Oleh: Muhamad Karim
TRUMBU – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera baru-baru ini seharusnya tidak lagi dibaca sebagai peristiwa alam semata. Ia adalah penanda krisis yang lebih dalam krisis cara pandang pembangunan yang selama ini meminggirkan keseimbangan ekologis demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Di tengah situasi tersebut, wacana paradigma alternatif menjadi semakin relevan, termasuk pendekatan ekonomi biru yang dikembangkan oleh para pemikir kelautan Indonesia seperti Prof. Tridoyo Kusumastanto dari IPB University. Pendekatan ini menawarkan arah baru pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan dan keadilan ekologis.
Selama beberapa dekade terakhir, pembangunan di Indonesia cenderung bertumpu pada eksploitasi sumber daya daratan. Hutan dibuka, tambang diperluas, dan lahan dialihfungsikan tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan secara memadai.
Akibatnya, kerusakan ekologis menjadi tak terhindarkan, yang kemudian bermuara pada bencana seperti banjir, longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi berbasis daratan terbukti memiliki keterbatasan serius.
Sebaliknya, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi kelautan yang luar biasa. Laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang ekologis yang menyimpan sumber kehidupan dan keberlanjutan.
Di sinilah ekonomi biru hadir sebagai paradigma alternatif yang menawarkan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut. Konsep ini menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem.
Dalam pemikiran Prof. Tridoyo, ekonomi biru bukan sekadar eksploitasi sumber daya laut secara lebih efisien. Ia adalah transformasi cara pandang yang menempatkan laut sebagai sistem kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya.
Pendekatan ini menolak praktik ekonomi ekstraktif yang merusak ekosistem pesisir dan laut. Sebaliknya, ekonomi biru mendorong pemanfaatan sumber daya secara bijak, inovatif, dan berkelanjutan.
Jika dikaitkan dengan krisis ekologis di daratan seperti yang terjadi di Sumatera, ekonomi biru menawarkan perspektif yang lebih luas. Bahwa kerusakan darat dan laut sejatinya saling terhubung dalam satu sistem ekologis.
Hutan yang rusak akan memicu sedimentasi ke sungai dan laut, yang pada akhirnya merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang. Dampaknya tidak hanya ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Oleh karena itu, pembangunan kelautan tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperbaiki tata kelola daratan. Pendekatan ekonomi biru justru menuntut integrasi antara darat dan laut dalam satu kerangka pembangunan yang utuh.
Dalam kerangka ini, ekonomi biru sejalan dengan gagasan cosmos economy yang menempatkan alam sebagai entitas hidup yang saling terhubung. Keduanya sama-sama menolak pendekatan antroposentris yang eksploitatif.
Ekonomi biru juga memiliki irisan kuat dengan konsep Ekonomi Nusantara atau Nusantaranomics. Keduanya mengakar pada nilai lokal, keberagaman, dan harmoni antara manusia dan alam.
Praktik-praktik lokal seperti pengelolaan pesisir berbasis adat, sistem perikanan tradisional, hingga kearifan lokal dalam menjaga laut menjadi fondasi penting dalam ekonomi biru. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma alternatif sebenarnya telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.
Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Selama ini, kebijakan cenderung lebih berpihak pada kepentingan industri besar dibandingkan masyarakat lokal.
Dalam konteks ini, banyak Civitas Akdemika IPB University yang telah lama mendorong pendekatan pembangunan kelautan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama, bukan sekadar objek pembangunan.
Ekonomi biru juga menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam pengelolaan sumber daya laut. Namun, inovasi tersebut harus tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan dan tidak merusak ekosistem.
Misalnya, pengembangan budidaya perikanan yang ramah lingkungan, energi terbarukan berbasis laut, hingga ekowisata bahari yang berbasis konservasi. Semua ini merupakan bagian dari implementasi ekonomi biru.
Lebih jauh, ekonomi biru juga berkontribusi dalam mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi. Dengan memberdayakan masyarakat pesisir, pendekatan ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan secara merata.
Hal ini sejalan dengan gagasan degrowth dan ekonomi donat yang menekankan distribusi kesejahteraan dan batasan ekologis. Ekonomi biru dapat menjadi jembatan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.
Dalam konteks global, ekonomi biru juga relevan dalam menghadapi krisis iklim. Laut memiliki peran penting dalam menyerap karbon dan menjaga stabilitas iklim bumi.
Namun, jika tidak dikelola dengan baik, laut justru dapat menjadi sumber masalah baru, seperti pencemaran, overfishing, dan kerusakan habitat. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi biru menjadi semakin penting.
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan ekonomi biru. Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, potensi ini tidak dimiliki oleh banyak negara lain.
Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan kebijakan yang tepat dan komitmen yang kuat. Tanpa itu, ekonomi biru hanya akan menjadi jargon tanpa implementasi nyata.
Salah satu langkah penting adalah memperkuat tata kelola kelautan yang berbasis ekosistem. Ini mencakup perlindungan kawasan konservasi, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan pengendalian aktivitas industri di laut.
Selain itu, perlu ada reformasi kebijakan yang mengurangi dominasi pendekatan ekstraktif. Kebijakan harus lebih berpihak pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
Pendidikan dan literasi kelautan juga menjadi kunci dalam mendorong transformasi ini. Masyarakat perlu memahami bahwa laut bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga penopang kehidupan.
Dalam jangka panjang, ekonomi biru dapat menjadi fondasi bagi paradigma pembangunan alternatif di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara ekologis, tetapi juga secara sosial dan ekonomi.
Dengan mengintegrasikan ekonomi biru, cosmos economy, dan Ekonomi Nusantara, Indonesia dapat membangun model pembangunan yang unik dan berkelanjutan. Model ini dapat menjadi contoh bagi negara lain di dunia.
Bencana ekologis seperti banjir di Sumatera seharusnya menjadi momentum untuk melakukan refleksi dan perubahan. Tanpa perubahan paradigma, bencana serupa akan terus berulang di masa depan.
Ekonomi biru menawarkan harapan baru, tetapi juga menuntut komitmen dan keberanian untuk berubah. Ini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi keberlanjutan bangsa.
Pada akhirnya, pembangunan tidak lagi bisa diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi. Ia harus diukur dari sejauh mana mampu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
Dalam konteks ini, ekonomi biru bukan hanya strategi pembangunan, tetapi juga sebuah visi peradaban. Sebuah visi yang menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari kemajuan.
*Penulis adalah Dosen Universitas Trilogi Jakarta/ Peneliti Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim