TRUMBU – Pukul tiga dini hari di Pelabuhan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara, suasana masih gelap. Lampu-lampu kapal memantul di permukaan laut yang tenang. Satu per satu kapal nelayan merapat membawa tuna hasil tangkapan di laut.
Beberapa ekor masih tampak mengilap, tanda baru diangkat dari laut dalam. Para buruh angkut bergerak cepat. Es balok dihaluskan. Ikan dipindahkan ke keranjang plastik. Pedagang pengumpul mulai menawar.
Namun di tengah hiruk-pikuk itu, ada kegelisahan yang terus tumbuh di kalangan nelayan. Harga tuna memang kadang naik.
Permintaan ekspor tetap tinggi. Tetapi akses mereka ke pasar global justru semakin jauh. Banyak nelayan mulai merasa hanya menjadi penonton dalam industri yang sebenarnya mereka hidupkan sejak lama.
Ironinya, ancaman itu bukan datang dari menurunnya konsumsi ikan dunia. Sebaliknya, permintaan tuna global justru terus meningkat.
Ancaman datang dari perubahan wajah pasar internasional yang kini bergerak menuju standar baru: keberlanjutan, ketertelusuran, rendah emisi, dan transparansi rantai pasok. Pasar tuna dunia sedang berubah. Dan perubahan itu tidak lagi bersifat sementara.
Laporan terbaru Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan industri tuna global memasuki fase restrukturisasi besar-besaran.
Pasar kini tidak lagi semata ditentukan oleh siapa yang menangkap ikan paling banyak, melainkan siapa yang mampu menyediakan produk dengan standar keberlanjutan tertinggi. Dalam bahasa sederhana, pasar tuna kini “makin hijau”.
Konsumen di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang mulai menuntut lebih dari sekadar ikan segar. Mereka ingin mengetahui asal-usul ikan, alat tangkap yang digunakan, hingga kondisi tenaga kerja di kapal penangkap.
Restoran premium dan supermarket besar kini hanya mau membeli tuna yang memiliki sertifikasi keberlanjutan dan sistem traceability atau ketertelusuran penuh.
Tuna yang tidak dapat dilacak asal-usulnya perlahan tersingkir dari pasar premium dunia. Di titik itulah Indonesia menghadapi paradoks besar.
Sebagai negara kepulauan dengan salah satu sumber daya tuna terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya memiliki modal luar biasa untuk menjadi penguasa pasar global.
Data FishStat FAO menunjukkan Indonesia merupakan produsen Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT) terbesar dunia pada 2024 dengan produksi lebih dari 1,4 juta ton.
Namun dominasi produksi ternyata tidak otomatis membuat Indonesia menjadi pemain utama dalam rantai nilai global.
Indonesia justru tertinggal dari negara-negara yang tidak memiliki sumber daya tuna sebesar Indonesia. Thailand, misalnya, tetap menjadi eksportir tuna olahan terbesar dunia berkat kekuatan industri pengolahan dan integrasi rantai pasok yang jauh lebih matang.
Menurut pakar perikanan dan kelautan, Suhana, di sinilah akar persoalannya. Selama bertahun-tahun, pembangunan sektor perikanan Indonesia terlalu terobsesi pada produksi.
“Keberhasilan selalu diukur dari berapa ton ikan ditangkap, bukan seberapa besar nilai ekonomi yang diciptakan. Paradigma lama itu kini mulai runtuh di pasar global,” ujar Suhana.
Ekonom perikanan Suhana menyebut kondisi tersebut sebagai “structural leakage of value” atau kebocoran nilai ekonomi dari negara produsen ke negara pengolah.
“Indonesia menangkap ikan, tetapi keuntungan terbesar justru dinikmati negara lain yang memiliki industri pengolahan, teknologi rantai dingin, sertifikasi, dan akses pasar premium,” imbuhnya.
Suhana juga menuturkan, selama dunia masih membeli tuna mentah dalam jumlah besar, model seperti itu mungkin masih bertahan. Namun kini pasar berubah.
FAO mencatat impor tuna utuh beku dunia turun sekitar 10,73 persen. Sebaliknya, permintaan produk bernilai tambah seperti fillet, steak, dan tuna olahan justru meningkat tajam. Produk fillet dan steak tuna tumbuh sekitar 10,95 persen, sedangkan tuna olahan naik 12,35 persen.
Perubahan ini mengirim pesan jelas: dunia tidak lagi mencari ikan mentah murah. Dunia mencari produk berkualitas tinggi dengan standar keberlanjutan yang ketat.
“Masalahnya, sebagian besar nelayan Indonesia belum berada dalam sistem tersebut,” jelasnya.
Diketahui, struktur perikanan tuna nasional masih didominasi nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT. Mereka menyumbang sekitar 82 persen produksi tuna nasional.
Namun mayoritas pendaratan ikan masih terjadi di luar sistem pelabuhan resmi. Ikan sering berpindah tangan melalui rantai tengkulak panjang tanpa pencatatan memadai.
“Akibatnya, sistem traceability atau ketelusuran yang kini menjadi syarat utama pasar global sulit dibangun,” tegas Suhana.
Di pasar premium dunia, ketertelusuran menjadi segalanya. Konsumen ingin tahu ikan ditangkap kapan, di mana, oleh siapa, menggunakan alat tangkap apa, hingga bagaimana proses penyimpanannya.
Standar itu muncul karena meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan dan eksploitasi tenaga kerja di sektor perikanan.
Namun di banyak pelabuhan Indonesia, pencatatan hasil tangkapan masih manual. Data kapal tidak terintegrasi. Fasilitas penyimpanan dingin terbatas. Distribusi ikan melibatkan terlalu banyak perantara.
“Akibtanya rantai pasok tuna nasional menjadi rapuh sejak dari laut,” kata Suhana.
Padahal dalam industri tuna modern, kualitas ikan sangat ditentukan dalam hitungan jam setelah penangkapan. Kesalahan kecil dalam penanganan suhu dapat langsung menurunkan grade tuna dan memangkas harga jual secara drastis.
Persoalan cold chain atau rantai dingin menjadi salah satu titik paling lemah industri tuna Indonesia. Banyak kapal kecil tidak memiliki fasilitas pendingin memadai.
Di beberapa wilayah, nelayan masih bergantung pada es balok sederhana yang cepat mencair. Akibatnya, kualitas ikan turun sebelum sampai ke pabrik pengolahan.
Suhana menyebut kondisi ini sebagai quality trap, jebakan kualitas rendah yang membuat tuna Indonesia sulit masuk pasar premium dunia.
Masalah berikutnya adalah pembiayaan. Sebagian besar nelayan kecil masih dianggap tidak bankable. Penghasilan yang fluktuatif membuat akses kredit sulit diperoleh.
Imbasnya, nelayan tidak mampu membeli teknologi penanganan ikan yang lebih baik atau memperbesar skala usaha mereka. Padahal pasar global kini justru menuntut investasi teknologi yang mahal.
Sertifikasi keberlanjutan membutuhkan biaya. Sistem pelacakan digital membutuhkan infrastruktur. Standar ekspor baru dari Uni Eropa dan Amerika Serikat membutuhkan kepatuhan administratif yang tidak sederhana.
Dalam situasi seperti ini, perusahaan besar dengan modal kuat relatif lebih mudah beradaptasi. Sebaliknya, nelayan kecil perlahan tersisih dari rantai ekspor langsung dan semakin bergantung pada pengumpul besar.
“Transisi menuju “pasar hijau” akhirnya menciptakan paradoks baru,” kata Suhana.
Narasi keberlanjutan yang semestinya melindungi laut justru berpotensi menjadi mekanisme eksklusi ekonomi bagi nelayan tradisional apabila negara tidak hadir menciptakan sistem transisi yang adil.
Fenomena itu mulai terasa di berbagai sentra perikanan. Di Morotai, Maluku Utara, misalnya, penghentian sementara pembelian tuna oleh salah satu perusahaan pengolahan langsung menimbulkan kekhawatiran di kalangan nelayan.
Ketergantungan nelayan terhadap segelintir pembeli besar menunjukkan lemahnya posisi tawar mereka dalam rantai industri. Padahal di sisi lain, industri tuna global justru sedang menikmati kenaikan harga.
Pada triwulan pertama 2026, harga bahan baku cakalang di Bangkok melonjak dari sekitar 1.500 dolar AS per ton menjadi 2.000 dolar AS per ton hanya dalam waktu tiga bulan. Kenaikan lebih dari 33 persen itu menjadi sinyal kuat bahwa pasokan global mulai mengetat.
Namun kenaikan harga global tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Sebagian keuntungan justru terserap di rantai distribusi, pengolahan, logistik, dan perdagangan internasional. Nelayan tetap berada di posisi paling lemah dalam rantai nilai.
Persoalan itu diperparah oleh tekanan ekologis yang mulai nyata. Data Indonesia Tuna Consortium melaporkan volume tangkapan tuna nasional turun sekitar 20–30 persen di berbagai wilayah operasi dalam beberapa tahun terakhir akibat eksploitasi berlebih dan dampak perubahan iklim.
Penurunan stok membuat nelayan harus melaut lebih jauh dengan biaya operasional lebih tinggi. Solar bertambah mahal. Waktu melaut semakin panjang. Risiko keselamatan meningkat.
Dalam kondisi demikian, tuntutan sertifikasi global sering terasa seperti beban tambahan bagi nelayan kecil.
Masalah keberlanjutan juga tidak berhenti pada isu lingkungan. Dunia kini semakin menyoroti praktik ketenagakerjaan di sektor perikanan.
Laporan Greenpeace Southeast Asia pada 2026 mengungkap dugaan praktik kerja paksa dan eksploitasi tenaga kerja di sejumlah kapal pemasok tuna Indonesia untuk pasar Australia. Investigasi tersebut menemukan indikasi debt bondage atau penipuan kontrak kerja, dan penyalahgunaan kerentanan pekerja.
Kasus-kasus seperti itu membuat pasar global semakin agresif menerapkan standar sosial dalam perdagangan perikanan.
Kini, tuna bukan hanya soal protein laut. Tuna menjadi bagian dari politik lingkungan, etika tenaga kerja, hingga diplomasi perdagangan internasional.
Indonesia sebenarnya mulai menyadari perubahan arah pasar tersebut. Karena itu, pemerintah melalui Ministry of Marine Affairs and Fisheries mulai mendorong strategi penguatan ekspor berbasis standar internasional.
Pemerintah juga tengah mengupayakan penghapusan tarif ekspor tuna ke Jepang melalui revisi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
Namun langkah itu belum cukup. Karena, masalah mendasar industri tuna Indonesia bukan hanya akses pasar, melainkan ketidaksiapan sistem nasional menghadapi transformasi global.
Selama kebijakan masih sektoral, transformasi akan berjalan lambat. Karena belum ada harmonisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berbicara produksi. Kementerian Perindustrian berbicara hilirisasi. Kementerian Keuangan berbicara fiskal.
“Tetapi integrasi kebijakan hulu-hilir belum benar-benar terbentuk. Padahal negara-negara pesaing bergerak jauh lebih cepat,” tegas Suhana.
Thailand membangun industri pengolahan yang terintegrasi. Vietnam memperkuat logistik ekspor dan investasi kapal modern. Negara-negara Eropa justru mengurangi volume tangkapan tetapi meningkatkan nilai ekonomi melalui strategi less volume, higher value.
Indonesia masih terjebak pada logika lama: semakin banyak menangkap ikan dianggap semakin sukses. Padahal masa depan industri perikanan global tidak lagi ditentukan oleh volume semata.
Masa depan ditentukan oleh kualitas, efisiensi rantai pasok, keberlanjutan, dan kemampuan menciptakan nilai tambah.
Tanpa perubahan strategi besar, Indonesia berisiko mengalami paradoks permanen: menjadi raksasa produksi tetapi tetap menjadi pemain pinggiran dalam ekonomi tuna dunia.
Nelayan akan tetap melaut. Laut Indonesia akan tetap kaya tuna. Namun keuntungan terbesar akan terus dinikmati negara lain yang lebih siap membaca arah pasar global.
Di pelabuhan-pelabuhan kecil Indonesia, perubahan itu mungkin belum sepenuhnya terasa. Kapal-kapal masih berangkat melaut dengan cara lama yang sama. Tetapi jauh di luar sana, di ruang rapat supermarket Eropa dan perusahaan makanan global, standar baru sedang ditetapkan.
Dan standar itu perlahan menentukan siapa yang akan bertahan dalam industri tuna dunia, hingga satuu per satu yang akan tersingkir.