TRUMBU – Di balik jernihnya air laut dan riuhnya aktivitas pelabuhan perikanan, ada ancaman yang tak terlihat oleh mata manusia, kontaminasi radioaktif yang dapat merusak rantai pangan laut.
Kini, Indonesia mengambil langkah serius untuk memastikan setiap ikan yang dikonsumsi dan diekspor tetap aman, bersih, dan terbebas dari bahaya tersebut.
Di Jakarta, upaya itu diwujudkan melalui kolaborasi yang tidak biasa antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri. Dua institusi ini bersatu untuk menghadirkan sistem pengawasan mutu yang lebih ketat, memadukan sains, teknologi, dan keahlian lapangan.
Sebagai otoritas utama di sektor kelautan dan perikanan, KKP memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas hasil laut Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, KKP menggandeng Brimob sebagai mitra strategis untuk memperkuat deteksi potensi bahaya yang tidak kasatmata.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan Korps Brimob Polri yang lengsung dipimpin oleh Komandan Korps Brimob, Komjen Pol. Ramdani Hidayat, S.H.
Penandatanganan berlangsung di Markas Komando Pasukan Brimob di Kelapa Dua, Depok, pada 23 April 2026, sebuah lokasi yang identik dengan kesiapsiagaan menghadapi ancaman berisiko tinggi.
Di balik kolaborasi tersebut, terdapat peran penting Pasukan Gegana, unit elite Brimob yang selama ini dikenal dalam penanganan bahan berbahaya dan berisiko tinggi. Kini, keahlian mereka diperluas ke ranah pangan, khususnya dalam mendeteksi radionuklida pada produk perikanan.
Kemampuan Pasukan elite ini dalam pemindaian dan identifikasi zat radioaktif menjadi elemen kunci dalam sistem pengawasan ini. Teknologi dan pengalaman mereka diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap rantai pasok pangan laut Indonesia.
“Salah satunya kami menjalin kerja sama dengan Brimob Polri yang membawahi unit Pasukan Gegana dengan keahlian dalam pemindaian dan deteksi radionuklida untuk mendukung tusi Badan Mutu KKP,” ujar Kepala Badan Mutu KKP Ishartini dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 27 April.
Menurut Ishartini, kerja sama ini bukan sekadar formalitas administratif. Kolaborasi ini dirancang untuk mendukung sistem sertifikasi yang memastikan produk perikanan Indonesia bebas dari kontaminasi radioaktif.
Sertifikasi tersebut menjadi penting dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar global. Dalam dunia perdagangan internasional, keamanan pangan kini menjadi salah satu faktor utama yang menentukan daya saing.
“PKS yang saya tandatangani ini memiliki ruang lingkup memang implementasinya untuk mendukung tusi KKP, yaitu pendayagunaan SDM dan sarpras untuk melaksanakan skema sertifikasi bebas radioaktif produk perikanan, pengendalian kontaminasi zat radioaktif, pertukaran data serta peningkatan kapasitas,” terangnya.
Langkah ini juga mencerminkan perubahan paradigma dalam pengelolaan perikanan. Laut tidak lagi hanya dilihat sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai ekosistem yang harus dijaga dari ancaman modern, termasuk polusi radioaktif.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu keamanan pangan laut menjadi perhatian global. Negara-negara importir semakin ketat dalam menetapkan standar, terutama terkait kontaminasi bahan berbahaya yang dapat berdampak pada kesehatan manusia.
Indonesia merespons tantangan ini dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap produk yang keluar dari perairan Indonesia memenuhi standar internasional.
Hasilnya mulai terlihat dari meningkatnya kepercayaan pasar global. Salah satu indikatornya adalah kembali terbukanya akses ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat setelah sebelumnya menghadapi hambatan.
Sejak peluncuran sertifikasi bebas radioaktif pada 31 Oktober 2025 hingga 20 April 2026, Indonesia telah mengirimkan ribuan kontainer udang ke berbagai negara. Total ekspor mencapai 3.202 kontainer dengan nilai lebih dari Rp8 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.462 kontainer telah memasuki pasar Amerika Serikat. Angka ini menunjukkan bahwa upaya penguatan mutu tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada kinerja ekonomi nasional.
Di balik angka-angka tersebut, ada cerita tentang bagaimana sains dan kebijakan bertemu untuk menjaga kualitas pangan. Ada pula kerja keras para petugas di lapangan yang memastikan setiap produk memenuhi standar ketat sebelum dikirim ke luar negeri.
Upaya ini menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap pangan tidak selalu terlihat secara langsung. Namun dengan teknologi, kolaborasi, dan komitmen, ancaman tersebut dapat diidentifikasi dan dikendalikan.
Bagi Indonesia, menjaga mutu hasil laut bukan hanya soal memenuhi standar ekspor. Ini adalah tentang melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga reputasi sebagai negara maritim yang bertanggung jawab.
Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, langkah KKP dan Brimob menjadi contoh bagaimana kolaborasi lintas sektor dapat menghadirkan solusi. Sebuah upaya yang memastikan bahwa kekayaan laut Indonesia tetap aman, tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.
Isu radioaktif di Indonesia tidak muncul tiba-tiba dalam konteks sektor pangan atau perikanan. Ia berakar dari perkembangan teknologi nuklir global, dinamika industri, serta beberapa kejadian spesifik di dalam negeri yang kemudian meningkatkan kewaspadaan publik dan pemerintah.
Pada tahap awal, Indonesia sebenarnya bukan negara dengan sejarah kecelakaan nuklir besar seperti Chernobyl disaster di Ukraina atau Fukushima Daiichi nuclear disaster di Jepang. Namun, dampak dari peristiwa global tersebut ikut membentuk kebijakan kehati-hatian Indonesia terhadap paparan radioaktif, terutama pada pangan dan lingkungan.
Sejak dekade 1970-an, Indonesia telah memanfaatkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, seperti riset, kesehatan, dan pertanian. Lembaga yang berperan penting dalam pengawasan ini adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), yang kini terintegrasi dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Aktivitas ini meliputi penggunaan radioisotop untuk penelitian, iradiasi pangan, serta pengujian material.
Meski demikian, penggunaan bahan radioaktif selalu memiliki risiko jika tidak dikelola dengan ketat. Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik terjadi pada 2020 di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Saat itu, ditemukan paparan radioaktif jenis Cesium-137 di lahan kosong dekat permukiman warga.
Kasus ini menjadi titik balik penting dalam kesadaran publik terhadap risiko radioaktif. Investigasi menunjukkan bahwa sumber radiasi berasal dari material lama yang tidak terkelola dengan baik, diduga terkait aktivitas industri atau penelitian di masa lalu.
Temuan tersebut memicu kekhawatiran luas karena lokasinya berada di area padat penduduk. Pemerintah melalui berbagai lembaga segera melakukan dekontaminasi dan pengamanan lokasi untuk mencegah paparan lebih lanjut.
Selain kasus domestik, kekhawatiran terhadap radioaktif di Indonesia juga dipengaruhi oleh peristiwa global, khususnya pasca-Fukushima 2011. Setelah kejadian tersebut, banyak negara, termasuk Indonesia, meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan impor, terutama dari Jepang.
Produk perikanan menjadi salah satu fokus utama pengawasan. Hal ini karena organisme laut berpotensi menyerap zat radioaktif seperti cesium dan strontium yang dapat terakumulasi dalam jaringan tubuh.
Indonesia kemudian memperketat standar keamanan pangan melalui pengujian laboratorium. Setiap produk impor dari wilayah terdampak harus melalui proses verifikasi ketat untuk memastikan bebas dari kontaminasi radioaktif.
Dalam konteks domestik, kekhawatiran tidak hanya berasal dari luar negeri. Aktivitas industri, limbah medis, serta penggunaan bahan radioaktif dalam riset juga menjadi potensi sumber risiko jika tidak diawasi secara optimal.
Badan pengawas seperti Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) memiliki peran penting dalam memastikan semua penggunaan bahan radioaktif sesuai standar keselamatan. Pengawasan mencakup izin penggunaan, penyimpanan, hingga pembuangan limbah radioaktif.
Namun, tantangan utama di Indonesia adalah luasnya wilayah dan beragamnya aktivitas yang melibatkan bahan radioaktif. Dari rumah sakit hingga industri, potensi paparan dapat muncul di berbagai sektor.
Dalam beberapa tahun terakhir, isu radioaktif mulai dikaitkan dengan keamanan pangan, termasuk produk perikanan. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran global terhadap food safety dan traceability.
Pasar internasional, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, menerapkan standar ketat terkait kontaminasi bahan berbahaya. Produk yang tidak memenuhi standar dapat ditolak atau bahkan dilarang masuk.
Kondisi ini mendorong Indonesia untuk memperkuat sistem jaminan mutu. Sertifikasi bebas radioaktif menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya saing ekspor.
Langkah terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menggandeng Brimob Polri mencerminkan eskalasi serius dalam pengawasan ini. Keterlibatan Pasukan Gegana menunjukkan bahwa isu radioaktif tidak lagi dipandang sebagai ancaman kecil.
Keahlian Gegana dalam deteksi radionuklida membawa pendekatan baru dalam pengawasan pangan. Teknologi pemindaian yang sebelumnya digunakan untuk keamanan kini diterapkan pada sektor perikanan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa isu radioaktif telah berevolusi dari sekadar masalah teknis menjadi isu strategis nasional. Ia menyangkut kesehatan publik, perdagangan internasional, dan reputasi negara.
Di sisi lain, data menunjukkan bahwa kasus paparan radioaktif di Indonesia relatif terkendali dibanding negara lain. Tidak ada insiden besar yang berdampak luas terhadap populasi.
Namun, justru karena belum terjadi krisis besar, pendekatan pencegahan menjadi sangat penting. Pemerintah berupaya memastikan bahwa potensi risiko dapat diantisipasi sejak dini.
Kesadaran masyarakat juga mulai meningkat, terutama setelah kasus Serpong dan pemberitaan global. Publik kini lebih kritis terhadap keamanan pangan dan lingkungan.
Dalam jangka panjang, penguatan sistem pengawasan menjadi kunci utama. Integrasi antara lembaga riset, regulator, dan aparat keamanan diperlukan untuk menciptakan sistem yang solid.
Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara dengan standar keamanan pangan laut yang tinggi. Dengan sumber daya laut yang besar, reputasi sebagai produsen seafood aman dapat menjadi keunggulan kompetitif.
Pada akhirnya, isu radioaktif di Indonesia bukan hanya tentang ancaman, tetapi juga tentang kesiapan. Sejauh mana negara mampu mengelola risiko, menjaga kepercayaan, dan memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi benar-benar aman.