TRUMBU – Langit Istana Kepresidenan siang itu, Senin (20/4) tampak seperti biasanya, tetapi ruang rapat terbatas menyimpan agenda besar yang akan menentukan masa depan pesisir utara Jawa. Di balik meja panjang, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri untuk membahas satu proyek raksasa yang telah lama menjadi wacana, yakni Giant Sea Wall (GSW).
Bagi pemerintah, proyek tanggul laut raksasa bukan sekadar infrastruktur, melainkan simbol perlindungan negara terhadap jutaan warganya. Namun yang menarik, dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo tidak hanya berbicara soal beton, teknologi, atau investasi. Ia justru menekankan satu hal yang jarang muncul dalam proyek berskala besar, yakni peran aktif kampus dan para dosen.
Rapat terbatas itu digelar di Istana Negara, Jakarta dan berlangsung hingga Senin sore tersebut, dengan menghadirkan jajaran kementerian strategis, mulai dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, hingga perwakilan dari Danantara.
Fokus pembahasannya adalah percepatan pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa yang selama ini rentan terhadap banjir rob dan abrasi.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo secara tegas meminta agar dunia akademik dilibatkan secara aktif. Arahan itu bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari strategi besar untuk memastikan proyek berjalan berbasis ilmu pengetahuan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto yang juga hadir dalam rapat terbatas itu mengungkapkan bahwa para guru besar dan peneliti akan segera dihimpun untuk masuk dalam tim proyek. Pemerintah, tidak ingin lagi keterlibatan kampus sekadar formalitas.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pendekatan pembangunan mulai bergeser. Dari yang semula berbasis proyek fisik semata, kini diarahkan menjadi proyek berbasis riset dan inovasi.
Brian menyebutkan proyek tanggul laut ini bakal menyelamatkan 60 persen kawasan industri dan lebih dari 30 juta penduduk. Maka dari itu, kata Brian, kementeriannya diminta untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan proyek tersebut.
“Banyak hasil-hasil penelitian di kampus yang sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang. Itu juga nanti kami diminta berpartisipasi aktif,” tutur Brian di kompleks Istana Kepresidenan pada Senin sore.
Dia menjelaskan, dosen-dosen di perguruan tinggi yang selama ini sudah melakukan penelitian terkait dengan tanggul laut raksasa ini akan dilibatkan guna mendukung percepatan pembangunan proyek sekaligus membuatnya lebih efisien.
Bahkan, kata Brian, kementeriannya bakal mulai mengundang sejumlah guru besar yang memiliki kiprah di bidang yang berhubungan dengan proyek giant sea wall itu. Brian mengatakan para akademikus akan diajak bertemu dengan Kepala (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf.
“Langsung nanti pekan depan kami akan mengundang beberapa guru besar yang memang sudah memiliki keahlian dan terlibat pada beberapa kasus untuk beberapa proyek, ya. Untuk pembuatan daratan, reklamasi dan sejenisnya,” kata Brian.
Menurut pemerintah, Giant Sea Wall bukan proyek biasa. Infrastruktur ini dirancang untuk melindungi sekitar 60 persen kawasan industri nasional serta lebih dari 30 juta penduduk yang tinggal di pesisir utara Jawa.

Angka tersebut menggambarkan skala dampak yang sangat besar. Jika gagal, konsekuensinya bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga ancaman sosial bagi jutaan warga.
Di sinilah peran akademisi menjadi krusial. Pemerintah melihat bahwa kampus memiliki banyak hasil riset yang selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam kebijakan publik.
Beberapa penelitian bahkan telah diuji di lapangan, seperti di wilayah Demak dan Semarang. Hasil tersebut dinilai relevan untuk mendukung desain dan efisiensi pembangunan tanggul laut raksasa.
Presiden tampaknya ingin memastikan bahwa proyek ini tidak mengulang kesalahan masa lalu. Banyak proyek besar di Indonesia gagal bukan karena kurang dana, melainkan minimnya basis ilmiah dalam perencanaan.
Dengan melibatkan dosen dan peneliti, pemerintah berharap setiap keputusan memiliki landasan akademik yang kuat. Hal ini mencakup aspek teknis konstruksi, dinamika oseanografi, hingga dampak lingkungan jangka panjang.
Selain itu, keterlibatan kampus juga diharapkan mempercepat proses inovasi. Dunia akademik memiliki kemampuan untuk menghasilkan solusi alternatif yang lebih efisien dan adaptif.
Dalam konteks ini, Giant Sea Wall tidak lagi hanya menjadi proyek pemerintah. Ia berubah menjadi proyek kolaboratif antara negara dan dunia ilmu pengetahuan.
Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan. Presiden meminta agar eksekusi proyek tidak berlarut-larut, mengingat urgensi perlindungan pesisir yang semakin tinggi.
Namun percepatan tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan harus tetap melalui perencanaan matang dan kajian mendalam.
Didit Herdiawan Ashaf, menyebut proyek ini masih dalam tahap perencanaan detail. Fokus utama saat ini adalah pematangan desain dan pemanfaatan sumber daya nasional. Artinya, pemerintah masih membuka ruang untuk berbagai masukan, termasuk dari akademisi. Inilah momentum bagi kampus untuk benar-benar terlibat dalam pembangunan nasional.
Bagi pemerintah, Giant Sea Wall juga merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Infrastruktur ini tidak hanya bertujuan melindungi wilayah pesisir, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pantai utara Jawa merupakan jantung industri dan logistik Indonesia. Gangguan di wilayah ini dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, pendekatan yang digunakan harus komprehensif. Tidak cukup hanya membangun tanggul, tetapi juga memahami dinamika laut dan perubahan iklim yang terus berkembang.
Keterlibatan akademisi diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Kampus memiliki kapasitas untuk melakukan pemodelan, simulasi, hingga analisis risiko yang lebih mendalam.
Selain itu, kolaborasi ini juga membuka peluang bagi pengembangan teknologi dalam negeri. Pemerintah ingin memastikan bahwa proyek ini tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi impor.
Artinya, Giant Sea Wall dapat menjadi katalis bagi kemajuan riset nasional. Tidak hanya menyelesaikan masalah pesisir, tetapi juga mendorong inovasi di berbagai bidang.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat ekosistem riset di Indonesia. Selama ini, banyak hasil penelitian yang tidak terserap dalam kebijakan publik.
Selain itu, aspek lingkungan juga menjadi perhatian serius. Pembangunan tanggul laut harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem pesisir.
Di sinilah pentingnya pendekatan berbasis sains. Dengan dukungan akademisi, setiap risiko dapat diidentifikasi sejak awal dan diminimalkan.
Pemerintah tampaknya menyadari bahwa proyek ini akan menjadi warisan jangka panjang. Keputusan yang diambil hari ini akan berdampak hingga puluhan tahun ke depan.
Kini, semua mata tertuju pada bagaimana proyek ini akan dijalankan. Apakah benar mampu menjadi solusi bagi pesisir utara Jawa, atau justru menambah persoalan baru.
Tentu saja, keputusan untuk melibatkan akademisi membuka babak baru dalam pembangunan nasional. Sebuah pendekatan yang mencoba menggabungkan kekuatan negara dan ilmu pengetahuan dalam satu arah yang sama.

