TRUMBU – Program Badan Gizi Nasional yang menjalankan skema Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tak cukup hanya bertumpu pada distribusi bantuan pangan.
Di balik program yang menyasar pelajar, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui itu, pemerintah menghadapi tantangan lebih besar: membangun sistem pasok pangan bergizi yang stabil, murah, dan berbasis sumber daya domestik. Di titik itulah sektor kelautan dan perikanan dinilai memegang peran strategis.
Ahli ekonomi kelautan dan perikanan dari IPB University, Associate Profesor. Nimmi Zulbainarni mengatakan ikan seharusnya ditempatkan sebagai salah satu komponen utama dalam menopang program MBG.
Menurut dia, ikan bukan hanya sumber protein yang kaya nutrisi, tetapi juga pilihan yang paling rasional secara ekonomi untuk menjawab kebutuhan gizi nasional dalam skala besar.
“Program Makan Bergizi Gratis harus dipahami sebagai investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia, bukan sekadar agenda bantuan pangan,” kata Nimmi yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) itu.
Dijelaskannya, keberhasilan program itu tidak ditentukan semata oleh besarnya anggaran atau jumlah penerima manfaat, melainkan kemampuan negara membangun rantai pasok pangan yang efisien dan berkelanjutan.
“Dalam kerangka itu, sektor perikanan tidak bisa diposisikan sekadar pemasok bahan baku, melainkan bagian dari strategi nasional pemenuhan gizi,” ujar Nimmi.
Secara kebijakan, landasan program MBG sudah dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang mengatur tugas Badan Gizi Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 yang menekankan koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bidang pangan.
Kedua regulasi itu, lanjut Nimmi, menunjukkan bahwa MBG dirancang sebagai program lintas sektor yang menghubungkan produksi, distribusi, konsumsi, dan kelembagaan pangan nasional.
Nimmi juga menilai, di antara berbagai sumber protein, ikan memiliki keunggulan yang sulit ditandingi. Selain kandungan gizinya tinggi, harga protein ikan dinilai lebih kompetitif dibandingkan bahan pangan lain yang umum dikonsumsi masyarakat.
Berdasarkan perhitungan yang ia paparkan, harga rata-rata per gram protein dari ikan air tawar sekitar Rp110, sedangkan ikan laut sekitar Rp114. Angka itu lebih rendah dibandingkan tempe sekitar Rp130, telur Rp140, daging ayam broiler Rp150, tahu Rp170, susu segar Rp230, udang Rp250, hingga daging sapi Rp350.
Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ikan sebagai menu utama dalam MBG bukan hanya keputusan gizi, melainkan juga pilihan kebijakan yang efisien secara fiskal. Dengan biaya lebih rendah, negara dapat memperoleh pasokan protein berkualitas tinggi untuk jutaan penerima manfaat.
Tantangan berikutnya adalah skala kebutuhan. Berdasarkan data 2024, jumlah murid SD, SMP, dan SMA di Indonesia diperkirakan mencapai 39,33 juta jiwa. Dengan asumsi kebutuhan protein rata-rata 57,5 gram per hari, total kebutuhan protein kelompok peserta didik saja mencapai sekitar 2.261,5 ton per hari, atau setara 825.447,5 ton per tahun.
Menurut Nimmi, angka itu sesungguhnya masih berada dalam kapasitas sumber daya perikanan nasional. Jika dibandingkan dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan pada sektor perikanan tangkap, kebutuhan tersebut hanya sekitar 9,6 persen.
“Persoalan utama Indonesia bukan kekurangan ikan, tetapi belum optimalnya kapasitas wilayah dalam mengubah potensi perikanan menjadi pasokan pangan bergizi yang konsisten, aman, dan merata,” ujarnya.
Pernyataan itu menyoroti persoalan klasik sektor perikanan nasional: produksi besar di tingkat nasional, tetapi distribusi tidak merata di tingkat lokal. Indonesia memang tercatat sebagai salah satu produsen perikanan terbesar dunia. Namun keunggulan itu tidak otomatis membuat setiap daerah siap menjadi pemasok untuk program MBG.
Di banyak wilayah, infrastruktur pelabuhan perikanan masih terbatas. Fasilitas rantai dingin belum merata. Pengolahan pascapanen masih minim. Distribusi dari sentra produksi ke wilayah konsumsi pun mahal.
Akibatnya, daerah yang kaya ikan belum tentu mampu memasok kebutuhan program secara stabil, sementara wilayah yang menjadi pusat konsumsi sering menghadapi harga ikan yang lebih tinggi.
Karena itu, Nimmi menilai pendekatan kebijakan untuk mendukung MBG harus berbasis karakteristik wilayah. Pemerintah tidak bisa menerapkan satu model pasokan yang seragam untuk seluruh Indonesia.
Wilayah pesisir, misalnya, dapat mengandalkan pasokan ikan laut segar, hasil budidaya laut, maupun produk olahan berbasis ikan. Sementara wilayah non-pesisir dapat mengembangkan budidaya ikan air tawar sebagai sumber protein yang lebih dekat dengan sekolah atau pusat distribusi.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perbaikan kebijakan agar sektor usaha tertarik masuk dalam rantai pasok MBG. Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat layanan pelabuhan, menekan biaya logistik, serta membangun ekosistem distribusi yang menghubungkan sentra produksi dengan kebutuhan program secara pasti dan berkelanjutan.
Bagi sektor perikanan, menurutnya, MBG berpotensi menjadi lebih dari sekadar pasar baru. Program ini bisa menjadi momentum untuk menata ulang hubungan antara gizi nasional dan ekonomi wilayah.
Jika dikelola dengan baik, kebutuhan pangan bergizi untuk jutaan penerima manfaat dapat mendorong peningkatan produksi ikan, memperkuat usaha perikanan rakyat, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperdalam industri pengolahan pangan berbasis hasil laut.
Di tengah upaya pemerintah memperbaiki kualitas gizi nasional, Nimmi melihat ikan bukan sekadar menu tambahan di piring makan sekolah.
“Komoditas perikanan ini juga sekaligus sebagai instrumen strategis yang dapat menyatukan agenda kesehatan, ekonomi, dan kedaulatan pangan,” tegasnya.
Dalam skema itu, keberhasilan MBG bukan hanya soal berapa banyak makanan dibagikan setiap hari, tetapi juga tentang seberapa jauh program tersebut mampu menggerakkan produksi dalam negeri dan menciptakan manfaat ekonomi hingga ke wilayah pesisir dan sentra budidaya di seluruh Indonesia.