TRUMBU – Pemerintah mulai melirik pembangunan budidaya perikanan darat. Di tengah tekanan kebutuhan pangan dan ekonomi, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa akuakultur akan menjadi salah satu tulang punggung baru pertumbuhan nasional.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan program besar pengembangan budidaya ikan darat berbasis kawasan tematik. Program ini dirancang menjangkau sekitar 40 ribu titik di lebih dari 500 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Plt Sekretaris Jenderal KKP, Andy Artha Donny Oktopura, menjelaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi ikan. Pemerintah juga ingin membangun sistem industri yang terintegrasi dari tahap awal hingga distribusi akhir.
“Dalam konsep pengembangan budidaya tematik ini, kita tidak hanya berbicara peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana memperbaiki sistem produksi dari hulu ke hilir,” jelasnya.
Pendekatan tematik dipilih agar pengembangan budidaya bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Dengan cara ini, potensi lokal dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan daya dukung lingkungan.
Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan komoditas unggulan yang paling sesuai dengan karakter geografisnya. Strategi ini dinilai lebih efisien sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan.
Program tersebut juga dihubungkan dengan agenda nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Budidaya ikan diharapkan menjadi sumber utama protein yang terjangkau bagi masyarakat luas.
Selain itu, pemerintah melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak ekonomi lokal. Kolaborasi dengan pelaku usaha juga didorong agar tercipta rantai ekonomi baru berbasis perikanan.
Dalam kerangka yang lebih luas, program ini diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi yang kuat. Tidak hanya menciptakan produksi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
KKP juga menaruh perhatian besar pada aspek mutu dan keamanan pangan. Upaya ini dilakukan agar produk perikanan Indonesia mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun global.
Standar kualitas terus diselaraskan dengan ketentuan internasional. Di sisi lain, pengawasan di lapangan diperkuat untuk memastikan produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
Kebutuhan pangan yang terus meningkat menjadi salah satu pendorong utama transformasi kebijakan ini. Pemerintah melihat sektor kelautan dan perikanan sebagai solusi strategis untuk menjawab tantangan tersebut.
Optimalisasi sumber daya menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Selama ini, potensi yang besar belum dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam pelaksanaannya, KKP mengacu pada peta jalan ekonomi biru sebagai arah kebijakan utama. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Salah satu fokus utama dalam kebijakan tersebut adalah pengembangan budidaya perikanan yang berkelanjutan. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.
Data KKP menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi lahan budidaya perikanan sekitar 17,9 juta hektare. Namun hingga saat ini, tingkat pemanfaatannya masih kurang dari 10 persen.
Angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan besar antara potensi dan realisasi. Di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang ekspansi yang sangat luas bagi sektor akuakultur.
“Ini menjadi tantangan kita ke depan untuk bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi sumber daya yang kita miliki,” katanya.
Jika dimanfaatkan secara optimal, sektor budidaya perikanan berpotensi menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk memperkuat ekspor.
Bagi pelaku usaha, program ini membuka ruang investasi yang sangat besar. Dari sektor pembenihan, pakan, hingga pengolahan, seluruh rantai nilai memiliki potensi berkembang.
Sementara itu, bagi masyarakat, program ini memberikan peluang peningkatan kesejahteraan. Budidaya ikan dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil, terutama di wilayah pedesaan.
Namun tantangan tetap ada, mulai dari akses modal, teknologi, hingga infrastruktur distribusi. Tanpa dukungan yang memadai, potensi besar tersebut sulit diwujudkan secara maksimal.
Karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor kunci. Kolaborasi ini akan menentukan keberhasilan transformasi sektor perikanan nasional.
Secara keseluruhan, langkah KKP menunjukkan arah baru pembangunan ekonomi Indonesia. Laut dan perairan darat tidak lagi sekadar sumber daya, tetapi menjadi basis pertumbuhan masa depan.
Jika strategi ini berjalan konsisten, budidaya perikanan tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan. Lebih dari itu, sektor ini berpotensi menjadi pilar utama ekonomi biru Indonesia.
Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL IPB), Prof. Yonvitner mengungkapkan tantangan Indonesia mengembangkan perikanan budidaya ada pada persoalan tata ruang, kebijakan hingga kapasitas nelayan dan lahan masih menjadi perhatian pemerintah.
“Selain itu isu perubahan iklim dan mikroplastik serta dukungan logistik menjadi persoalan besar yang harus diselesaikan untuk memajukan sektor perikanan RI,” ujar Prof. Yonvitner.
Menurut Yonvitner, salah satu persoalan mendasar dalam pengembangan akuakultur adalah tata ruang. Banyak kawasan potensial belum memiliki kepastian zonasi yang jelas, sehingga menghambat investasi dan pengembangan usaha.
Masalah ini diperparah oleh kebijakan yang belum sepenuhnya sinkron antara pusat dan daerah. Dalam beberapa kasus, perizinan menjadi berbelit, sementara pelaku usaha membutuhkan kepastian untuk menjalankan bisnis jangka panjang.
Selain itu, kapasitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan besar. Sebagian pembudidaya masih menggunakan metode tradisional dengan produktivitas rendah, sementara kebutuhan pasar menuntut standar kualitas yang semakin tinggi.
“Keterbatasan akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan pelatihan membuat transformasi sektor ini berjalan lebih lambat dari yang diharapkan,” imbuhnya.
Secara angka, sektor budidaya perikanan Indonesia sebenarnya sedang berada dalam tren positif. Hingga triwulan III 2025, produksi ikan budidaya nasional mencapai sekitar 5,02 juta ton, atau hampir 97 persen dari target tahunan sebesar 5,17 juta ton.
Angka ini menegaskan bahwa akuakultur bukan lagi sektor pelengkap, melainkan salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Jika ditambah dengan komoditas lain seperti rumput laut yang mencapai sekitar 8,2 juta ton, maka total kontribusi budidaya terhadap sistem pangan menjadi sangat signifikan.
Dalam skala yang lebih luas, total produksi kelautan dan perikanan Indonesia pada 2025 bahkan mencapai sekitar 26,25 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 6,75 juta ton berasal dari sektor budidaya, menunjukkan peran yang semakin strategis dibandingkan perikanan tangkap.
Namun, di balik capaian tersebut, terdapat fakta yang lebih menarik, yakni potensi yang belum dimanfaatkan jauh lebih besar dibandingkan realisasi produksi saat ini.
Namun, tantangan akuakultur tidak hanya berasal dari aspek ekonomi dan kebijakan, tetapi juga dari tekanan lingkungan. Perubahan iklim menjadi faktor yang semakin sulit diabaikan.
Kenaikan suhu air, perubahan pola cuaca, hingga meningkatnya frekuensi bencana alam berdampak langsung pada produktivitas budidaya. Dalam beberapa kasus, kematian massal ikan akibat perubahan suhu ekstrem menjadi ancaman serius bagi pembudidaya.
Selain itu, isu mikroplastik mulai menjadi perhatian global. Kontaminasi mikroplastik dalam perairan tidak hanya berdampak pada kesehatan ikan, tetapi juga pada keamanan pangan dan kepercayaan pasar internasional. Jika tidak ditangani dengan baik, isu ini berpotensi menjadi hambatan baru dalam ekspor produk perikanan Indonesia.
Di luar faktor produksi, persoalan logistik menjadi salah satu titik lemah utama dalam rantai nilai akuakultur.
Distribusi hasil budidaya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan infrastruktur hingga biaya transportasi yang tinggi. Banyak daerah produksi berada jauh dari pusat konsumsi atau pelabuhan ekspor, sehingga meningkatkan risiko kerusakan produk dan menekan margin keuntungan.
Ketiadaan sistem rantai dingin (cold chain) yang memadai juga menyebabkan kerugian pascapanen yang cukup besar. Dalam beberapa kasus, produk yang seharusnya memiliki nilai tinggi justru terjual dengan harga rendah karena kualitas menurun selama distribusi.
Padahal, dalam industri pangan modern, logistik bukan sekadar pelengkap, melainkan faktor penentu daya saing.