TRUMBU – Di sebuah pelabuhan perikanan yang tak pernah benar-benar tidur, peti-peti berpendingin berisi rajungan bergerak pelan menuju kapal kargo, menembus rantai dingin yang menentukan nasib komoditas bernilai jutaan dolar.
Dari tangan nelayan pesisir hingga meja makan restoran premium di Amerika Serikat, perjalanan rajungan Indonesia menyimpan cerita tentang ambisi ekonomi yang besar, tapi juga sekaligus kerentanan yang tak selalu terlihat di balik angka ekspor.
Industri rajungan Indonesia tengah menikmati lonjakan nilai ekspor, tetapi di saat yang sama menyimpan kerentanan struktural yang tak bisa diabaikan. Data terbaru menunjukkan kinerja yang impresif, namun pola perdagangan dan struktur pasar mengindikasikan risiko besar bagi keberlanjutan sektor ini.
Dalam tiga tahun terakhir, ekspor rajungan Indonesia bergerak fluktuatif sebelum mencapai titik tertinggi pada 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor rajungan pada 2022 mencapai USD 209,4 juta dengan volume 7,35 juta kilogram, mencerminkan permintaan global yang masih kuat pascapandemi.
Namun, pada 2023, nilai ekspor turun menjadi sekitar USD 173 juta dengan volume 6,42 juta kilogram. Penurunan ini mencerminkan tekanan eksternal, mulai dari pelemahan ekonomi global hingga perubahan pola konsumsi di negara tujuan utama.
Kondisi berbalik pada 2024 ketika nilai ekspor melonjak menjadi USD 232,2 juta dengan volume 9,2 juta kilogram. Kenaikan tersebut lebih banyak didorong oleh peningkatan volume, bukan harga, sehingga rata-rata harga justru turun ke kisaran USD 25 per kilogram.
Pada 2025, industri mulai menunjukkan keseimbangan yang lebih sehat antara volume dan nilai. Nilai ekspor naik menjadi USD 237,3 juta, tertinggi dalam periode empat tahun terakhir. Meskipun volume sedikit turun menjadi 8,78 juta kilogram, sementara harga kembali menguat ke sekitar USD 27 per kilogram.
Merespons data tersebut, pengamat perikanan dan kelautan, Suhana mengatakan, pola ini menunjukkan bahwa strategi pengendalian produksi dapat menghasilkan nilai ekonomi lebih optimal dibandingkan ekspansi volume semata. Dengan kata lain, kualitas dan efisiensi mulai memainkan peran yang lebih penting dibanding kuantitas dalam menentukan kinerja ekspor.
Di balik angka-angka tersebut, struktur pasar rajungan Indonesia masih sangat terkonsentrasi. Pada 2025, sekitar 90,5 persen nilai ekspor bergantung pada pasar Amerika Serikat, menjadikannya tujuan utama yang nyaris tak tergantikan.
“Ketergantungan ini menciptakan risiko sistemik yang signifikan,” ujar Suhana.
Sebagaiaman diketahui, perubahan kebijakan impor, isu keberlanjutan, atau fluktuasi permintaan di Amerika Serikat dapat langsung mengguncang seluruh rantai industri rajungan di Indonesia.
Di luar Amerika Serikat, negara seperti Singapura, Australia, dan Inggris memang menjadi pasar alternatif. Namun kontribusi mereka masih relatif kecil dan belum mampu mengimbangi dominasi pasar utama.
Menariknya, beberapa pasar kecil justru menawarkan harga yang lebih tinggi. Singapura, misalnya, mencatat harga rata-rata yang melampaui harga global, menandakan adanya segmen premium yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh eksportir Indonesia.
“Fenomena ini menunjukkan bahwa pasar rajungan sebenarnya tersegmentasi. Negara tertentu lebih menghargai kualitas dan produk olahan bernilai tambah, sementara pasar lain masih berorientasi pada volume dan harga rendah,” ujar Suhana.
Selain pasar, kata Suhana, persoalan lain terletak pada struktur logistik yang sangat terpusat di Pulau Jawa. Sebagian besar ekspor rajungan dilakukan melalui pelabuhan besar seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Tanjung Emas.
Padahal, sumber bahan baku rajungan tersebar di berbagai wilayah pesisir luar Jawa. Daerah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi menjadi basis utama penangkapan, tetapi tidak menjadi pusat ekspor.
Kondisi ini menciptakan rantai pasok yang panjang dan tidak efisien. Produk harus dikirim terlebih dahulu ke Jawa sebelum diekspor, meningkatkan biaya logistik dan risiko penurunan kualitas akibat gangguan rantai dingin.
Di sisi lain, pelabuhan di luar Jawa seperti Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Banjarmasin masih memiliki peran terbatas dalam ekspor rajungan.
“Minimnya peran pelabuhan daerah menunjukkan ketimpangan infrastruktur logistik nasional. Hal ini sekaligus menjadi hambatan dalam upaya pemerataan nilai tambah di sektor perikanan,” paparnya.
Jika dilihat secara keseluruhan, industri rajungan Indonesia menghadapi dua risiko utama. Pertama, ketergantungan pada satu pasar utama, dan kedua, konsentrasi logistik di satu wilayah.
Kedua faktor ini membuat industri menjadi rentan terhadap guncangan eksternal. Ketika salah satu terganggu, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh nelayan hingga eksportir.
Di sisi lain, potensi ekonomi rajungan tetap sangat besar. Nilai ekspor yang mencapai lebih dari USD 237 juta atau setara nilainya setara sekitar Rp3,79 triliun (kurs dolar Rp 16.000). Hal ini menunjukkan bahwa komoditas ini memiliki daya saing tinggi di pasar global.
Namun, kata Suhana, tanpa perbaikan struktur bisnis, pertumbuhan tersebut berpotensi tidak berkelanjutan. Industri bisa terjebak dalam siklus volume tinggi tetapi margin rendah, atau bahkan mengalami penurunan akibat tekanan pasar.
Karena itu, pelaku usaha perlu mengubah strategi bisnis. Fokus tidak lagi hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah melalui pengolahan produk.
Produk seperti daging rajungan pasteurisasi, makanan siap saji, dan olahan premium memiliki margin yang lebih tinggi dibandingkan produk mentah. Pengembangan produk ini dapat meningkatkan daya saing sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu segmen pasar.
“Diversifikasi pasar juga menjadi langkah penting. Negara seperti Jepang, Uni Eropa, dan Timur Tengah memiliki potensi besar sebagai tujuan ekspor alternatif dengan daya beli tinggi,” jelasnya.
Selain itu, standar keberlanjutan dan ketelusuran produk semakin menjadi syarat utama dalam perdagangan global. Sertifikasi internasional dan praktik penangkapan berkelanjutan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan.
Dari sisi pemerintah, dukungan kebijakan sangat krusial. Diplomasi perdagangan perlu diperkuat untuk membuka akses pasar baru dan mengurangi hambatan tarif maupun non-tarif.
Pembangunan infrastruktur logistik di luar Jawa juga harus dipercepat. Pelabuhan ekspor di daerah perlu dikembangkan agar proses ekspor bisa dilakukan langsung dari sumber bahan baku.
Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi di wilayah pesisir. Nilai tambah tidak lagi terkonsentrasi di Jawa, melainkan tersebar ke seluruh daerah penghasil.
“Penguatan regulasi pengelolaan rajungan juga menjadi kunci keberlanjutan. Aturan mengenai ukuran tangkap, perlindungan induk, dan musim penangkapan harus ditegakkan secara konsisten,” tegas Suhana.
Tanpa pengelolaan yang baik, tekanan terhadap stok rajungan dapat meningkat dan mengancam keberlangsungan industri dalam jangka panjang.
Selain itu, dukungan pembiayaan dan teknologi bagi pelaku usaha kecil perlu diperluas. Nelayan dan pengolah skala kecil merupakan tulang punggung industri ini, tetapi seringkali memiliki keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi.
Suhana juga menuturkan, dengan pendekatan yang terintegrasi antara pelaku usaha dan pemerintah, industri rajungan Indonesia memiliki peluang besar untuk naik kelas.
“Transformasi dari eksportir berbasis volume menjadi pemain global berbasis kualitas menjadi kunci masa depan sektor ini,” pungkas Suhana.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan lagi seberapa besar ekspor rajungan Indonesia, tetapi seberapa kuat fondasi industrinya. Tanpa perbaikan struktural, capaian besar hari ini bisa menjadi rapuh di masa depan.