TRUMBU – Ada kecemasan baru yang diam-diam tumbuh: apakah ikan yang dikonsumsi benar-benar aman, atau justru membawa jejak polusi laut yang tak terlihat?
Kegelisahan itu kini bukan sekadar opini, melainkan temuan ilmiah. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal npj Science of Food tahun 2026 mengungkap pergeseran besar dalam persepsi konsumen global terhadap seafood tradisional.
Penelitian yang dilakukan Wood dan tim tersebut menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 20 pemangku kepentingan industri protein alternatif di Amerika Serikat. Mereka terdiri dari regulator, pelaku usaha, investor, asosiasi industri, organisasi non-profit, hingga akademisi.
Hasilnya menunjukkan satu benang merah yang kuat: meningkatnya kekhawatiran konsumen terhadap keamanan seafood konvensional. Isu seperti kandungan merkuri, mikroplastik, polutan lingkungan, patogen, hingga parasit menjadi faktor utama yang mendorong perubahan preferensi pasar.
Temuan ini menandai titik balik penting dalam industri pangan global. Seafood tidak lagi hanya dinilai dari kesegaran atau rasa, tetapi dari tingkat keamanan dan transparansi produksinya.
Dalam konteks ini, keamanan pangan telah bertransformasi menjadi faktor strategis. Negara atau produsen yang mampu menjamin kualitas dan kebersihan produknya akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar global.
Bagi Indonesia, perubahan ini datang pada momentum yang krusial. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa sekaligus tantangan besar dalam menjaga kualitasnya.
Namun di balik tantangan itu, tersimpan peluang yang sangat besar. Indonesia tidak hanya memiliki sumber daya laut melimpah, tetapi juga ruang luas untuk mengembangkan budidaya laut yang lebih terkontrol dan aman.
Data terbaru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa potensi kawasan budidaya laut Indonesia mencapai lebih dari 12,1 juta hektare. Luasan ini terdiri dari sekitar 8,5 juta hektare di wilayah perairan hingga 12 mil laut, serta lebih dari 3,6 juta hektare di wilayah di luar batas tersebut.
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran kekuatan spasial yang dimiliki Indonesia. Dengan kapasitas sebesar itu, Indonesia berpeluang menjadi pusat produksi seafood budidaya terbesar di dunia.
Peta potensi budidaya laut memperlihatkan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki peluang pengembangan. Dari barat hingga timur, laut Indonesia menyimpan potensi ekonomi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Di kawasan barat, wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, hingga Banten menunjukkan potensi signifikan. Kedekatan dengan jalur perdagangan internasional menjadikan kawasan ini strategis untuk ekspor.
Kepulauan Riau, misalnya, memiliki keunggulan geografis karena berada dekat dengan Singapura dan Malaysia. Posisi ini membuka akses langsung ke pasar global dengan biaya logistik yang relatif lebih efisien.
Sementara itu, wilayah Bangka Belitung dan pesisir timur Sumatera memiliki potensi besar untuk pengembangan marikultur. Komoditas seperti ikan laut, kerang, dan rumput laut dapat dikembangkan dengan skala industri.
Beranjak ke wilayah tengah, potensi budidaya laut terlihat kuat di Laut Jawa, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kawasan ini memiliki keunggulan dari sisi akses pasar domestik dan infrastruktur yang relatif lebih baik. Sementara, Sulawesi Selatan telah lama dikenal sebagai salah satu pusat perikanan nasional. Aktivitas budidaya, pengolahan, hingga distribusi hasil laut berkembang pesat di wilayah ini.
Di sisi lain, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki keunggulan dalam komoditas seperti rumput laut dan lobster. Kondisi perairan yang mendukung menjadikan kawasan ini ideal untuk pengembangan budidaya bernilai tinggi.
Namun potensi terbesar justru berada di kawasan timur Indonesia. Wilayah seperti Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, hingga Papua memiliki kualitas perairan yang relatif masih alami.
Tekanan industri di kawasan ini masih rendah, sehingga tingkat pencemaran juga lebih minim. Dalam konteks keamanan pangan global, kondisi ini menjadi keunggulan yang sangat penting.
Pengamat perikanan dan kelautan, Suhana mengatakan, banyak negara pesisir di dunia saat ini menghadapi masalah serius terkait polusi laut. Indonesia, khususnya wilayah timur, justru masih memiliki kawasan yang relatif bersih dan belum terdegradasi.
Keunggulan ini dapat menjadi fondasi untuk membangun citra seafood Indonesia sebagai produk yang aman dan berkualitas tinggi.
“Namun potensi ini hanya akan menjadi peluang jika dikelola dengan strategi yang tepat,” ujar Suhana.
Suhana juga menuturkan, temuan jurnal internasional tersebut seharusnya menjadi alarm sekaligus panduan. Indonesia tidak cukup hanya menjadi produsen seafood dalam jumlah besar, tetapi harus naik kelas menjadi produsen seafood terpercaya.
Karena itu, kepercayaan menjadi mata uang baru dalam perdagangan global. Konsumen kini tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli jaminan keamanan dan transparansi.
“Karena itu, pendekatan produksi harus berubah. Budidaya laut perlu diarahkan pada sistem yang terkontrol, higienis, dan berbasis data ilmiah,” tutur Suhana yang juga Wakil Rektor Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta (UTMJ).
Salah satu langkah strategis adalah membangun zona seafood aman nasional. Kawasan tertentu dapat ditetapkan sebagai sentra produksi seafood premium dengan standar lingkungan yang ketat.
Wilayah seperti Maluku, Natuna, Nusa Tenggara Timur, Raja Ampat, Halmahera, dan sebagian Sulawesi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai zona tersebut. Kawasan ini dapat difokuskan pada komoditas bernilai tinggi seperti kakap, kerapu, lobster, hingga mutiara.
Selain itu, sistem pemantauan kualitas lingkungan harus diperkuat. Setiap lokasi budidaya perlu diuji secara berkala untuk memastikan bebas dari logam berat, mikroplastik, dan patogen berbahaya.
Menariknya, fondasi ilmiah untuk hal ini sebenarnya sudah tersedia. Peta potensi budidaya laut Indonesia disusun berdasarkan data batimetri, arus laut, suhu, dan salinitas dari berbagai lembaga resmi.
“Artinya, Indonesia tidak memulai dari nol. Infrastruktur data sudah ada, tinggal bagaimana diintegrasikan ke dalam sistem produksi yang modern,” papar Suhana.
Langkah berikutnya adalah membangun sistem ketertelusuran digital. Produk seafood harus dapat dilacak asal-usulnya secara transparan oleh konsumen.
Teknologi seperti kode QR dapat digunakan untuk menampilkan informasi lengkap. Mulai dari lokasi budidaya, kualitas air, tanggal panen, hingga hasil uji laboratorium.
Bagi pasar premium seperti Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, transparansi semacam ini menjadi nilai tambah yang signifikan. Produk dengan jejak data yang jelas akan lebih dipercaya dan dihargai lebih tinggi.
Namun produksi saja tidak cukup. Penanganan pascapanen juga menjadi faktor krusial dalam menjaga kualitas seafood.

Banyak kasus kontaminasi justru terjadi setelah panen. Proses distribusi yang tidak higienis dapat menurunkan kualitas bahkan membahayakan konsumen.
Karena itu, modernisasi infrastruktur perikanan menjadi keharusan. Tempat pelelangan ikan, cold storage, hingga transportasi berpendingin harus ditingkatkan kualitasnya.
Investasi di sektor ini tidak hanya meningkatkan keamanan produk, tetapi juga mengurangi kerugian ekonomi akibat pembusukan. Efisiensi rantai pasok akan berdampak langsung pada daya saing produk.
Secara keseluruhan, Indonesia saat ini berada pada posisi yang unik. Di satu sisi memiliki potensi ruang budidaya laut yang sangat luas, di sisi lain menghadapi permintaan global terhadap seafood aman yang terus meningkat.
Kombinasi ini jarang dimiliki negara lain. Namun keunggulan tersebut bisa hilang jika tidak dikelola dengan baik.
Tanpa standar lingkungan yang ketat, risiko pencemaran akan meningkat. Tanpa sistem ketertelusuran, kepercayaan pasar akan sulit dibangun.
Temuan jurnal internasional tersebut menjadi pengingat bahwa masa depan seafood tidak lagi ditentukan oleh volume produksi semata. Faktor kepercayaan kini menjadi penentu utama.
Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin perubahan ini. Dengan memanfaatkan potensi 12,1 juta hektare kawasan budidaya laut, Indonesia bisa menjadi pusat seafood aman dunia.
Namun, lanjut Suhana, untuk mencapai itu, dibutuhkan tata kelola yang modern. Pengawasan mutu harus diperketat, teknologi harus diadopsi, dan visi jangka panjang harus ditegaskan.
“Jadi pertanyaan besar bagi Indonesia saat ini, bukan lagi soal ketersediaan sumber daya. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi reputasi global,” pungkas Suhana.
Karena itu, jika berhasil, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara maritim. Lebih dari itu, Indonesia dapat menjadi simbol kepercayaan dunia dalam industri seafood yang aman, bersih, dan berkelanjutan.

