TRUMBU – Di rak-rak supermarket Eropa dan Amerika Serikat, nasib seafood Indonesia kini tak lagi ditentukan semata oleh ukuran ikan, rasa udang, atau kesegaran hasil laut.
Masa depan industri perikanan justru semakin bergantung pada satu simbol kecil berwarna biru dan hijau yang menempel di kemasan: label sertifikasi keberlanjutan.
Di pasar global modern, label itu telah berubah menjadi “paspor dagang” yang menentukan apakah suatu produk diterima atau ditolak. Tanpa sertifikasi keberlanjutan, produk seafood semakin sulit masuk ke rantai pasok supermarket internasional, restoran premium, hingga industri makanan global.
Indonesia, sebagai salah satu produsen seafood terbesar dunia, kini menghadapi kenyataan baru. Persaingan industri perikanan tidak lagi hanya soal produksi dan harga murah, tetapi tentang siapa yang mampu membuktikan bahwa hasil laut mereka ditangkap atau dibudidayakan secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dapat ditelusuri, dan memenuhi standar global.
Perubahan besar itu berlangsung cepat. Dalam satu dekade terakhir, konsumen global semakin sensitif terhadap isu keberlanjutan laut, praktik penangkapan ikan berlebihan, jejak karbon, hingga eksploitasi tenaga kerja di sektor perikanan.
Di tengah perubahan tersebut, label seperti MSC (Marine Stewardship Council) dan ASC (Aquaculture Stewardship Council) menjelma menjadi standar emas perdagangan seafood internasional. Produk tanpa label keberlanjutan perlahan mulai tersingkir dari pasar premium dunia.
Marine Stewardship Council menjelaskan bahwa label biru MSC diberikan kepada produk seafood tangkap yang telah diverifikasi secara independen memenuhi prinsip keberlanjutan dan ketertelusuran rantai pasok.
Dalam survei GlobeScan 2024 yang dikutip MSC, sebanyak 74 persen konsumen seafood global menyatakan klaim keberlanjutan harus diverifikasi lembaga independen. Sebanyak 58 persen konsumen mengaku lebih mungkin membeli produk dengan label MSC, sementara 52 persen bersedia membayar lebih mahal untuk seafood bersertifikat.
Angka itu memperlihatkan satu realitas penting: label hijau kini telah berubah menjadi instrumen ekonomi global. Ia bukan sekadar simbol lingkungan, melainkan alat pembentuk preferensi pasar dan penentu harga.
Dalam konteks perdagangan internasional, sertifikasi keberlanjutan semakin menentukan posisi tawar sebuah negara produsen seafood. Negara yang mampu memenuhi standar lingkungan memperoleh akses lebih luas ke pasar premium dan margin keuntungan lebih besar.
Sebaliknya, negara yang gagal memenuhi standar keberlanjutan berisiko kehilangan pasar, terkena hambatan dagang non-tarif, hingga dicap sebagai produsen yang merusak laut.
Indonesia berada di tengah persimpangan besar itu. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi kelautan raksasa, Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama seafood berkelanjutan global.
Produksi perikanan nasional terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Data pemerintah menunjukkan Indonesia masih masuk jajaran produsen utama tuna, udang, rumput laut, dan berbagai komoditas laut tropis dunia.
Namun kekuatan produksi saja kini tidak cukup. Pasar global mulai menuntut bukti keberlanjutan secara detail, mulai dari asal tangkapan, alat tangkap yang digunakan, pengelolaan stok ikan, hingga jejak rantai distribusi produk.
Pengamat perikanan dan kelautan, Suhana mengatakan, di sinilah tantangan terbesar Indonesia muncul. Sebagian besar industri perikanan nasional masih didominasi nelayan kecil dan rantai pasok tradisional yang belum sepenuhnya terdigitalisasi.
“Akibatnya, banyak produk seafood Indonesia sebenarnya berkualitas tinggi, tetapi gagal masuk pasar premium karena tidak memiliki sertifikasi dan sistem ketertelusuran yang diakui internasional,” ujar Suhana.
Dalam industri seafood modern, sertifikasi kini menjadi bagian dari strategi bisnis global. Supermarket besar di Eropa dan Amerika Serikat mulai menerapkan kebijakan sourcing berkelanjutan.
Mereka hanya menerima produk seafood yang memiliki sertifikasi keberlanjutan tertentu. Tanpa label tersebut, produk sering kali langsung tersingkir sebelum masuk tahap negosiasi harga.
Fenomena ini semakin terlihat pada komoditas tuna dan udang. Banyak buyer internasional kini meminta sertifikasi MSC untuk tuna tangkap dan ASC untuk produk budidaya.
Bahkan dalam beberapa kasus, produk tanpa label keberlanjutan hanya bisa masuk ke pasar sekunder dengan harga lebih rendah. Artinya, nilai tambah terbesar justru dinikmati produk yang mampu memenuhi standar lingkungan global.
Menurut Suhana, Indonesia sebenarnya mulai bergerak ke arah itu. Pada 2018, perikanan tuna pole and line di Sorong menjadi perikanan pertama Indonesia yang memperoleh sertifikasi MSC internasional.
Sertifikasi tersebut menjadi tonggak penting karena menunjukkan bahwa industri perikanan Indonesia sebenarnya mampu memenuhi standar global jika dikelola secara serius.
MSC menyebut sertifikasi itu membutuhkan proses panjang selama 18 bulan dengan audit independen, analisis ilmiah, konsultasi pemangku kepentingan, hingga penilaian dampak lingkungan.
Namun dibandingkan potensi perikanan nasional yang sangat besar, jumlah perikanan Indonesia yang berhasil memperoleh sertifikasi internasional masih relatif kecil. Hambatan utama terletak pada biaya, kapasitas kelembagaan, tata kelola, dan sistem data yang belum merata.
Bagi nelayan kecil, sertifikasi internasional sering kali terasa mahal dan rumit. Banyak pelaku usaha harus menghadapi audit berkala, pencatatan detail, sistem dokumentasi ketat, hingga perubahan praktik penangkapan.
Padahal sebagian besar nelayan Indonesia masih beroperasi secara tradisional dengan keterbatasan teknologi dan akses pembiayaan.
Di sisi lain, tekanan global terhadap isu keberlanjutan terus meningkat. Uni Eropa semakin ketat terhadap produk yang dianggap berasal dari praktik illegal fishing atau merusak lingkungan.
Amerika Serikat juga mulai memperkuat aturan ketertelusuran seafood untuk memastikan produk impor tidak berasal dari praktik eksploitasi sumber daya laut maupun pelanggaran tenaga kerja.
Dalam konteks ini, lanjut Suhana, label hijau sesungguhnya bukan sekadar kebutuhan pemasaran. Ia telah berubah menjadi instrumen geopolitik perdagangan modern.
Negara maju menggunakan standar lingkungan sebagai filter baru dalam perdagangan internasional. Akibatnya, negara berkembang seperti Indonesia harus beradaptasi cepat jika tidak ingin kehilangan pasar.
“Masalahnya, transformasi menuju seafood berkelanjutan membutuhkan investasi besar. Industri harus membangun sistem traceability atau ketertelusuran produk dari laut hingga meja makan,” ujarnya.
Setiap ikan harus dapat dilacak asal tangkapannya, kapal penangkapnya, wilayah tangkap, hingga proses distribusinya. Sistem seperti itu membutuhkan digitalisasi, pelatihan SDM, dan integrasi rantai pasok yang tidak murah.
Dalam praktiknya, sertifikasi juga bukan proses sekali selesai. Industri harus menjalani audit rutin dan pembaruan standar secara berkala.
Marine Stewardship Council menjelaskan bahwa bisnis dalam rantai pasok bersertifikat wajib diaudit setiap tahun dan dapat menerima audit mendadak untuk memastikan ketertelusuran produk tetap terjaga.
Ketatnya sistem itu menunjukkan bagaimana label keberlanjutan kini telah menjadi mekanisme kontrol pasar global. Hanya pelaku usaha yang mampu menjaga standar secara konsisten yang dapat bertahan di pasar premium.
Meski begitu, kata Suhana, peluang ekonomi dari sertifikasi keberlanjutan juga sangat besar. Produk seafood bersertifikat umumnya memiliki akses pasar lebih luas dan harga jual lebih tinggi.
Konsumen global semakin rela membayar premium untuk produk yang dianggap aman bagi lingkungan dan memiliki jejak produksi yang etis. Inilah sebabnya sertifikasi kini menjadi investasi strategis, bukan sekadar biaya tambahan.
“Di Indonesia, tren ini mulai terlihat pada industri tuna, rajungan, hingga udang budidaya. Sejumlah eksportir besar mulai memperkuat sertifikasi karena buyer internasional menjadikannya syarat utama kerja sama,” paparnya.
Bahkan beberapa eksportir mulai membangun sistem pengawasan rantai pasok digital untuk memastikan seluruh produk dapat ditelusuri secara real time.
Selain MSC dan ASC, tekanan keberlanjutan juga datang dari lembaga retail global dan investor internasional. Banyak perusahaan makanan dunia kini memiliki target ESG (Environmental, Social, Governance) yang ketat.
Mereka tidak lagi hanya melihat harga produk, tetapi juga dampak lingkungan dan sosial dari rantai pasok seafood. Ini membuat industri perikanan global bergerak menuju era baru yang lebih transparan.
Indonesia menghadapi tantangan besar karena sebagian besar struktur perikanannya masih berbasis nelayan kecil. Jika transformasi keberlanjutan tidak dilakukan secara inklusif, maka nelayan tradisional justru berisiko tersingkir dari rantai pasok global.
Karena itu, pemerintah memegang peran penting dalam memastikan transisi menuju seafood berkelanjutan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar. Dukungan pembiayaan, pendampingan sertifikasi, penguatan koperasi nelayan, hingga digitalisasi data tangkap menjadi sangat penting.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai mendorong pendekatan ekonomi biru sebagai arah pembangunan kelautan nasional. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem laut.
Namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan di lapangan. Praktik illegal fishing, kerusakan ekosistem pesisir, hingga lemahnya pengawasan rantai pasok masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Padahal, keberhasilan seafood berkelanjutan tidak hanya ditentukan di ruang sertifikasi, tetapi juga di laut tempat ikan ditangkap dan dibudidayakan. Jika stok ikan terus menurun akibat eksploitasi berlebihan, maka label hijau hanya menjadi kosmetik industri.
Dalam konteks global, perubahan pasar seafood sesungguhnya merupakan bagian dari perubahan ekonomi dunia menuju produk rendah emisi dan berkelanjutan. Fenomena serupa juga terjadi pada industri sawit, kopi, kakao, hingga energi.
“Negara yang mampu beradaptasi dengan standar hijau akan memperoleh keuntungan besar. Sebaliknya, negara yang lambat bertransformasi akan semakin tertinggal dalam rantai perdagangan global,” tegas Suhana.
Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar menjadi pusat seafood berkelanjutan dunia. Laut tropis Indonesia kaya biodiversitas, memiliki ribuan spesies ikan ekonomis, dan menjadi salah satu pusat produksi seafood global.
Namun potensi itu harus diiringi reformasi tata kelola yang serius. Tanpa sistem data yang kuat, pengawasan laut yang efektif, dan sertifikasi yang inklusif, Indonesia hanya akan tetap menjadi pemasok bahan mentah dengan nilai tambah rendah.
Tekanan pasar global kemungkinan akan semakin kuat dalam beberapa tahun ke depan. Konsumen muda di Eropa dan Amerika semakin peduli pada isu lingkungan dan keberlanjutan pangan.
Mereka tidak hanya ingin membeli seafood murah, tetapi juga ingin memastikan produk tersebut tidak merusak laut. Perubahan perilaku konsumen inilah yang mendorong supermarket dan industri makanan memperketat standar rantai pasok.
Di tengah perubahan itu, label hijau kini bukan lagi pilihan tambahan. Ia perlahan berubah menjadi syarat minimum untuk bertahan dalam perdagangan seafood global.
Bagi Indonesia, situasi ini sekaligus menjadi ancaman dan peluang. Ancaman jika gagal beradaptasi. Peluang besar jika mampu memimpin transformasi seafood berkelanjutan dunia.
Dus, masa depan industri seafood Indonesia kemungkinan besar tidak lagi hanya ditentukan oleh seberapa banyak ikan yang ditangkap atau udang yang diproduksi. Masa depan itu kini semakin ditentukan oleh kemampuan membangun kepercayaan pasar global melalui keberlanjutan, transparansi, dan ketertelusuran.