TRUMBU – Di tengah meningkatnya kekhawatiran global soal krisis pangan, laut justru muncul sebagai harapan baru yang belum sepenuhnya dimanfaatkan Indonesia.
Sementara negara lain berlari membangun industri akuakultur modern, Indonesia nampaknya masih berkutat pada cara-cara memproduksi pangan model lama.
Di sinilah pertanyaan besar muncul: apakah Indonesia benar-benar siap menjadikan laut sebagai lumbung pangan masa depan?
Jika dahulu fokus produksi pangan bertumpu pada karbohidrat seperti beras, kini tantangan bergeser ke pemenuhan protein berkualitas bagi populasi dunia yang terus meningkat.
Sejarah pernah mencatat Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 dengan produksi 25,8 juta ton. Namun konteks pangan hari ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu.
Kini dunia tidak lagi hanya membutuhkan sumber energi, tetapi juga protein sehat yang berkelanjutan dan terjangkau.
Proyeksi global menunjukkan populasi dunia akan mencapai 9,8 miliar jiwa pada 2050. Kebutuhan makanan laut diperkirakan meningkat antara 21 hingga 44 juta ton dalam periode tersebut. Dalam skenario ini, pangan dari laut diprediksi menyumbang 12 hingga 25 persen kebutuhan protein global.
Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University, Qustam Sahibuddin menilai, Indonesia sebenarnya memiliki semua syarat untuk menjadi pemain utama dalam sistem pangan berbasis laut.
“Negara kepulauan ini memiliki kekayaan sumber daya ikan yang diperkirakan mencapai 12,01 juta ton. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi tersebut belum dikelola secara optimal dan berkelanjutan,” ujarnya kepada TRUMBU.COM
Sebagian wilayah pengelolaan perikanan laut bahkan telah mengalami penangkapan berlebih. Kondisi ini berdampak pada penurunan produksi perikanan tangkap dalam beberapa tahun terakhir.
Ketergantungan pada eksploitasi laut tanpa pengelolaan adaptif justru menjadi ancaman bagi keberlanjutan sumber daya alam dan ekologi.
Dalam konteks ini, akuakultur atau budidaya perikanan menjadi solusi strategis yang tak terelakkan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong transformasi produksi pangan dari laut yang tidak lagi bergantung pada tangkapan alam.
“Akuakultur membuka peluang produksi yang lebih terkontrol, efisien, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan akuakultur laut atau marikultur. Luas lahan potensial mencapai 12,12 juta hektar, jauh melampaui potensi budidaya air payau dan air tawar.
Namun, tingkat pemanfaatannya baru sekitar 10 persen. Itu artinya menunjukkan kesenjangan besar antara potensi dan realisasi. Hal ini menjadi sinyal bahwa persoalan utama bukan pada sumber daya, melainkan tata kelola.
Jika dibandingkan dengan negara lain, ketertinggalan Indonesia semakin terlihat jelas. Norwegia, misalnya, telah menjadikan akuakultur sebagai tulang punggung ekonomi kelautannya. Pada 2022, sektor ini menyumbang 40 persen dari total produksi makanan laut sebesar 4 juta ton.
Nilai ekonominya mencapai ratusan triliun rupiah dan terus tumbuh stabil. Keberhasilan tersebut tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang selama puluhan tahun. Komoditas seperti salmon menjadi simbol keberhasilan industri berbasis riset dan konsistensi kebijakan.
Tiongkok juga menunjukkan dominasi luar biasa dalam industri akuakultur global. Produksi mencapai 52,2 juta ton pada 2021 dengan beragam komoditas bernilai ekonomi tinggi. Pendapatan sektor ini bahkan diproyeksikan mencapai ribuan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan.
Keberhasilan Tiongkok tidak hanya bertumpu pada skala produksi. Negara ini mengintegrasikan teknologi, pasar, dan kebijakan dalam satu sistem yang terstruktur. Inilah yang membuat akuakultur menjadi industri strategis, bukan sekadar sektor pelengkap.
Vietnam menjadi contoh lain yang patut diperhatikan Indonesia. Negara ini berhasil memanfaatkan peluang dari ekspor benih lobster Indonesia untuk mengembangkan industri budidaya bernilai tinggi. Hasilnya, Vietnam kini diakui sebagai produsen lobster budidaya dunia.
Ekspor lobster Vietnam dalam satu kuartal saja bisa mencapai triliunan rupiah. Total produksi akuakulturnya pun jauh melampaui Indonesia. Padahal, secara geografis dan sumber daya, Indonesia memiliki keunggulan yang tidak kalah besar.
Namun, kata Qustam, berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk mengejar ketertinggalan sering kali berakhir tidak optimal. Program ambisius tanpa perencanaan matang justru berujung kegagalan.
“Hal ini menunjukkan bahwa semangat saja tidak cukup tanpa fondasi yang kuat. Butuh kolborasi yang baik dan sinergitas yang produktif,” ujarnya.
Contoh nyata terlihat pada proyek tambak udang terpadu di Kebumen. Proyek yang menelan anggaran besar tersebut berhenti beroperasi hanya dalam waktu singkat. Berbagai masalah teknis dan manajerial menjadi penyebab utama kegagalan.
Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, proyek ini justru berdampak sebaliknya. Banyak petambak kehilangan mata pencaharian akibat alih fungsi lahan. Kasus ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan evaluasi kebijakan.
Kegagalan serupa juga terjadi pada proyek keramba jaring apung lepas pantai. Teknologi canggih yang diadopsi tidak diimbangi dengan pemilihan lokasi yang tepat. Akibatnya, fasilitas tersebut rusak diterjang gelombang laut.
Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep dan implementasi. Kebijakan sering kali tidak berbasis kajian ilmiah yang kuat. Padahal, sektor akuakultur sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan teknologi yang tepat.
Di sisi lain, sektor lobster menghadapi persoalan yang tak kalah kompleks. Praktik penyelundupan benih lobster masih marak terjadi.
“Harus diakui juga, ini menandakan bahwa persoalan bukan hanya pada aturan, tetapi juga pada implementasi,” imbuhnya.
Perubahan iklim juga menjadi tantangan besar bagi sektor akuakultur. Kenaikan suhu, perubahan kualitas air, dan cuaca ekstrem mempengaruhi produktivitas. Tanpa adaptasi yang tepat, risiko kegagalan akan semakin besar.
Pengalaman masa lalu menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Kejayaan udang windu pada era 1980-an berakhir akibat penyakit dan kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan tanpa fondasi kuat tidak akan bertahan lama.
Fondasi akuakultur harus dibangun melalui kebijakan yang konsisten dan berbasis riset. Negara-negara maju telah membuktikan pentingnya kesinambungan kebijakan. Pergantian kepemimpinan tidak mengubah arah pembangunan industri.
Pengembangan benih unggul menjadi langkah pertama yang krusial. Benih berkualitas menentukan keberhasilan produksi dan ketahanan terhadap penyakit. Tanpa benih yang baik, peningkatan produksi hanya menjadi ilusi.
Selain itu, efisiensi pakan juga menjadi faktor penting. Biaya pakan mencapai sekitar 60 persen dari total produksi. Inovasi dalam formulasi pakan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi dampak lingkungan.
Pengembangan vaksin dan suplemen juga perlu mendapat perhatian serius. Penyakit menjadi ancaman utama dalam budidaya. Pendekatan berbasis bahan alami dapat menjadi solusi yang lebih aman dan berkelanjutan.
Sistem dan manajemen teknologi juga harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Efisiensi ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan dampak sosial harus menjadi pertimbangan utama. Akuakultur tidak boleh hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan.
Manajemen lingkungan menjadi faktor kunci lainnya. Kualitas air dan ekosistem menentukan keberhasilan produksi. Teknologi harus digunakan untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan lingkungan.
“Terakhir, kebijakan nasional harus dirumuskan secara komprehensif. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha sangat diperlukan. Tanpa koordinasi yang baik, potensi besar akan terus terbuang,” jelasnya.
Indonesia perlu belajar dari negara lain yang telah berhasil. Konsistensi dan komitmen jangka panjang menjadi kunci utama. Industri akuakultur tidak dibangun dalam semalam, melainkan melalui proses panjang.
Membangun fondasi yang kuat memang tidak memberikan hasil instan. Namun inilah investasi jangka panjang yang menentukan masa depan. Tanpa fondasi, semua potensi hanya akan menjadi mimpi.
Pada akhirnya, pertanyaan besar kembali muncul. Apakah Indonesia akan terus terjebak dalam retorika potensi? Atau mulai bergerak membangun industri akuakultur yang benar-benar kuat dan berkelanjutan.
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan posisi Indonesia di panggung pangan global. Laut bukan sekadar sumber daya, tetapi masa depan. Karena masa depan itu hanya bisa diraih dengan keberanian untuk berubah.