Oleh: Peneliti PKSPL IPB University, Muhammad Qustam Sahibuddin
TRUMBU – Indonesia kerap membanggakan diri sebagai negara maritim terbesar di dunia. Narasi itu pun kerap disisipkan dalam dokumen pembangunan, dan tak jarang dijadikan jargon dalam setiap forum yang membahas masa depan ekonomi nasional.
Namun di luar retorika yang terdengar megah itu, ada satu pertanyaan mendasar yang jarang benar-benar dijawab dengan jujur: jika Indonesia memang negara maritim, mengapa lautnya belum menjadi fondasi utama kemakmuran bangsanya?
Pertanyaan itu penting diajukan, sebab bangsa ini memiliki wilayah perairan sekitar 6,4 juta kilometer persegi, garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer, dan lebih dari 17 ribu pulau yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di muka bumi.
Tetapi semua keunggulan geografis itu nyaris hanya berhenti sebagai data statistik yang dibacakan dalam seminar, dipamerkan dalam presentasi birokrasi, dan dipuja sebagai kekayaan yang entah sampai kapan akan tetap disebut potensi.
Bangsa ini sepertinya terlalu lama mabuk oleh kebesaran angka, tetapi gagal mengubah angka itu menjadi mesin ekonomi yang riil. Padahal, menurut perhitungan guru besar perikanan dan kelautan IPB, Tridoyo Kusumastanto, potensi ekonomi kelautan Indonesia mencapai sekitar US$171 miliar per tahun atau setara lebih dari Rp2.300 triliun.
Nilai itu bukan sekadar besar, melainkan cukup untuk menjadi salah satu tulang punggung transformasi ekonomi nasional jika dikelola dengan keseriusan dan visi jangka panjang. Bahkan, salah satu sektor yang paling menjanjikan dari seluruh spektrum ekonomi kelautan itu adalah marikultur atau budidaya laut.
Di tengah populasi dunia yang terus bertambah dan kebutuhan protein yang kian meningkat, marikultur sesungguhnya adalah jawaban atas tantangan pangan masa depan. Sebab, dunia kini bergerak menuju eksploitasi laut yang lebih modern dan produktif.
Negara-negara maju tidak lagi semata mengandalkan perikanan tangkap yang terbatas oleh stok alam, tetapi mulai membangun industri budidaya laut berbasis teknologi tinggi sebagai mesin pangan baru. Tak hanya itu, tapi juga basis pemenuhan protein untuk masyarakat.
Data menunjukkan Indonesia memiliki potensi lahan budidaya sekitar 17,91 juta hektare, dengan 12,12 juta hektare di antaranya merupakan lahan marikultur. Namun dari seluruh potensi itu, pemanfaatannya baru menyentuh sekitar 2,7 persen.
Artinya, lebih dari 97 persen potensi budidaya laut Indonesia masih menganggur, mengendap, dan terbengkalai. Ini bukan sekadar angka ketertinggalan, melainkan potret nyata kegagalan negara membaca prioritas strategisnya sendiri.
Produksi marikultur nasional saat ini bahkan baru mencapai sekitar 16 persen dari total potensi produksi tahunan yang diperkirakan menyentuh 100 juta ton. Dalam bahasa yang lebih sederhana: Indonesia memiliki laut luar biasa luas, tetapi gagal memanfaatkannya secara luar biasa pula.
Bandingkan dengan Norwegia, negara kecil di Eropa Utara yang luas lautnya hanya sekitar seperlima dari Indonesia. Negara itu mampu menjelma menjadi kekuatan global dalam industri marikultur hanya dengan bertumpu pada satu komoditas utama: salmon.
Setiap hari, sekitar 14 juta porsi salmon Norwegia dikonsumsi masyarakat dunia. Sementara Indonesia, dengan ribuan spesies ikan dan bentang laut tropis yang jauh lebih kaya, justru masih tertatih menentukan arah dasar industri budidaya lautnya.
Ini bukan sekadar ironi pembangunan. Ini adalah tamparan keras bagi cara berpikir bangsa yang terlalu lama memuja potensi tetapi malas mengeksekusi strategi.
Persoalan terbesar marikultur Indonesia sesungguhnya bukan terletak pada minimnya sumber daya alam. Laut kita cukup luas, iklim tropis mendukung, biodiversitas berlimpah, dan pasar global tersedia.
Masalah utamanya adalah absennya keseriusan negara. Pemerintah selama ini tampak belum pernah benar-benar menempatkan marikultur sebagai agenda strategis nasional.
Laut masih dipandang sebagai pelengkap narasi pembangunan, bukan pusat orientasi pembangunan itu sendiri. Akibatnya, kebijakan terkait marikultur lahir tanpa arah besar, tanpa keberlanjutan, dan tanpa keberanian eksekusi yang memadai.
Setiap pergantian pemerintahan membawa jargon baru. Setiap menteri datang dengan program berbeda. Setiap periode menghasilkan prioritas yang bergeser.
Marikultur akhirnya terjebak dalam siklus birokrasi yang repetitif: dipetakan, didata, diseminarkan, dipresentasikan, lalu dilupakan. Ia lebih sering menjadi bahan pidato daripada objek pembangunan nyata.
Padahal membangun industri marikultur membutuhkan sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekadar program populis lima tahunan. Ia memerlukan visi lintas generasi, keberanian investasi, serta konsistensi kebijakan jangka panjang.
Di titik inilah Indonesia tampak gagal. Kita terlalu sering membangun berdasarkan logika proyek, bukan logika peradaban.
Masalah berikutnya adalah buruknya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha. Ketiganya berjalan sendiri-sendiri dalam ruang yang terpisah, tanpa integrasi yang solid.
Akademisi menghasilkan riset tetapi berhenti di jurnal ilmiah. Pemerintah menyusun kebijakan tetapi kerap minim basis akademik. Dunia usaha menunggu kepastian, tetapi tidak diberi ekosistem yang layak untuk tumbuh.
Akibatnya, marikultur Indonesia bergerak tanpa komando yang utuh. Semua bicara pentingnya laut, tetapi nyaris tak ada yang benar-benar bekerja dalam orkestra pembangunan yang sama.
Di level teknis, kondisi di lapangan bahkan lebih menyedihkan. Banyak pembudidaya laut Indonesia masih menggunakan keramba kayu dan bambu tradisional di saat negara lain telah mengoperasikan sistem budidaya berbasis sensor digital, kecerdasan buatan, dan otomasi jarak jauh.
Kita masih berdebat soal akses benih dan mahalnya pakan ketika negara maju sudah membicarakan efisiensi energi dan rekayasa genetika pakan. Kita tertinggal bukan satu langkah, melainkan satu zaman.
Biaya produksi juga tinggi akibat buruknya infrastruktur logistik. Harga pakan mahal karena bahan baku masih impor. Distribusi benih tidak efisien. Pelabuhan pendukung minim. Jalan menuju sentra produksi rusak.
Semua persoalan itu membuat marikultur Indonesia kalah bersaing bahkan sebelum masuk pasar. Produk kita kalah harga, kalah mutu, dan kalah konsistensi.
Yang lebih memprihatinkan, Indonesia bahkan belum memiliki komoditas marikultur unggulan yang benar-benar menjadi identitas global. Norwegia punya salmon. Jepang punya tuna premium. Vietnam punya pangasius.
Indonesia? Kita masih sibuk berdiskusi tentang “komoditas potensial” tanpa pernah benar-benar menetapkan satu ikon nasional yang dibangun secara serius.
Padahal dalam perdagangan global, identitas komoditas adalah soal branding sekaligus positioning pasar. Tanpa fokus komoditas, Indonesia akan terus bermain di pasar umum tanpa diferensiasi kuat.
Karena itu, membangunkan marikultur Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar program teknokratis. Ia membutuhkan revolusi cara pandang.
Pemerintah harus berhenti memosisikan laut sebagai pelengkap pidato kenegaraan. Laut harus ditempatkan sebagai pilar utama strategi ekonomi nasional.
Marikultur harus diperlakukan sebagai industri masa depan, bukan subsektor pelengkap kementerian. Investasi harus diarahkan serius, riset harus dihilirkan, teknologi harus dimodernisasi, dan SDM harus dipersiapkan secara sistematis.
Tanpa itu semua, Indonesia hanya akan terus menjadi bangsa yang bangga menyebut diri negara maritim, tetapi tak pernah benar-benar hidup dari kemaritiman.
Kita akan tetap menjadi negeri dengan laut terluas yang gagal menjadi kuasa di lautnya sendiri. Negeri yang besar di peta, tetapi kecil dalam daya kelola.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat seberapa luas laut yang kita miliki. Sejarah hanya akan mencatat seberapa cerdas kita mengelolanya.
Dan jika keadaan ini terus dibiarkan, maka generasi mendatang mungkin akan mengenang Indonesia bukan sebagai bangsa maritim yang agung, melainkan sebagai bangsa yang terlalu sibuk memandangi cakrawala lautnya—tanpa pernah berani berlayar jauh ke dalamnya.