TRUMBU – Di sela aroma asin laut dan suara mesin pendingin yang meraung, puluhan pekerja sibuk memindahkan ikan dari boks-boks fiber ke kendaraan distribusi. Sebagian ikan – ikan itu akan dibawa ke pasar domestik. Sebagian lain masuk ke gudang pembekuan sebelum dikirim ke luar negeri.
Di atas kertas, industri perikanan Indonesia sedang tumbuh. Kredit mengalir. Ekspor meningkat. Pemerintah terus menggulirkan program pembiayaan untuk nelayan dan pelaku usaha kelautan.
Namun di balik geliat itu, ada pertanyaan besar yang belum benar-benar terjawab: mengapa Indonesia masih sulit keluar dari jebakan penjual bahan mentah?
Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan realisasi kredit sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp2,23 triliun hingga Kuartal I 2026.
Pembiayaan tersebut disalurkan kepada 131.230 debitur, dengan pertumbuhan nilai kredit mencapai 19,59 persen secara tahunan, sementara jumlah debitur melonjak 59,79 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka itu terlihat impresif. Pemerintah menyebutnya sebagai sinyal positif meningkatnya akses pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan.
Di tengah perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian perdagangan internasional, pertumbuhan kredit hampir 20 persen memang memberi optimisme tersendiri.
Namun jika dicermati lebih dalam, struktur pembiayaan tersebut justru memperlihatkan persoalan lama yang belum selesai: sektor perikanan Indonesia masih terlalu bertumpu pada produksi hulu dan belum benar-benar membangun fondasi hilirisasi.
Data KKP menunjukkan porsi terbesar kredit masih mengalir ke sektor penangkapan ikan sebesar 34,88 persen dan budidaya sebesar 32,67 persen.
Sementara itu, Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud dalam keterangan resmi di Jakarta, menyampaikan pembiayaan sektor pengolahan hasil perikanan masih relatif kecil dibandingkan sektor hulu, sehingga perlu diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan nasional.
Sektor pengolahan hasil perikanan, yang seharusnya menjadi mesin pencipta nilai tambah, hanya memperoleh sekitar 2,91 persen dari total pembiayaan.
Menurut Machmud, penguatan pembiayaan hilir diperlukan agar pelaku usaha perikanan tidak hanya bertumpu pada produksi bahan mentah, tetapi juga mampu masuk ke rantai pengolahan dan pemasaran yang memberikan nilai ekonomi lebih besar.
Untuk mendukung itu, KKP menggandeng perbankan dalam pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Hingga saat ini telah dilakukan pemetaan potensi pembiayaan di 14 lokasi KNMP bersama perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Ia menjelaskan pemetaan tersebut tidak hanya mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan, tetapi juga menyusun model bisnis sesuai karakteristik usaha di tiap lokasi agar lebih layak dibiayai atau bankable.
“Tantangan pembiayaan bukan semata pada ketersediaan dana, tetapi pada kesiapan model usaha yang layak dibiayai di tingkat lapangan,” kata Machmud.
KKP juga mendorong penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih sebagai agregator usaha agar pembiayaan tidak lagi bersifat parsial, melainkan terintegrasi mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran.
KKP mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha perikanan di wilayah pesisir sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro di sektor kelautan dan perikanan.
Kesenjangan itu bukan sekadar soal angka statistik. Ia mencerminkan arah pembangunan industri perikanan nasional yang masih terjebak pada logika lama: mengejar produksi sebanyak mungkin tanpa membangun ekosistem industri pengolahan yang kuat. Indonesia masih sibuk menangkap ikan, tetapi belum cukup serius mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi.
Padahal perubahan pasar global sudah bergerak sangat cepat. Dunia kini tidak lagi hanya membeli ikan mentah. Pasar internasional mulai didominasi produk siap konsumsi, makanan olahan, protein laut premium, hingga produk berbasis keberlanjutan dengan standar ketertelusuran yang ketat.
Negara yang mampu menguasai industri pengolahan akan menikmati margin keuntungan terbesar. Sebaliknya, negara yang hanya mengekspor bahan baku akan terus berada di lapisan terbawah rantai nilai global.
Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama industri perikanan dunia. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai lebih dari 108 ribu kilometer dan sumber daya laut melimpah, Indonesia merupakan salah satu produsen perikanan terbesar dunia.
Produksi tuna, udang, rumput laut, hingga berbagai komoditas budidaya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun kekuatan sumber daya itu belum sepenuhnya berubah menjadi kekuatan ekonomi.
Selama ini sebagian besar produk perikanan Indonesia masih diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Akibatnya, nilai tambah terbesar justru dinikmati negara lain yang memiliki industri pengolahan, teknologi pangan, logistik dingin, dan jaringan distribusi global yang lebih kuat.
Meski tidak memiliki sumber daya laut sebesar Indonesia, Thailand mampu menjadi salah satu eksportir produk perikanan olahan terbesar dunia. Negara itu membangun industri pengolahan terintegrasi, memperkuat rantai dingin nasional, dan menciptakan ekosistem manufaktur pangan laut yang efisien.
Karena itu, ketika pemerintah mengumumkan kenaikan kredit sektor perikanan, pertanyaan yang muncul bukan hanya seberapa besar dana yang tersalurkan, tetapi ke mana sebenarnya dana itu mengalir.
Jika sebagian besar pembiayaan masih terkonsentrasi di sektor penangkapan dan budidaya, maka struktur ekonomi perikanan nasional sesungguhnya belum berubah. Produksi akan terus naik, tetapi nilai tambah tetap bocor ke luar negeri.
Fenomena tersebut sering disebut ekonom sebagai middle income trap sektor sumber daya, situasi ketika negara kaya komoditas gagal naik kelas karena terlalu lama bergantung pada ekspor bahan mentah.
Pemerintah memang mulai mendorong hilirisasi. Namun implementasinya masih berjalan lambat. Salah satu masalah terbesar adalah minimnya pembiayaan untuk sektor pengolahan.
Padahal industri hilir membutuhkan investasi jauh lebih besar dibanding sektor produksi primer. Pabrik pengolahan memerlukan teknologi modern, sertifikasi internasional, fasilitas rantai dingin, laboratorium mutu, sistem logistik, hingga jaringan distribusi yang kuat.
Bagi pelaku usaha kecil dan menengah, kebutuhan investasi tersebut sering kali terlalu berat. Apalagi, sebagian besar pelaku usaha perikanan masih berskala mikro dan tradisional. Pencatatan keuangan minim.
Legalitas usaha sering belum lengkap. Rantai distribusi panjang. Risiko usaha tinggi. Dalam situasi seperti itu, lembaga keuangan cenderung berhati-hati menyalurkan kredit.
Akibatnya, akses modal menjadi persoalan kronis. Nelayan dan pelaku usaha kecil akhirnya bergantung pada tengkulak atau skema pembiayaan informal dengan bunga tinggi. Situasi ini membuat posisi tawar mereka tetap lemah dalam rantai industri.
Pemerintah sebenarnya mulai mencoba membangun pendekatan baru. KKP kini menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan pemetaan potensi pembiayaan di 14 lokasi KNMP.
Program tersebut dirancang bukan sekadar memberikan kredit, melainkan membangun model bisnis perikanan yang lebih terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran.
Di atas kertas, pendekatan itu terdengar ideal. Namun tantangannya jauh lebih kompleks. Masalah sektor perikanan Indonesia bukan hanya kurang modal, tetapi lemahnya integrasi rantai pasok nasional.
Banyak sentra produksi ikan tidak memiliki fasilitas penyimpanan dingin yang memadai. Infrastruktur pelabuhan belum merata. Biaya logistik laut masih mahal. Distribusi antarpulau tidak efisien.
Akibatnya, kualitas produk sering turun sebelum sampai ke pasar. Dalam industri pangan laut modern, rantai dingin menjadi elemen vital.
Kerusakan suhu dalam beberapa jam saja dapat menurunkan kualitas ikan secara drastis. Negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Thailand sudah lama membangun sistem logistik dingin yang terintegrasi.
Indonesia masih tertinggal. Masalah lain adalah rendahnya kapasitas pengolahan domestik. Banyak hasil tangkapan nelayan akhirnya diekspor dalam bentuk mentah karena industri pengolahan nasional belum mampu menyerap seluruh produksi. Situasi ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global.
Ketika harga bahan mentah turun, pendapatan nelayan langsung terpukul. Sebaliknya, negara pengolah tetap memperoleh keuntungan karena memiliki produk bernilai tambah lebih tinggi.
Ironinya, di tengah dorongan hilirisasi nasional di berbagai sektor, sektor perikanan justru belum mendapat perhatian sebesar industri tambang atau energi. Padahal potensi ekonomi kelautan Indonesia sangat besar.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelumnya memperkirakan ekonomi biru Indonesia dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan perikanan berkelanjutan, budidaya laut, bioindustri kelautan, hingga pariwisata bahari.
Namun tanpa transformasi industri, potensi tersebut sulit tercapai. Pemerintah juga menghadapi tantangan besar dari perubahan pasar global.
Negara-negara importir kini semakin ketat menerapkan standar keberlanjutan, keamanan pangan, dan ketertelusuran produk. Uni Eropa, misalnya, memperkuat regulasi terkait praktik penangkapan ikan ilegal dan jejak rantai pasok.
Artinya, industri perikanan masa depan tidak lagi hanya soal produksi, tetapi juga tata kelola. Di titik inilah pembiayaan seharusnya memainkan peran strategis.
Kredit tidak cukup hanya mendorong produksi ikan lebih banyak. Pembiayaan harus diarahkan untuk membangun transformasi industri, mulai dari fasilitas pengolahan, cold storage, digitalisasi rantai pasok, hingga penguatan koperasi nelayan.
Jika tidak, pertumbuhan kredit hanya akan memperbesar volume produksi tanpa meningkatkan kualitas struktur ekonomi.
Pemerintah kini mendorong penguatan koperasi desa sebagai agregator usaha. Tujuannya agar pembiayaan tidak lagi berjalan parsial, melainkan mencakup keseluruhan rantai usaha dari produksi hingga pemasaran.
Pendekatan koperasi penting karena selama ini skala usaha nelayan terlalu kecil untuk memperoleh efisiensi ekonomi. Dengan model agregasi, nelayan diharapkan memiliki posisi tawar lebih kuat terhadap pasar dan lembaga keuangan.
Namun membangun koperasi yang sehat bukan perkara mudah. Sejarah koperasi di sektor perikanan Indonesia penuh tantangan, mulai dari tata kelola lemah, minim profesionalisme, hingga ketergantungan pada bantuan pemerintah. Banyak koperasi hanya aktif ketika ada program subsidi.
Karena itu, transformasi kelembagaan menjadi pekerjaan rumah besar. Di tengah berbagai tantangan tersebut, lonjakan kredit sektor perikanan sesungguhnya tetap memberi sinyal penting: sektor kelautan mulai dilihat sebagai ruang ekonomi yang menjanjikan.
Perbankan mulai masuk. Pemerintah mulai membangun model bisnis terintegrasi. Investor mulai melirik industri pangan laut global yang terus tumbuh.
Namun momentum itu hanya akan berarti jika Indonesia mampu mengubah orientasi pembangunan sektor perikanannya.
Selama fokus utama masih pada produksi bahan mentah, Indonesia akan terus menghadapi paradoks klasik: negara maritim besar dengan nilai tambah yang kecil.
Nelayan akan terus melaut. Produksi ikan akan terus meningkat. Ekspor akan tetap tumbuh. Tetapi keuntungan terbesar tetap mengalir ke negara lain yang lebih siap mengolah, mengemas, dan menjual produk perikanan bernilai tinggi ke pasar global.