TRUMBU – Di pelabuhan-pelabuhan kecil sepanjang pesisir Indonesia, antrean jeriken dan tangki sederhana menjadi pemandangan yang berulang. Nelayan menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sebuah ironi di negeri maritim.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui persoalan ini belum terselesaikan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menegaskan bahwa kendala distribusi dan akses BBM masih menjadi persoalan utama yang dihadapi nelayan di lapangan.
“Meski demikian, tantangan di lapangan masih muncul, terutama terkait dengan distribusi yang belum merata dan akses yang belum sepenuhnya mudah dijangkau nelayan,” kata Latif dalam keterangan tertulisnya.
Pernyataan tersebut menggambarkan kondisi struktural yang telah berlangsung lama. Program subsidi BBM sejatinya dirancang untuk menopang biaya operasional nelayan, tetapi implementasinya sering kali tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan.
Data menunjukkan bahwa BBM merupakan komponen biaya terbesar dalam aktivitas penangkapan ikan. Berdasarkan kajian Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekitar 60 hingga 70 persen biaya operasional melaut bergantung pada bahan bakar, terutama solar.
Ketergantungan tinggi ini membuat nelayan sangat rentan terhadap gangguan distribusi. Ketika pasokan tersendat atau akses terbatas, aktivitas melaut langsung terhenti dan pendapatan rumah tangga pesisir ikut tertekan.
Di banyak daerah, nelayan kecil harus membeli BBM dari pengecer dengan harga lebih tinggi. Kondisi ini terjadi karena lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) atau SPBU terlalu jauh dari titik keberangkatan mereka.
Masalah geografis menjadi salah satu faktor utama. Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, namun infrastruktur distribusi energi belum sepenuhnya menjangkau wilayah pesisir terpencil.
Situasi ini diperparah oleh regulasi yang dinilai belum adaptif terhadap kondisi nelayan kecil. Latif menyoroti perlunya revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
Menurutnya, kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan sektor perikanan tangkap yang memiliki karakteristik berbeda dengan sektor transportasi darat.
“Dengan demikian, kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi mengurangi pendapatan nelayan dan pelaku usaha,” ujarnya.
Masalah ini tidak berdiri sendiri. Dalam praktiknya, nelayan juga menghadapi kendala administratif seperti persyaratan dokumen kapal, kuota pembelian, hingga sistem distribusi berbasis digital yang belum merata.
Di sejumlah wilayah, nelayan harus memiliki rekomendasi resmi untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Namun, proses administrasi ini sering kali menjadi hambatan tambahan, terutama bagi nelayan tradisional.
Kondisi ini menimbulkan ketimpangan akses antara nelayan skala besar dan kecil. Nelayan dengan kapal lebih besar dan jaringan lebih luas cenderung lebih mudah mendapatkan BBM dibandingkan nelayan tradisional.
Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya perbaikan. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencari solusi distribusi BBM bagi nelayan.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan sejumlah institusi strategis, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga.
Selain itu, kementerian teknis seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Perhubungan juga dilibatkan untuk membahas aspek distribusi dan logistik.
Koordinasi ini bertujuan merumuskan skema BBM khusus bagi nelayan. Skema tersebut diharapkan mampu menjamin ketersediaan dan keterjangkauan BBM bagi pelaku usaha perikanan.
Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan armada distribusi BBM ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Latif menyebutkan bahwa KKP tengah menjajaki solusi jangka pendek, termasuk koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait pengangkutan BBM menggunakan kapal perikanan.
Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kendala logistik yang selama ini menjadi hambatan distribusi. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kesiapan regulasi dan pengawasan.
Di sisi lain, tekanan ekonomi terus meningkat. Kenaikan harga BBM nonsubsidi membuat nelayan yang tidak mendapatkan akses subsidi harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk melaut.
Dampaknya terasa langsung pada pendapatan. Banyak nelayan mengaku harus mengurangi frekuensi melaut karena biaya operasional tidak sebanding dengan hasil tangkapan.
Fenomena ini berpotensi menurunkan produksi perikanan tangkap nasional. Padahal, sektor ini menjadi salah satu penopang penting ekonomi pesisir dan penyedia protein bagi masyarakat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perikanan menyerap jutaan tenaga kerja, sebagian besar berada di skala usaha kecil dan tradisional.
Ketika akses BBM terganggu, efeknya tidak hanya dirasakan oleh nelayan, tetapi juga oleh rantai pasok yang lebih luas. Industri pengolahan ikan, distribusi, hingga pasar domestik ikut terdampak.
Masalah BBM juga berkaitan erat dengan isu kemiskinan pesisir. Banyak nelayan kecil berada dalam kondisi rentan karena pendapatan yang tidak stabil dan ketergantungan tinggi pada faktor eksternal.
Dalam konteks ini, subsidi BBM seharusnya menjadi instrumen perlindungan sosial. Namun, tanpa tata kelola distribusi yang efektif, manfaatnya tidak optimal.
Sejumlah studi menunjukkan bahwa kebocoran subsidi masih menjadi persoalan. BBM bersubsidi yang seharusnya untuk nelayan sering kali tidak sampai ke tangan yang tepat.
Hal ini menuntut perbaikan sistem pengawasan. Penggunaan teknologi digital seperti sistem pelacakan distribusi dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi.
Namun, penerapan teknologi juga harus mempertimbangkan kesiapan nelayan. Banyak nelayan tradisional yang belum familiar dengan sistem digital, sehingga diperlukan pendampingan.
Di tingkat kebijakan, pemerintah didorong untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif. Kebijakan BBM harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi nelayan kecil.
Selain itu, pembangunan infrastruktur energi di wilayah pesisir perlu dipercepat. Pembangunan SPBN dan depo BBM skala kecil dapat menjadi solusi jangka panjang.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, nelayan tetap bertahan. Mereka terus melaut dengan segala keterbatasan, menjaga pasokan ikan bagi masyarakat Indonesia.
Namun, kata pengamat perikanan dan kelautan, Suhana, tanpa perbaikan sistemik, situasi ini akan terus berulang. Akses BBM yang sulit akan menjadi penghambat utama bagi kesejahteraan nelayan.
“Pemerintah memiliki peran kunci dalam menyelesaikan persoalan ini. Sinergi antar lembaga harus diikuti dengan implementasi yang konkret dan terukur di lapangan,” ujarnya.
Lebih dari sekadar kebijakan, yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma. BBM bagi nelayan bukan hanya soal energi, tetapi juga soal keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial.
Jika akses BBM dapat diperbaiki, dampaknya akan sangat besar. Produktivitas meningkat, pendapatan nelayan naik, dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.