TRUMBU – Di balik riuhnya pelabuhan dan geliat tambak di pesisir negeri ini, ekonomi kelautan Indonesia sedang bergerak ke arah baru. Data terbaru menunjukkan, dominasi lama mulai digoyang oleh kekuatan baru dari kawasan timur yang tumbuh lebih cepat dan agresif.
Indonesia selama ini dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai panjang dan kekayaan laut melimpah. Namun kekuatan maritim sejati tidak cukup diukur dari luas wilayah, melainkan dari kemampuan mengubah potensi menjadi nilai ekonomi yang nyata.
Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perikanan tahun 2025 menunjukkan arah perubahan tersebut. Kawasan barat masih unggul secara nilai ekonomi, tetapi wilayah timur mulai menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang signifikan.
Dalam ukuran absolut, Jawa Timur tetap menjadi pusat kekuatan perikanan nasional. Nilai PDRB sektor ini mencapai sekitar Rp37,6 triliun pada 2025, tertinggi dibanding provinsi lain.
Dominasi itu ditopang oleh ekosistem bisnis yang telah matang dan terintegrasi. Armada tangkap, budidaya, industri pengolahan, hingga jaringan distribusi membentuk rantai nilai yang solid dan efisien.
Kawasan pesisir seperti Banyuwangi hingga Madura telah lama menjadi pusat aktivitas ekonomi kelautan. Infrastruktur yang relatif lengkap membuat wilayah ini menjadi magnet bagi pelaku usaha dan investor.
Di posisi kedua, Sulawesi Selatan menunjukkan performa yang tidak kalah impresif. Nilai PDRB perikanannya mencapai sekitar Rp32,6 triliun, mempertegas peran kawasan timur dalam peta ekonomi nasional.
Pertumbuhan provinsi ini didorong oleh posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia timur. Makassar menjadi simpul logistik yang menghubungkan produksi dan distribusi hasil laut.
Aktivitas perikanan di wilayah pesisirnya berkembang pesat, baik dari sektor tangkap maupun budidaya. Hal ini menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu destinasi investasi yang semakin diperhitungkan.
Sejumlah provinsi lain juga menunjukkan kontribusi penting dalam ekonomi perikanan nasional. Lampung, Riau, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menjadi tulang punggung produksi dan konsumsi.
Lampung dikenal kuat dalam budidaya udang dan ikan air tawar yang berorientasi ekspor. Riau diuntungkan oleh kedekatan dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka.
Sementara itu, Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki pasar domestik besar yang terus menyerap produksi. Kombinasi produksi dan konsumsi ini menciptakan stabilitas ekonomi di sektor perikanan.
Di sisi lain, Sulawesi Tenggara muncul sebagai kekuatan baru. Sumber daya laut yang melimpah menjadikan provinsi ini sebagai kandidat pusat pertumbuhan masa depan.
Namun besarnya nilai ekonomi tidak selalu mencerminkan ketergantungan suatu daerah pada sektor perikanan. Untuk memahami hal itu, kontribusi terhadap total PDRB menjadi indikator yang lebih relevan.
Dalam konteks ini, Maluku menempati posisi tertinggi. Sekitar 13,16 persen ekonomi provinsi ini ditopang langsung oleh sektor perikanan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa laut merupakan fondasi utama kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Ketergantungan tinggi ini juga berarti risiko ekonomi lebih besar jika sektor terganggu.
Posisi berikutnya ditempati Papua Selatan dengan kontribusi sekitar 10,79 persen. Disusul oleh Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo dengan kontribusi di atas 8 persen.
Pengamat perikanan dan kelautan, Suhana mengatakan, di wilayah-wilayah tersebut, sektor perikanan bukan sekadar pelengkap ekonomi. Ia menjadi penggerak utama yang menentukan kesejahteraan masyarakat.
“Tentu saja, bagi pelaku usaha, data ini memberikan sinyal penting terkait arah investasi. Daerah dengan ketergantungan tinggi biasanya lebih responsif terhadap pertumbuhan sektor perikanan,” ujarnya.
Ketika produksi meningkat, efeknya langsung terasa pada daya beli dan aktivitas ekonomi lokal. Sebaliknya, gangguan produksi dapat dengan cepat memukul perekonomian daerah.
Karena itu, dukungan infrastruktur menjadi krusial di wilayah-wilayah tersebut. Rantai dingin, akses pembiayaan, dan stabilitas pasar menjadi kebutuhan mendesak.
Perubahan paling menarik terlihat dari laju pertumbuhan dalam dua tahun terakhir. Sejumlah provinsi di kawasan timur mencatat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah barat.
Nusa Tenggara Timur tumbuh sekitar 14,55 persen. Disusul oleh Sulawesi Utara sebesar 13,9 persen dan Sulawesi Selatan 12,21 persen.
Maluku juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 11,74 persen. Angka-angka ini menunjukkan adanya pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi kelautan.
Menurut Suhana, pertumbuhan tersebut didorong oleh kombinasi beberapa faktor. Ketersediaan sumber daya ikan, peningkatan permintaan ekspor, dan pembangunan infrastruktur menjadi pemicu utama.
Selain itu, konektivitas logistik antarwilayah yang semakin membaik turut mempercepat distribusi hasil laut. Hal ini membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha di kawasan timur.
Jika dibandingkan secara regional, terdapat perbedaan struktur ekonomi yang cukup mencolok. Kawasan barat unggul dari sisi nilai ekonomi total, tetapi kontribusi sektor perikanannya relatif kecil.
“Kontribusi sektor ini di wilayah barat hanya sekitar 1,43 persen dari total ekonomi. Sebaliknya, di kawasan timur kontribusinya mencapai sekitar 6,12 persen,” tuturnya.
Perbedaan ini menunjukkan karakter ekonomi yang berbeda antara kedua kawasan. Di barat, perikanan merupakan sektor besar, tetapi bukan sektor utama.
Sementara di timur, perikanan menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ketergantungan ini menjadikan sektor kelautan sebagai prioritas pembangunan.
Kondisi tersebut menuntut pendekatan kebijakan yang berbeda. Strategi pembangunan tidak bisa disamaratakan antara wilayah barat dan timur.
Di wilayah barat, fokus utama adalah peningkatan efisiensi dan nilai tambah. Hilirisasi dan penguatan ekspor menjadi kunci daya saing.
Sementara di kawasan timur, lanjut Suhana, prioritasnya adalah membuka akses dan memperkuat infrastruktur dasar. Pelabuhan, penyimpanan dingin, dan pembiayaan menjadi kebutuhan utama.
“Hasil indeks daya saing perikanan memperkuat temuan ini. Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Sulawesi Tenggara dinilai paling siap bersaing secara nasional,” jelasnya.
Provinsi-provinsi tersebut memiliki kombinasi ukuran ekonomi, pertumbuhan, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Hal ini menjadikan mereka sebagai pusat kekuatan saat ini.
Di sisi lain, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Utara memiliki potensi besar di masa depan. Pertumbuhan yang tinggi menjadi indikator awal kebangkitan kawasan timur.
Jika didukung investasi yang konsisten, wilayah ini dapat menjadi pemain utama dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Potensi sumber daya yang besar menjadi modal utama.
Meski prospeknya menjanjikan, sejumlah tantangan masih membayangi. Banyak daerah masih menjual produk dalam bentuk mentah dengan nilai tambah rendah.
Kondisi ini membuat keuntungan lebih besar dinikmati oleh daerah lain atau negara tujuan ekspor. Rantai nilai domestik belum sepenuhnya optimal.
Suhana juga mengungkapkan, masalah lain adalah keterbatasan fasilitas penyimpanan dan distribusi. Kerugian pascapanen masih tinggi akibat minimnya infrastruktur rantai dingin.
Akses pembiayaan bagi nelayan dan pembudidaya juga masih menjadi kendala. Skala usaha kecil membuat mereka sulit mengakses sumber modal formal.
Selain itu, risiko perubahan iklim dan kerusakan ekosistem pesisir semakin nyata. Konflik pemanfaatan ruang laut juga menjadi tantangan yang perlu dikelola.
“Secara keseluruhan, ekonomi kelautan Indonesia berada di titik persimpangan penting. Jawa masih menjadi pusat kekuatan lama yang dominan,” paparnya.
Namun kawasan timur mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan sebagai mesin pertumbuhan baru. Pergeseran ini membuka peluang sekaligus tantangan.
Bagi pelaku usaha, momentum ini menjadi kesempatan untuk memperluas investasi ke wilayah timur. Potensi yang besar menawarkan ruang pertumbuhan yang luas.
Bagi pemerintah, ini adalah waktu yang tepat untuk menjadikan sektor kelautan sebagai strategi pembangunan nasional. Kebijakan yang tepat dapat mempercepat transformasi ekonomi.
“Jika dikelola dengan baik, laut Indonesia tidak hanya menjadi identitas geografis. Ia dapat menjadi sumber kemakmuran yang nyata dan berkelanjutan,” pungkas Suhana.