Oleh : Achmad Fathullah
Founder Dedikasi Kita Foundation
Dari balik layar pemantau, saya mengendalikan drone di atas pesisir Kepulauan Bangka Belitung. Jika Anda berharap melihat surga tropis dengan gradasi laut biru yang eksotis, bersiaplah untuk kecewa. Alih-alih terumbu karang yang menawan, lensa kamera saya justru menangkap sebuah “karya seni” antroposentrisme yang brutal. Armada raksasa Ponton Isap Produksi (PIP) yang bak monster baja, sibuk mengaduk-aduk dasar laut kita menjadi kubangan lumpur.
Di perairan Tembelok dan Keranggan, saya mendengar langsung jeritan para nelayan yang ruang tangkapnya diinvasi oleh mesin tambang ilegal yang beroperasi tanpa henti dari pagi hingga malam. Laporan mereka seolah menguap di lorong birokrasi, dibalas dengan ketidakpastian. Pukulan telak lainnya baru saja terjadi di Pantai Penyusuk pada 20 April 2026. Lensa berita merekam bagaimana Satgas TNI AL harus menggagalkan penyelundupan 81 karung bijih timah dengan modus operandi baru yang merugikan negara Dimana para pelaku merampas hasil tambang langsung dari PIP di tengah laut untuk segera diselundupkan keluar NKRI. Sementara itu, di Batu Beriga, saya melihat masyarakat adat yang harus berjuang sendirian dengan keras kepala menolak tambang laut demi merawat tradisi luhur taber laot dan menjaga keseimbangan ekosistem laut mereka.
Saya kemudian bertanya pada diri sendiri, mengapa delusi ekstraktif yang mengorbankan laut ini terus dipelihara dengan dalih “urat nadi ekonomi”?
Untuk membantah delusi tersebut, saya menelusuri data statistik resmi. Saya tertegun saat membedah Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Februari 2026. Data BPS menunjukkan bahwa narasi tambang sebagai tumpuan hidup adalah sebuah kekeliruan struktural. Pada Triwulan IV 2025, sektor Pertambangan dan Penggalian ternyata hanya menyumbang 8,27% terhadap struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kita. Dari sisi serapan tenaga kerja, sektor ini hanya mempekerjakan 104.570 orang.
Mari bandingkan dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang kerap dipinggirkan. Sektor agromaritim ini justru menyumbang porsi PDRB raksasa sebesar 20,45% dan secara nyata menghidupi lebih dari 212.770 tenaga kerja atau sekitar 26,90% dari total pekerja di Babel. Bahkan, saya menemukan fakta bahwa nilai perikanan tangkap laut Babel mencetak angka fantastis yang mencapai Rp 8,09 Triliun pada 2024 dengan volume produksi 236.038 ton. Lantas, rasionalitas ekonomi macam apa yang membiarkan sektor bernilai triliunan rupiah yang menghidupi ratusan ribu warga dihancurkan secara sistematis demi menyuapi porsi sektor tambang yang jauh lebih kecil?
Terjebak dalam “Kutukan Sumber Daya Alam”
Dalam kacamata akademis, Bangka Belitung saat ini sedang mengidap fenomena Natural Resource Curse (Kutukan Sumber Daya Alam). Literatur pembangunan membuktikan bahwa daerah yang kekayaan alamnya berlimpah, terutama komoditas ekstraktif yang tak terbarukan, justru sering kali terjebak dalam jebakan pertumbuhan yang lambat dan gagal menyejahterakan masyarakatnya secara berkelanjutan. Hipotesis ini diaminkan oleh kajian empiris tentang Regional Resource Curse Index (RRCI), di mana provinsi-provinsi di Indonesia yang bertumpu pada pertambangan justru memiliki tingkat keberlanjutan yang sangat rendah.
Kita terlalu lama terlena menggali perut bumi hingga lupa membangun kapasitas manusia dan inovasi alternatif. Pola pikir eksploitatif ini harus segera kita bongkar dan ganti dengan paradigma Blue Economy. Berbeda dengan model konvensional, saya meyakini bahwa Blue Economy akan menciptakan tatanan di mana laut justru memberikan kontribusi ekonomi paling maksimal justru ketika ekosistemnya dilindungi, bukan dikuras habis.
Orkestrasi Ekosistem Digital: Mengubah Tragedi Menjadi Aksi
Blue Economy yang memadukan kesejahteraan nelayan dan kelestarian ekosistem tidak akan tercipta secara instan hanya dengan menolak tambang. Dibutuhkan sebuah tatanan intervensi teknologi. Pemuda Bangka Belitung tidak boleh lagi sekadar menjadi penonton, kita harus mengambil peran strategis sebagai Ecosystem Orchestrator.
Berdasarkan teori transformasi digital ekosistem, solusi yang ditawarkan bukanlah program amal yang usang, melainkan sebuah kerangka kerja multi-tahap yang secara tajam menjawab krisis spesifik di setiap pesisir Bangka Belitung seperti:
- Digital Intermediation yaitu dengan mereorganisasi struktur interdependensi mereka melalui sebuah platform intermediasi digital. Platform ini berfungsi untuk menstandardisasi pertukaran pasar secara transparan, menghubungkan nelayan yang terpinggirkan ini secara langsung dengan daya beli konsumen akhir. Dengan memotong rantai monopoli tengkulak, setiap ikan yang berhasil ditangkap dari sisa ruang laut yang ada dapat terdistribusi dengan harga maksimal. Ini memastikan bahwa meskipun mereka sedang menghadapi invasi ekologis, ekonomi dapur mereka tetap dapat bertahan.
- Digital Envelopment di tahapan ini, sekadar membangun aplikasi jual-beli tidaklah cukup. Orkestrator harus melakukan Digital Envelopment dengan menambahkan lapisan-lapisan solusi baru (multiple domains) di atas ekosistem mereka. Penawaran yang diberikan mencakup edukasi digital marketing, layanan manajemen rantai dingin (cold chain) untuk seafood, hingga integrasi dengan ekowisata bahari berkelanjutan. Tujuannya adalah membuktikan secara empiris kepada negara bahwa laut Batu Beriga yang dilestarikan bisa menghasilkan added value (nilai tambah) ekonomi yang jauh lebih masif dan berjangka panjang dibandingkan dirusak oleh penambangan.
- Smartification, tahap Smartifikasi dapat berupa pengembangan smart capabilities menggunakan Artificial Intelligence (AI) dan pelacakan data presisi (big data). Teknologi ini digunakan bukan sekadar untuk memprediksi tangkapan ikan, melainkan sebagai instrumen advokasi pesisir (evidence-based advocacy). Melalui pencitraan digital dan pengumpulan data real-time terkait kerugian nelayan, kita memetakan kerusakan ekologis secara akurat untuk membongkar dalih palsu kesejahteraan tambang. Data raksasa ini menjadi amunisi untuk melawan lambannya respons aparat terhadap laporan nelayan serta melawan kebijakan tata ruang korup yang menyingkirkan partisipasi masyarakat.
Laut Bangka Belitung bukanlah sekadar angka PDRB atau wilayah tak bertuan yang siap dirobek moncong ekskavator. Pemuda Bangka Belitung harus mengambil alih kendali nasib. Inilah saatnya menawarkan nilai ekonomi cerdas yang bertumpu pada pelestarian, membongkar delusi ekstraktif, dan merangkai kembali masa depan Bangka Belitung yang sempat dirampas.