angka statistik, melainkan tentang perubahan peta ekonomi nasional—siapa yang menguasai produksi laut, siapa yang menikmati nilai tambah, dan siapa yang masih tertinggal di tengah kekayaan perairan tropis terbesar kedua di dunia.
Berdasarkan analisis data BPS yang dihimpun ekonom perikanan Suhana, Jawa Timur masih menjadi provinsi dengan nilai PDRB sektor perikanan terbesar di Indonesia pada 2025. Nilainya mencapai sekitar Rp37,6 triliun. Posisi itu bukan kebetulan.
Jawa Timur sudah lama menjadi episentrum industri perikanan: dari perikanan tangkap di pesisir utara, tambak udang di Banyuwangi dan Situbondo, hingga industri pengolahan yang terhubung ke pasar ekspor. Kawasan seperti Lamongan, Probolinggo, Pasuruan, dan Madura telah membentuk rantai ekonomi laut yang nyaris lengkap.
Namun kejutan datang dari timur. Sulawesi Selatan menempati posisi kedua dengan PDRB perikanan sekitar Rp32,6 triliun. Angka ini menempatkannya nyaris menyamai Jawa Timur.
Kekuatan Sulawesi Selatan bertumpu pada kombinasi perikanan tangkap, tambak, pelabuhan logistik, dan peran Makassar sebagai simpul distribusi Indonesia timur. Di atas kertas, ini menandai perubahan penting: pusat ekonomi perikanan tak lagi sepenuhnya berpusat di Jawa.
Tetapi angka absolut hanya menceritakan separuh cerita. Yang jauh lebih penting adalah seberapa besar suatu daerah bergantung pada laut. Dalam ukuran ini, wilayah timur justru jauh lebih “maritim” dibanding Jawa.
Di Maluku, sektor perikanan menyumbang sekitar 13,16 persen terhadap total PDRB provinsi. Di Papua Selatan, kontribusinya sekitar 10,79 persen. Di Sulawesi Tenggara, mencapai 10,04 persen. Artinya, satu dari setiap sepuluh rupiah ekonomi daerah di provinsi-provinsi itu berasal langsung dari laut.
Bandingkan dengan sebagian besar provinsi di Jawa, di mana perikanan sering hanya menjadi sektor pelengkap di tengah dominasi industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Di barat Indonesia, perikanan memang besar secara nominal. Tetapi di timur, ia adalah nadi utama ekonomi.
Menurut pakar perikanan dan kelautan, Suhana, perbedaan ini menjadi semakin penting ketika melihat arah pertumbuhan. Sejumlah provinsi di timur mencatat laju pertumbuhan ekonomi perikanan yang lebih tinggi dibanding wilayah barat.
Nusa Tenggara Timur tumbuh sekitar 14,55 persen dalam dua tahun terakhir, diikuti Sulawesi Utara sekitar 13,9 persen dan Maluku 11,74 persen. Ini menandakan satu hal: kawasan timur sedang memasuki fase ekspansi maritim.
Bagi pemerintah, ini bisa dibaca sebagai keberhasilan pembangunan konektivitas laut. Dalam beberapa tahun terakhir, pelabuhan perikanan diperluas, tol laut diperkenalkan, dan investasi rantai dingin mulai masuk ke daerah.
“Tetapi bagi masyarakat pesisir, pertanyaan yang lebih sederhana tetap mengemuka, apakah pertumbuhan itu benar-benar mengubah hidup mereka?” ujar Suhana.
Sebab sejarah pembangunan perikanan Indonesia menunjukkan paradoks lama. Produksi naik, ekspor tumbuh, tetapi kesejahteraan nelayan sering berjalan di tempat. Pada 2025, produksi kelautan dan perikanan nasional mencapai 26,25 juta ton—tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai ekspor pun menembus US$6,27 miliar, atau sekitar Rp107 triliun. Pemerintah menyebut ini rekor lima tahun.
Tetapi di banyak desa pesisir, rumah tangga nelayan masih sangat rentan terhadap cuaca, harga solar, dan tengkulak. Ketika ombak tinggi, pendapatan berhenti. Ketika harga ikan turun, hasil tangkapan tak cukup membayar biaya melaut. Di sejumlah daerah timur, anak-anak nelayan masih merantau ke kota karena kampung halaman tak menawarkan banyak pilihan selain laut yang tak menentu.
Menurut Suhana, masalahnya bukan sekadar produksi. Nilai tambah perikanan Indonesia masih banyak hilang sebelum sampai ke nelayan. Ikan ditangkap di perairan Maluku, dibawa ke Surabaya untuk diproses, lalu diekspor dari Jakarta.
“Daerah penghasil hanya menerima nilai tangkap mentah; keuntungan terbesar justru dinikmati kota-kota dengan industri pengolahan, logistik, dan akses ekspor,” tegas Suhana.
Inilah sebabnya Jawa tetap dominan. Bukan karena lautnya paling kaya, melainkan karena infrastrukturnya paling siap. Jawa memiliki pelabuhan besar, cold storage, pabrik pengalengan, laboratorium mutu, dan jaringan distribusi.
Sementara, lanjut Suhana, banyak daerah penghasil ikan di timur masih menjual hasil laut dalam bentuk segar tanpa pengolahan. Kondisi itu membuat kawasan timur berada di persimpangan. Di satu sisi, mereka memiliki stok sumber daya ikan besar dan kontribusi tinggi terhadap ekonomi daerah.
“Di sisi lain, tanpa hilirisasi, mereka hanya menjadi pemasok bahan baku bagi pusat-pusat industri di barat,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah beberapa tahun terakhir mencoba mendorong konsep ekonomi biru. Kementerian Kelautan dan Perikananmenyebut pembangunan sektor laut akan diarahkan pada pengelolaan berkelanjutan, hilirisasi, dan peningkatan nilai tambah. Di atas kertas, arah ini menjanjikan. Tetapi implementasinya tidak sederhana.
Salah satu tantangan terbesar adalah rantai dingin. Banyak ikan dari timur kehilangan mutu karena minim fasilitas pendingin. Akibatnya harga jual jatuh. Tantangan lain adalah akses pembiayaan. Nelayan kecil sulit mendapat kredit murah untuk memperbesar usaha atau membeli alat tangkap yang lebih efisien.
Di sisi lain, perubahan iklim menambah tekanan. Cuaca ekstrem membuat hari melaut semakin tidak pasti. Di sejumlah wilayah seperti Laut Arafura dan Laut Banda, nelayan mengaku pola musim bergeser sehingga daerah tangkap makin sulit diprediksi. Perubahan ini memukul rumah tangga pesisir yang sangat bergantung pada hasil harian.
Jika ditarik lebih jauh, data PDRB 2025 sebenarnya membuka pertanyaan strategis: apakah Indonesia siap memindahkan pusat ekonomi maritim ke timur?
Secara geografis, jawabannya mestinya ya. Laut paling kaya justru berada di timur: Maluku, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Tetapi secara ekonomi, pusat nilai tambah masih terkonsentrasi di Jawa. Selama pabrik pengolahan, industri ekspor, dan perbankan tetap terkonsentrasi di barat, timur hanya akan menjadi lumbung bahan mentah.
Di sinilah pembangunan pelabuhan, kawasan industri perikanan, dan hilirisasi menjadi kunci. Tanpa itu, pertumbuhan PDRB hanya akan menjadi angka di laporan statistik. Laut memang menghasilkan triliunan rupiah, tetapi uangnya belum tentu tinggal di pesisir.
Dan ketika senja turun di pelabuhan-pelabuhan timur, paradoks itu terasa nyata. Kapal kembali membawa ikan bernilai jutaan rupiah. Buruh bongkar mengangkutnya ke truk pendingin. Kontainer lalu berlayar menuju Surabaya atau Jakarta. Dari sana, produk diolah dan dikirim ke pasar dunia.
Suhana juga meyakini, untuk Indonesia, saat ini laut masih terus menghidupi kawasan timur. Tetapi pusat keuntungan masih banyak berlabuh di barat. Karena itu, kawasan timur sudah saatnya tak lagi sekadar halaman belakang pembangunan. Ia mulai menjadi mesin baru pertumbuhan.
“Bagi Indonesia, inilah pelajaran paling penting dari PDRB perikanan 2025, yaitu peta ekonomi maritim sedang berubah,” ujarnya.
Namun tanpa kebijakan yang memastikan nilai tambah tinggal di daerah penghasil, perubahan itu bisa berakhir sebagai statistik yang indah—tanpa banyak mengubah hidup mereka yang setiap hari menggantungkan masa depan pada laut.